Putra Budi Gunawan Dicegah KPK, Ini Alasannya

Jakarta - WARA - Muhammad Herviano Widyatama (29), putra Komisaris Jenderal Budi Gunawan, dicegah bepergian ke luar negeri. Permintaan cegah tersebut disampaikan Komisi Pemberantasan Korupsi ke Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan penelusuran Badan Reserse dan Kriminal Mabes Polri, Herviano pernah menerima pinjaman sebesar Rp 57 miliar.

Duit tersebut untuk menjalankan bisnis di bidang pertambangan dan perhotelan. Transaksi diterima Pacific Blue International Limited yang ditranfer saat Herviano berumur 19 tahun.

PT Masindo Lintas Pratama, kontraktor Apartemen Hollywood Residence di Semanggi, juga diberitakan pernah mentransfer uang Rp1,5 miliar ke rekening Herviano.

Selain mencegah Herviano, KPK meminta meminta imigrasi Syahria Sitepu seorang guru sekolah pimpinan Polri. Kemudian dua orang lagi yang dicegah adalah Iie seorang anggita Polri dan Budi Gunawan sendiri.

"Berkaitan kasus BG, KPK telah melakukan surat pencegahan terhadap beberapa orang," kata Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto, di kantornya, Jakarta, Rabu (14/1/2015).

Mereka dicegah selama enam bulan agar memudahkan proses penyidikan bila sewaktu-waktu hendak diperiksa, yang bersangkutan tidak sedang berada di luar negeri. (Tribun)

Dini Hari, Belasan Polisi Berpakaian 'Preman' Datangi KPK

Jakarta - WARA - Area Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) didatangi banyak anggota polisi berseragam preman, Rabu (14/1/2015) dinihari. Kemungkinan besar hal ini berkaitan dengan penetapan Komjen Pol. Budi Gunawan sebagai tersangka atas kasus rekening gendut Polri.

Pantauan wartawan, awalnya yang datang hanya puluhan polisi berpakaian dinas. Menumpangi sejumlah truk, mereka sempat berkumpul persis di depan kantor antirasuah yang dipimpin Abraham Samad Cs tersebut.

Sekitar dua jam, mereka bertahan di areal kantor KPK, namun tanpa memberikan keterangan apapun terhadap pihak keamanan internal, sejumlah polisi itu akhirnya pergi.

Kendati begitu, tak lama berselang justru belasan petugas berpakaian preman kembali kumpul di depan Gedung KPK.

Informasi dihimpun, belasan oknum tersebut merupakan anggota kepolisian dari Direktorat Intelkam Polda Metro Jaya, yang diperintahkan melakukan pengamanan di Gedung KPK.

Sebagai catatan, saat KPK menetapkan Irjen Pol Djoko Susilo pada 2012 silam, KPK juga langsung didatangi puluhan polisi berpaian preman. Ketika itu situasi KPK menjadi kisruh lantaran polisi bukan mengamankan gedung KPK, melainkan akan menangkap sejumlah penyidik KPK, Novel Baswedan Cs.
Meski begitu, belum diketahui motif utama kumpulnya para intel tersebut saat ini. Sampai berita ini diturunkan, Tribunnews.com juga belum mendapat konfirmasi dari Polri dan KPK. (Tribun)

'Charlie Hebdo' Tampilkan Karikatur Nabi Muhammad di Sampul Utama

Paris - WARA - Majalah satire Perancis, Charlie Hebdo, meluncurkan terbitan perdana pasca-penembakan yang menewaskan 12 orang, termasuk pemimpin redaksi Stephane Charbonnier dan tiga kartunis kawakan, Jean Cabut, Bernad Velhac, dan Georges Wolinski.

Meski ada dugaan serangan dipicu karena majalah itu kerap menampilkan hinaan terhadap Nabi Muhammad, Charlie Hebdo terbaru masih menampilkan sosok yang dianggap "Nabi Muhammad" di sampul depannya.

Dilansir dari AFP, Selasa (13/1/2015),  Charlie Hebdo menampilkan sosok Nabi Muhammad dengan wajah sedih yang sedang meneteskan air mata dan memegang tulisan "Je Suis Charlie" (Kami adalah Charlie).

Slogan itu memang digunakan untuk menolak aksi kekerasan untuk menanggapi kartun yang dibuat Charlie Hebdo.

Selain itu, di atas sosok yang menggunakan sorban putih ini, terdapat tulisan "Tout Est Pardonne", yang berarti "Semua telah dimaafkan".

Peluncuran sampul ini dibuat lebih cepat dari jadwal rilis Charlie Hebdo yang rencananya akan dilakukan pada Rabu (14/1/2015) mendatang. Pihak penerbit menyiapkan setidaknya 3 juta kopi dari edisi yang dikerjakan oleh "karyawan yang selamat dari serangan", dari 60.000 kopi eksemplar yang biasanya diterbitkan. Rencananya, majalah ini akan didistribusikan ke 25 negara dan diterjemahkan ke 16 bahasa atas permintaan global.

Dunia memang bersimpati terhadap korban aksi teror yang terjadi di Perancis. Beragam bentuk dukungan dan aksi solidaritas dengan slogan "Je Suis Charlie" mengemuka untuk menolak bentuk teror.

Namun, di sisi lain, penggambaran kembali sosok Nabi Muhammad oleh Charlie Hebdo dikhawatirkan akan kembali memicu kemarahan komunitas Muslim dunia. Selama ini, tradisi Muslim memang melarang penggambaran sosok wajah dan karakter Nabi Muhammad.

Pelaku penembakan di Charlie Hebdo memang sempat berteriak bahwa serangan yang dilakukan mereka adalah "balasan terhadap apa yang dilakuan terhadap Nabi Muhammad".

Sebelum serangan maut itu terjadi, Charlie Hebdo memang kerap mendapat ancaman saat menampilkan gambar yang dianggap penghinaan terhadap Nabi Muhammad.

Pada 2006, misalnya, karyawan majalah itu mendapat ancaman saat menampilkan kartun Nabi Muhammad yang dimuat di koran Denmark, Jyllands-Posten. Kemudian, pada 2011, kantor itu sempat dilempar molotov ketika kembali memuat gambar yang dianggap menghina Nabi Muhammad.

Karyawan Charlie Hebdo mengaku, mereka akan tetap mempertahankan tradisinya untuk mengkritik semua agama, politisi, selebriti, dan perisitwa berita lain. "Di tiap edisi selama 22 tahun terakhir, tidak ada satu pun yang tanpa karikatur Paus, Yesus, pendeta, rabi, imam, atau Muhammad," kata pengacara Charlie Hebdo, Richard Malka.

Menurut Malka, akan sangat mengejutkan jika kartun Nabi Muhammad tidak muncul dalam isu terbaru. Lebih lanjut, Malka mengatakan bahwa Charlie Hebdo "bukan koran berisi kekerasan, melainkan merupakan sindiran terhadap segala sesuatu yang dianggap serius". (Tribun)

Ahok Siapkan Surat Hentikan Proyek Monorel

Kendaraan melintasi tiang-tiang pancang monorel di kawasan Kuningan.

Jakarta - WARA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akhirnya menghentikan kerjasama terkait pembangunan moda transportasi monorel dengan PT. Jakarta Monorail (PT JM) pada pekan ini.
 

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, menyebutkan, Pemprov saat ini tengah menyusun surat pernyataan penghentian kerjasama dengan PT. JM.

"PT. JM ini mesti diselesaikan karena setelah bertahun-tahun dia punya hak pembangunan, enggak ada yang dia kerjain," ujar Ahok, sapaan akrab Basuki, di Balai Kota DKI Jakarta.

Ahok meragukan kesanggupan modal dari perusahaan swasta itu. Pemerintah pusat, dikatakan oleh Ahok, pada tahun 2011 silam sempat memberikan suntikan dana dan penjaminan terhadap potensi kerugian yang mungkin timbul dari pengoperasian monorel.

Namun nyatanya, PT. Jakarta Monorel masih belum bisa menunjukkan kepemilikan modal sebesar minimal 30 persen yang dimintakan Pemprov.

"Makanya saya curiga, jangan-jangan uang 30 persen itu rencananya mau ia dapatkan dari hasil penjualan properti di jalur monorel yang kita kasihkan izinnya ke dia," kata Ahok.

Selain itu, Ahok juga mempertanyakan rencana pembangunan depo monorel di atas Waduk Setiabudi yang diajukan oleh PT. JM dalam dokumen teknis terbaru yang diajukan kepada Pemprov DKI.

Selain menimbulkan potensi bahaya bagi lingkungan sekitarnya, pembangunan depo di obyek vital seperti itu pun disebutkan oleh Ahok juga dilarang oleh undang-undang.

"Ada undang-undang, yang namanya waduk atau kanal itu, dalam jarak sekian meter enggak bisa ada bangunannya," jelas Ahok.

Surat penghentian kerja sama itu dikatakan oleh Ahok rencananya akan dikirimkan oleh Pemprov DKI pada pekan ini. Menurut Ahok, Pemprov tengah mencari celah hukum agar PT. JM tidak menggugat karena menganggap perjanjian kerja samanya diputus secara sepihak.

Ahok mengatakan, pemutusan kerjasama ini bukanlah pemutusan sepihak. Pemprov hanya berkewajiban untuk mempersiapkan lahan pembangun, dan PT. JM berkewajiban untuk membangun monorel di atas lahan itu.

"Sebelum kirim surat kita pelajari dulu dasar hukumnya supaya jelas. Jangan sampai kita dipenjara gara-gara menolak dia bikin monorel. Kita enggak mau diancam digugat lagi, karena pemerintah kalau diancam swasta selalu kalah biasanya. Kita kan enggak tahu juga kalau masih ada oknum di jaksa-jaksa kita," tambah Ahok. (VIVAnews)

Anggota DPR Fraksi PKB Dukung Pencopotan Jonan

Jakarta - WARA - Anggota Komisi V DPR RI Fraksi PKB Muhammad Toha mendukung Ignasius Jonan dicopot dari jabatan Menteri Perhubungan. Hal tersebut berdasarkan perilaku Jonan yang dianggap kontroversi.

"Sebagai partai pemerintah kami melihat dari perilakunya selama ini, masyarakat bisa menilai apakah menhub Jonan pantas dicopot, kalau saya sebagai anggota DPR sepakat kalau Jonan diganti," ujar Toha di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (13/1/2015).

Selain itu, Toha menilai sikap mantan Direktur Utama (Dirut) PT. Kereta Api Indonesia (KAI) ini tidak memberikan solusi atas permasalahan transportasi udara. "Sebagai bapak harusnya membina bukannya menghukum," tutur Toha.

Seperti diketahui, Komisi V gelar rapat kerja (raker) di ruang rapat komisi tersebut, Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, membahas kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501, Selasa (13/1/2015) pagi.

Sejumlah staf dari pihak terkait, seperti Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), Badan SAR Nasional (Basarnas), Badan Meteorologi, Klmatologi dan Geofisika (BMKG), LPPNPI, Kementerian Perhubungan dan jajaran AirAsia.

Namun, dalam rapat ini, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan tidak hadir. Hingga berita ini disusun baru Kepala Basarnas Marsekal Madya Bambang Soelistyo yang terpantau hadir.

Rapat kerja Komisi V dengan pihak terkait dibuka sekitar pukul 10.15 WIB. Rapat dipimpin Ketua Komisi V Fary Djemi Francis. (tribun)