Hari ini Gubernur Tandingan Mulai Ngantor dan Blusukan

Jakarta - WARA - Gubernur rakyat pilihan Presidium Penyelamat Jakarta akan mulai bekerja besok (hari ini). KH. Fakhrurozy menyatakan kesiapannya untuk memulai harinya sebagai pemimpin DKI Jakarta, salah satu adalah ritual blusukan.

"Saya akan mulai berkantor besok di Cawang dekat BNN. Blusukan akan dilakukan ke kampung-kampung dan tidak perlu diliput media karena hukumnya riya," kata KH. Fakhrurozy Ishaq di depan Balai Kota Jalan Medan Merdeka Selatan, Senin (1/12/2014).

Soal sah tidaknya status gubernur yang disandangnya ia mengaku tidak mau ambil pusing. Menurutnya ia telah sah menjadi pemimpin karena langsung dilantik oleh rakyat. "Tidak perlu disahkan Mendagri, saya sudah dilantik oleh rakyat. DPRD buat saya ya rakyat itu sendiri. Kalau orang kayak Ahok perlu disahkan mendagri, karena rakyat enggak ada yang mendukungnya," papar Ketua Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) itu.

Sekali lagi ia mendesak DPRD menggunakan hak interpelasi dan hak angket untuk melengserkan Ahok dari DKI 1. Sebagai gubernur pilihan rakyat ia akan terus berjuang agar cita-cita umat islam untuk mendepak Ahok dapat terwujud.

Sebelumnya Presidium Penyelamat Jakarta memilih secara aklamasi Fakhrurozy sebagai gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya GMJ dan kawan-kawan hanya mengakui Fakhrurrozy sebagai gubernur yang sah. Fakhrurozy meminta anggota DPRD untuk gunakan interpelasi hak angket untuk menurunkan Ahok. (Metrotvnews.com)

Kejati Tetapkan Petinggi NasDem Tersangka Korupsi 21 Miliar

Palu – WARA - Mantan Gubernur Sulteng, Bandjela Paliudju diberhentikan dari jabatannya sebagai Ketua Dewan Pembina DPW (Dewan Pimpinan Wilayah) Partai NasDem Sulawesi Tengah setelah Kejati (Kejaksaan Tinggi) menetapkan Bandjela sebagai tersangka dugaan korupsi sebesar Rp21 miliar.

Ketua DPW NasDem Sulteng Ahmad HM Ali menyampaikan itu dalam konferensi pers yang berlangsung di Rumah Makan Carletto, Palu, Sabtu (29/11). DPW pun menarik kartu anggota Bandjela.

“Berdasarkan hasil rapat pleno DPW, diputuskan untuk memberhentikan sementara dari jabatan Ketua Dewan Pembina serta mencabut sementara status keanggotaan Bandjela Paliudju,” kata HM Ali.

Ahmad mengaku jika DPW NasDem prihatin dengan kejadian tersebut. Namun NasDem akan memberikan pendampingan pada Bandjela hingga persidangan bergulir. Bila sidang menyatakan Bandjela tak bersalah, maka NasDem akan memulihkan kembali jabatan dan keanggotaannya.

Jaksa Agung HM Prasetyo berasal dari NasDem. Tapi, HM Ali menegaskan, tak ada intervensi partai dalam kasus tersebut.

Kasus korupsi dan pencucian uang yang menyeret Bandjela itu berhubungan dengan saat dirinya masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pembina Partai NasDem Sulteng. Ia terseret dalam kasus korupsi dukungan perjalanan dinas, biaya pemeliharaan kesehatan, dan penunjang operasional gubernur tahun 2006-2011.

Bandjela Paliudju ditetapkan Kejati Sulteng sebagai tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan Nomor : 289/R.2/Fd.1/11/2014, tertanggal 6 November 2014.

Penetapan sebagai tersangka setelah ada pengembangan penyidikan berdasarkan fakta persidangan terkait dugaan korupsi dan pencucian uang senilai Rp21.394.096.876 yang melibatkan terdakwa Rita Sahara selaku mantan Bendahara Gubernur. (spektanews.com)

Paus : Al-Quran adalah Kitab Perdamaian

Paus Fransiskus Sambangi Masjid Sultan Ahmet, Turki

Kairo – WARA - Dalam kunjungannya ke Turki, Paus Fransiscus mengatakan Al-Quran merupakan kitab perdamaian. Sebelumnya, Paus juga mengatakan bahwa Islam adalah agama damai dan menolak kekerasan.

"Al-Quran adalah kitab perdamaian. Ini adalah buku nubuatan perdamaian," kata Paus France seperti dilansir Islam Online (1/12).

Selama kunjungannya ke Turki, Paus bertemu dengan Presiden Recep Tayyip Erdogan, Perdana Menteri Ahmet Davutoglu dan kepala urusan agama Direktorat Turki, Mehmet Gormez. Ia juga mengunjungi Masjid Biru di mana ia menawarkan doa bersama Turki Mufti Istanbul.

Paus menegaskan bahwa pihak yang bereaksi terhadap terorisme dengan menjadi marah terhadap Islam merupakan tindakan yang salah.

"Anda tidak bisa mengatakan bahwa, sama seperti Anda tidak bisa mengatakan semua orang Kristen adalah fundamentalis," katanya.

Paus Fransiscus mendesak para pemimpin Muslim untuk mengeluarkan kecaman global terorisme untuk membantu memecahkan stereotip bahwa Islam dan kekerasan saling terkait. (REPUBLIKA.CO.ID)

Din Syamsuddin Tolak Tegas Rencana Hamas Buka Kantor di Jakarta

WARA - Ketua ýPrakarsa Persahabatan Indonesia-Palestina (PPIP) Din Syamsuddin menolak rencana Hamas membuka kantor di Jakarta. Ia menilai hal tersebut akan menimbulkan konflik.

“Saya mohon kepada masyarakat luas, khususnya umat Islam, tidak perlulah kita mendukung pikiran itu. Terus terang kalau ada kantor perwakilan Hamas di Jakarta itu berarti kita membuka konflik Palestina ini melebar, tidak selesai-selesai,” kata Din.

Din mengungkapkan hal itu kepada wartawan di Istora Senayan, Jakarta, Minggu (30/1/2014). Di situ tengah diadakan Konser Perdamaian yang diisi artis dan musisi Indonesia-Palestina.

Ketum PP Muhammadiyah ini berkata, sudah ada kedutaan besar Palestina di Jakarta. Sehingga menurutnya, tidak perlu ada kantor perwakilan Hamas.

“Kita tahu ya, Hamas dan Fatah itu sudah bersatu sebenarnya. Tapi kalau kemudian salah satu dikedepankan. Maka itu akan menimbulkan konflik. Biarlah diwakili oleh kedutaan besar Palestina. Saya mohon masyarakat luas termasuk anggota DPR tidak perlu lah mendorong,” imbuhnya.

Din mengaku tidak tahu menahu apa kepentingan Hamas ingin membuka kantor di Jakarta. Namun ia menegaskan menolak rencana itu.

“Biarlah semua aspirasi, kepentingan bangsa Palestina diselenggarakan lewat kedutaan besarnya di Jakarta,” ucapnya.(DETIK.COM)

Demo Jokowi. Lagi, Polisi Pukuli Mahasiswa dan Tembakkan Gas Air Mata

Enam Mahasiswa Terluka

Jakarta - WARA – Kunjungan kerja Presiden Joko Widodo ke Semarang menuai aksi long march dari sejumlah aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang.
Aksi long march dari kampus mereka menuju ke kawasan Johar untuk menyampaikan aspirasi langsung pada Jokowi akhirnya bentrok dengan aparat. Akibatnya enam mahasiswa UIN Walisongo Semarang terluka dan dua lainnya diamankan polisi.

Koordinator Aksi PMII UIN Walisongo Asem Saefulloh menyayangkan aksi aparat kepolisian yang bersikap brutal pada mahasiswa.

“Saat kami bergerak, kami langsung dihadang puluhan aparat yang langsung mendorong kami,” ujarnya.
Bukan itu saja, menurut Saefulloh, polisi juga melakukan aksi pemukulan dan tembakan gas air mata.

Bukan kali ini, demo penolakan kedatangan Jokowi yang membuat puluhan mahasiswa terluka juga pernah terjadi di Riau saat mahasiswa Universitas Riau menolak kedatangan Jokowi Selasa (25/11). (fastnewsindonesia.com)

Ketua KPK Tolak Perppu Penunjukan Pimpinan KPK

Jakarta - WARA - Ketua Komisi Pemberantas Korupsi (KPK) Abraham Samad menolak penerbitan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) atau keputusan presiden (kepres) untuk secara sepihak menunjuk wakil ketua KPK oleh Presiden Joko Widodo.

"Kami menolak jika perppu dikeluarkan untuk memilih pimpinan secara penunjukan. Itu kan sangat berbahaya, karena pemerintah menunjuk orang yang diinginkan," katanya di kompleks parlemen, Jakarta Selatan, Senin (1/12).

Menurut Abraham, tidak ada keadaan darurat yang menjadi alasan presiden untuk menerbitkan perppu atau kepres. Selama ini pengambilan keputusan di KPK juga tidak pernah dilakukan lewat voting, sehingga mutlak dibutuhkan lima pimpinan.

"Selama ini tradisi pengambilan keputusan selalu musyawarah, tidak dengan voting," imbuhnya.

Sementara itu, Ketua Bersama Pusat Studi Antikorupsi dan Good Governance Universitas Kristen Satya Wacana (UKSW) Salatiga, Jawa Tengah, Theofransus Litaay, mendesak DPR segera menuntaskan revisi UU tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (MD3) untuk memberikan legitimasi kepada Komisi III DPR dalam pemilihan pimpinan KPK.

Menurutnya, legitimasi pemilihan pimpinan KPK--antara Busyro Muqqodas atau Roby Arya Brata--oleh Komisi III terancam, apabila hanya dihadiri fraksi-fraksi dari Koalisi Merah Putih (KMP).

"Jika dipaksakan, proses pemilihan yang hanya dihadiri fraksi-fraksi dari KMP, akan mengalami krisis legitimasi. Oleh karena itu, pimpinan DPR perlu mempercepat penyelesaian revisi UU MD3 sesuai dengan isi kesepakatan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) dan KMP," katanya. (Suara Pembaruan)