Ahok : Dunia Mana yang Lebih Manusiawi dari Jakarta?

Jakarta - WARA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama begitu kesal mengetahui lembaga swadaya masyarakat (LSM) Forum Warga Kota Jakarta (Fakta) menyebutkan bahwa Pemprov DKI banyak menggusur permukiman warga selama tahun 2014.

Terlebih, Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan menuding Basuki tidak menyenangi warga miskin tinggal di Ibu Kota.

Pria yang akrab disapa Ahok itu mengatakan, langkah Pemprov DKI dalam merelokasi warga ke rumah susun merupakan cara paling manusiawi.

"Pernah enggak dalam sejarah republik ini, kami menyiapkan rusun full furnished (penuh furnitur di dalamnya)? Coba kasih tahu sama saya dunia mana yang lebih manusiawi dari Jakarta, jangan dilihat gusurnya," kata Basuki dengan suara meninggi, di Balai Kota, Selasa (23/12/2014).

Basuki pun mencontohkan kasus relokasi warga bantaran Waduk Pluit ke Rusun Muara Baru. Saat merelokasi warga Waduk Pluit, Basuki kesal dituding melanggar HAM oleh Komnas HAM. Padahal, saat itu warga telah diberi kompensasi rusun yang berisi lengkap dengan furnitur di dalamnya.

Kemudian, Basuki mengeluarkan telepon genggamnya dan menunjukkan beberapa foto kepada jurnalis.

"Ini ada air laut pasang dan temboknya begitu tipis untuk menahan air. Kalau betonnya roboh, pasti banjir air pasang merendam rumah warga dan bisa 15.000 orang mati karena peristiwa ini. Kalau saya membiarkan hal ini terjadi, kamu bilang saya kejam enggak? Ya, kalau ada yang bilang saya kejam, brengsek saja. Sekarang gue pindahin dia ke rumah susun supaya hidupnya lebih baik, lo bilang gue kejam juga," kata Basuki lagi masih dengan suaranya yang meninggi sambil berlalu.

Sebelumnya Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan menyimpulkan bahwa Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama tidak menyukai keberadaan orang miskin.

"Ahok (Basuki) itu enggak suka orang miskin tinggal di Jakarta. Orang miskin dalam pikiran Ahok itu negatif. Sumber macet, sumber kumuh. Makanya harus disingkirin dari Jakarta," ujar Azas, hari Minggu lalu.

Hal ini diucapkan Azas karena Pemprov DKI kerap melakukan penggusuran. Biasanya alasan yang digunakan adalah untuk mengalihfungsikan lahan penggusuran menjadi lahan resapan berupa ruang terbuka hijau. Azas mengatakan, pemindahan puluhan ribu orang demi ruang terbuka hijau adalah sebuah bentuk diskriminasi.

Berdasarkan data akhir tahun yang dihimpun Fakta, sekitar 13.852 orang menjadi korban penggusuran dari 26 penggusuran yang dilakukan Pemprov DKI Jakarta sejak awal tahun.

Forum itu menyebutkan, sebanyak 19 penggusuran di antaranya dilakukan tanpa proses sosialisasi dan negosiasi terhadap warga terlebih dahulu sehingga bisa dikatakan sebagai penggusuran paksa. Penggusuran paling besar yang dicatat oleh forum itu terjadi di Kali Sunter dan Pedongkelan. (KOMPAS.com)