Fadli Zon Tagih Janji Jokowi Tangani Banjir

“Ini kan salah satu janji Presiden yang akan menangani.” 

Warga berusaha menerobos banjir yang menggenangi kawasan Thamrin, Jakarta, Senin (9/2/2015).

Jakarta - WARA - Janji Joko Widodo mengatasi banjir di Ibu Kota Jakarta ditagih. Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Fadli Zon, salah satu warga yang menagih janji sang Presiden.
Kata Fadli, Jokowi pernah berjanji jika jadi Presiden, akan lebih mudah untuk mengatasi masalah banjir di Jakarta dan sekitarnya.

“Kan dulu mengatakan kalau Gubernur jadi Presiden, akan gampang melakukan koordinasi dan seterusnya,” kata Fadli, di gedung DPR, Jakarta, Selasa 10 Februari 2015.

Fadli menilai, hingga saat ini, masalah banjir memang sulit diatasi. Hampir seluruh gubernur DKI Jakarta sebelumnya tidak mampu mengatasi banjir. Bahkan, hingga Jokowi jadi Presiden pun, banjir menjadi masalah yang sulit diatasi.

“Ini kan salah satu janji Presiden yang akan menangani. Kita tahu bahwa ini kan tidak mudah,” kata Fadli.

Politikus Partai Gerindra itu juga menyoroti sikap Gubernur Basuki Tjahaja Purnama yang arogan dan gampang mencari kambing hitam terkait masalah banjir di Ibu Kota. Bahkan, pernyataan Ahok yang menyalahkan PLN sebagai biang keladi banjir di Istana Negara adalah sikap kampungan.

“Kampungan itu. Saya kira Gubernur jangan terlalu arogan, terlalu sombong seolah-olah bisa mengatasi banjir Jakarta. By humble saja, kalau misalnya belum mampu ya bilang belum mampu,” ujar Fadli.

Dia meminta Ahok fokus dan serius mengatasi banjir di Ibu Kota. Tidak mencari-cari kambing hitam.
“Nggak usah nyalah-nyalahin PLN, sabotase, segala macam. Bilang saja saya belum mampu. Siapa juga yang mampu kalau Tuhan ngasih hujan dua bulan, ya banjir Jakarta ini,” tuturnya. (Viva)

Janji Pemerintah soal WNI Terancam Hukuman Mati

Terdapat 228 WNI terancam hukuman mati di luar negeri.

Menteri Hukum dan HAM, Yosanna Laoly bahas bantuan untuk WNI yang terancam hukuman mati

Jakarta - WARA - Presiden Joko Widodo berkomitmen untuk membantu meloloskan warga negara Indonesia yang terjerat hukuman mati di luar negeri. Caranya dengan memberi bantuan hukum dan upaya diplomasi.

“Oh ya, kita sebagai pemerintah akan tetap memberikan bantuan terhadap WNI di luar negeri. Sekarang ada 228 WNI terancam hukuman mati,” kata Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 10 Februari 2015.

Menurut Yasonna, mereka akan dibantu oleh duta besar Indonesia dan Kementerian Luar Negeri untuk upaya diplomasi.
Sementara itu, untuk kasus yang ada di Arab Saudi, pemerintah menegaskan tak akan mampu membayar uang diyat. Namun, pemerintah berjanji untuk mengupayakan hal itu.

“Yang ini, ya sedang dirumuskan kemampuan kita nanti. Untuk itu, kepala BNP2TKI akan menyusun, nanti berapa kali, apa namanya, ada angka minimal untuk diyat itu,” kata dia.

Setelah itu, pemerintah akan menghitung kemampuan berapa biaya yang dibayar oleh pemerintah.

“Karena kita tidak akan mampu membantu (uang diyat). Tapi, tetap kita akan memberikan bantuan sepenuhnya (soal) pengacara, diplomasi di negara-negara di mana WN kita diancam hukuman mati,” kata dia. (Viva)

Ahok: Pejabat yang Mau Pencitraan Jangan Diliput

Di Hari Pers Nasional, Ahok minta pers lebih objektif.

Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama

Jakarta - WARA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, meminta pers Indonesia tidak lagi melayani permintaan liputan dari para pejabat yang hanya ingin memanfaatkan mereka untuk menjadi media bagi keperluan pencitraannya.

Memanfaatkan momentum peringatan Hari Pers Nasional tahun 2015, Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan, pers harus bisa bertindak dengan lebih objektif dalam menyampaikan pemberitaannya.

“Saya kira pers ke depan harus bisa menjadi sebuah standar untuk menyampaikan apa yang harus masyarakat ketahui. Harus kurangi meliput oknum-oknum pejabat yang suka melakukan pencitraan, jangan diladeni,” ujar Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Senin, 9 Februari 2015.

Selain itu, media, terutama media online, kata Ahok, juga harus mengurangi membuat judul-judul yang terlalu bombastis, namun menomorduakan konteks berita.
Media, apapun bentuknya, kata dia, harus lebih mementingkan kedalaman isi berita dibandingkan judul berita yang hanya mengundang pembaca.

“Media online sudah begitu banyak. Kalau terlalu banyak judul-judul yang menyesatkan kan bisa membuat orang salah persepsi, nanti kan orang akan males baca,” kata Ahok. (Viva)

Mandra Terjerat Korupsi Setelah Terjun Bisnis Rumah Produksi

Mandra

Jakarta - WARA - Penyidik Pidana Khusus (Pidsus) Kejaksaan Agung telah menetapkan pelawak Mandra Naih alis Mandra sebagai tersangka kasus korupsi. Mandra ditetapkan tersangka atas kasus dugaan korupsi program siap siar di TVRI tahun 2012.

Sebelum terkenal menjadi seorang Produser dan Sutradara. Pelawak yang nyentrik dengan gaya Betawi ini mengawali kariernya dengan bermain lenong dari panggung ke panggung. Mandra tergabung dalam lenong Betawi Setia Warga, pimpinan Haji Bokir. Setelah sekian lama malang-melintang di dunia lenong, kakak tertua dari komedian Omaswati dan Mastur ini akhirnya diajak oleh Rano Karno untuk bermain di sinetron Si Doel Anak Sekolah di tahun 1990.

Si Doel Anak Sekolahan adalah sinetron Indonesia yang pertama kali ditayangkan oleh stasiun TV RCTI pada tahun 1994. Disutradarai dan dibintangi oleh Rano Karno sebagai Doel, sinetron ini berkisah mengenai kehidupan Doel dan keluarganya, keluarga Betawi yang tetap mempertahankan nilai-nilai tradisional meskipun hidup di tengah-tengah arus perkotaan dan modernisasi.

Perlahan namun pasti, nama Mandra akhirnya melejit. Hampir setiap hari wajahnya muncul di layar kaca bersama aktor legendaris Betawi Benyamin S. Di film tersebut, dia berperan sebagai kernet Oplet yang nyentrik dengan teriakannya 'Cinere-Gandul'. Mandra tak kalah hebat dengan Benyamin dalam masalah akting. Mandra memerankan perannya sebagai mamangnya si Doel dengan sangat baik. Dengan gaya kocaknya Mandra berhasil membuat Film si Doel terasa lucu dan hidup.

Sukses sebagai pemain sinetron, Mandra lalu mendirikan rumah produksi bernama Viandra Production. Rumah produksi ini menelurkan beberapa sinetron, di antaranya Mandragade dan Jadi Pocong. Mandra juga menjadi Ketua Persatuan Seniman Komedi Indonesia (Paski) wilayah Jakarta bersama Didi Petet dan Ade Irawan memproduksi sinetron Perjaka.

Mandra juga sempat mencalonkan diri sebagai caleg dari Partai Amanat Nasional pada Pemilu 2009 silam. Pasca kegagalannya menjadi anggota DPR-RI 2009 silam, pesinetron, pelawak sekaligus pelestari seni Betawi, Mandra jarang terlihat di layar kaca.

Mandra ditetapkan tersangka sebagaimana Surat Perintah Penyidikan tertanggal 10 Februari 2015. Dia dijerat Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 3 UU No 31/1999 Jo UU 20/2001. Mandra pernah diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini. Dia diperiksa karena salah satu perusahaannya menjadi pemenang tender dari salah satu program di TVRI di tahun 2012 itu.

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus R Widyo Pramono, mengatakan selain Mandra penyidik juga menetapkan dua tersangka lainnya yakni Direktur PT Media Art Image berinisial IC (Iwan Chermawan) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang juga pejabat teras di TVRI, YKM (Yulkasmir).

"Nilai proyek ditaksir sampai Rp 40 miliar," ungkap Widyo. (Merdeka.com)

Dilaporkan ke Polisi, Johan Budi: Itu Sudah Clear di Komite Etik

Johan Budi

Jakarta - WARA - Setelah para pimpinan KPK, kini giliran Deputi Pencegahan Johan Budi yang dilaporkan ke polisi. Padahal materi perkara yang menjadi dasar pelaporan Johan, sama persis dengan yang ‘diadili’ komite etik KPK di mana juru bicara KPK dinyatakan tak bersalah.

“Itu haknya dia, adalah hak warga negara melaporkan siapa saja. Tapi publik juga akan melihat sendiri ada apa di balik pelaporan peristiwa yang berlangsung tujuh tahun lalu dan itu sudah clear melalui pembentukan komite etik di KPK. Dan saya dinyatakan clear,” ujar Johan, Selasa (10/2/2015) malam.

Johan sore tadi dilaporkan ke polisi oleh seorang aktivis LSM bernama Andar Situmorang. Selain Johan, Andar juga melaporkan eks pimpinan KPK Chandra Hamzah.

Johan dan Chandra dilaporkan terkait pertemuan dengan Nazaruddin pada September 2011 lalu. Andar melapor dengan bukti kliping koran dan laporannya diterima dengan nomor CBL/96/2/2015/Bareskrim Polri.

Dia mengaku melaporkan kasus lama ini karena kewajibannya sebagai masyarakat. Andar dan rekannya melaporkan Johan Budi dengan pasal 421 KUHP jo 36-37 KUHP.

Padahal, seperti dikatakan Johan, begitu muncul tuduhan dari Nazaruddin mengenai adanya pertemuan itu, KPK langsung membentuk komite etik yang saat itu dipimpin Abdullah Hehamahua. Hasilnya, Johan dan Chandra dinyatakan bersih, tidak melakukan pelanggaran.

Sore tadi, ketika dikonfirmasi mengenai hal itu, Andar tak menjawab jelas soal pertemuan itu yang dahulu sudah clear. Pertemuan dilakukan saat Nazar belum jadi tersangka di KPK.

Terkait dengan pelaporan oleh Andar ini, Johan mengatakan dia tetap percaya Bareskrim akan objektif dalam memproses setiap pengaduan dari warga.

“Sampai saat ini saya yakin Bareskrim jenih dan akan meneliti dengan cermat laporan masyarakat,” ujar Johan. (detik)

Ahok Tantang Warga yang Bisa Atasi Banjir Jadi Gubernur Jakarta

Jakarta - WARA - Banjir yang mengepung DKI Jakarta sejak Senin 9 Februari kemarin, membuat Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dicibir habis-habisan di media sosial. Salah satu akun twitter @MustofaNahra menulis, 'Jokowi dan Ahok, menyelamatkan kantor masing2 dari banjir saja, gagal. Hari ini mereka mau ketemu.'

Bukannya sedih atau marah, menanggapi itu Ahok malah menantang balik warga yang mencibir untuk menggantikannya memimpin Jakarta. Menurut Ahok, menyelesaikan masalah banjir di Jakarta bukanlah perkara mudah.

Ahok menjelaskan, mengatasi masalah banjir tidak hanya perlu usaha keras Pemprov DKI, tapi juga perlu kesadaran warga Ibukota untuk bekerja sama menjaga lingkungan dan memelihara fasilitas yang ada. Misalnya tidak membuang sampah di pintu air, ikut membersihkan saluran air, dan tidak bermukim di bantaran sungai atau waduk.

"Toh kalau mau bandingin, bandingin saja sama yang dulu sama dia sendiri kalau jadi gubernur. Kalau kamu memang lebih pintar, kamu calon gubernur 2017. Kalau saya nyalon lagi, tantang saya dengan program Anda. Kita lihat masyarakat lebih percaya omongan bual besar Anda atau saya. Santai saja, tapi saya akan tetap kerja keras," tegas Ahok di Balaikota Jakarta, Selasa (10/2/2015).

Meski begitu, Ahok mengakui upaya mengantisipasi banjir oleh Pemprov DKI masih kurang. Karena itu, Ahok mengaku sudah memprediksi akan menerima cibiran warga. "Saya kira masyarakat kita biasa ngomong seperti itu. Kita harus terima (cibiran)," kata Ahok.

Meski dicemooh, Ahok menegaskan akan terus bekerja menyelesaikan masalahan yang dihadapi Ibukota. "Kita harus selesaikan, mau cibir mau apa, selesaikan," tandas Ahok. (Liputan6)

Jadi Warga Kehormatan, Jokowi Terima 'Kunci' Kota Manila

Presiden RI Jokowi dan PM Malaysia Najib Razak.

Manila - WARA - Sebelum melakukan pertemuan bilateral dengan Pemerintah Filipina di Istana Malacanang, Manila, Presiden Joko Widodo atau Jokowi lebih dulu mengunjungi taman makan pahlawan di Rizal Park Monument di Kota Manila.

Dalam kesempatan itu, Jokowi mendapatkan kehormatan untuk memimpin prosesi penaburan bunga, dengan didampingi Walikota Manila Joseph Ejercito Estrada.

Saat peletakan karangan bunga berlangsung, pasukan tentara pengiring melakukan tabuhan genderang dan melesakkan 3 tembakan salvo dan tiupan terompet. Upacara berakhir, komandan upacara melaporkan kepada Jokowi menggunakan Bahasa Tagalog, bahasa resmi Filipina.

"Ginoo, tapos na po ang pag-aalau," ucap komandan upacara, yang berarti 'yang mulia, upacara telah selesai'.

Usai mengikuti upacara peletakan karangan bunga, Walikota Manila, Joseph Ejercito Estrada secara simbolis memberikan kunci sebagai simbol kehormatan untuk Jokowi, sebagai warga kehormatan Kota Manila.

Usai berziarah, Jokowi melanjutkan perjalanan ke KBRI untuk Filipina, dan selanjutnya bertolak ke Istana Malacanang untuk melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Republik Filipina Benigno S Aquino III.

Selanjutnya, Presiden Jokowi akan menyaksikan penandatanganan dokumen kerja sama antara pemerintah Republik Indonesia dengan pemerintah Republik Filipina.
‎
Kunjungan kenegaraan Jokowi ke Republik Filipina ini merupakan rangkaian kunjungan kenegaraan yang terakhir ke 3 negara ASEAN, setelah Malaysia dan Brunei Darussalam.

Di 2 negara serumpun itu, Jokowi juga melakukan pertemuan bilateral dan membuat kesepakatan kerja sama dalam bidang ketenagakerjaan, investasi, industri, pendidikan, dan perdagangan.

Selama berada di 2 negara tersebut, selain didampingi Ibu Negara Iriana Jokowi, Jokowi juga didampingi Menko Perekonomian Sofyan Jalil, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dakhiri, Menteri Perdagangan Rahmat Gobel, dan Kepala BNP2TKI Nusron Wahid.

Sementara saat berkunjung di Filipina, 3 pejabat tinggi lainnya yang turut bergabung dalam rombongan Presiden, yaitu Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dan Kebudayaan Anies Baswedan, Gubernur Lemhanas Budi Susilo Soepandji, dan Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) Komjen Polisi Anang Iskandar.‎ (Liputan6)

Wapres: Indonesia Harus Jadi Pelopor Pemikiran Kebersamaan Keagamaan

Wakil Presiden Jusuf Kalla

Yogyakarta WARA - Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla mengajak seluruh elemen bangsa menjadikan Indonesia sebagai pelopor pemikiran kebersamaan keagamaan.

Wapres mengatakan, selama ini bangsa Indonesia berbangga sebagai negara berpenduduk Islam terbesar di dunia yang mampu menjaga kebersamaan dan kedamaian yang lebih baik dibandingkan banyak negara di dunia.

“Indonesia sebagai negara yang besar haruslah menjadi pelopor pemikiran-pemikiran kebersamaan keagamaan yang baik. Memang kita memiliki penduduk Islam yang terbesar, tapi kita belum menjadi referensi pemikiran Islam di dunia," kata Wapres saat berpidato pada Pembukaan Kongres Umat Islam Indonesia (KUII) ke-6 di Kraton Yogyakarta, Senin (9/2).

Mengutip laman resmi Wakil Presiden Republik Indonesia (RI), dasar dari Islam adalah peradaban dan akhlak. Oleh sebab itu, dia berharap pemikiran-pemikiran Islam di Indonesia harus menjadi referensi dunia.
“Islam harus yang moderat. Islam jalan tengah yang harus kita kemukakan ke dunia ini," kata Wapres.

Dia mengaku tidak mudah untuk berbicara atas nama seluruh umat Islam di Indonesia yang jumlahnya sekitar 220 juta jiwa atau 87% dari total 250 juta jiwa penduduk Indonesia. Apalagi Islam yang tumbuh di Indonesia memiliki perbedaan aspirasi, pandangan, organisasi, dan budaya.

Wapres berharap KUII ke-6 akan menghasilkan keputusan yang baik bagi seluruh umat Islam di Indonesia. “Apabila kita dapat berbicara dengan baik, melihat keadaan dan apa yang bisa dilakukan banyak hal yang bisa dibicarakan dan dikemukakan dalam kongres ini," katanya. (BS)

Menteri PU Ungkap Penyebab Banjir Jakarta ke Jokowi

Jakarta - WARA - Menteri Pekerjaan Umum, Basuki Hadimuldjono, mengungkap bahwa banjir yang terjadi di Jakarta dua hari terakhir ini bukan disebabkan karena luapan sungai. Banjir terjadi akibat drainase yang kurang memadai.

“Kalau kita lihat di Ciliwung drainasenya masih 50 cm. Jadi memang ini intensitas hujan yang tinggi,” kata Basuki di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa 10 Februari 2015.

Drainase itu, kata Basuki memiliki kapasitas yang kecil sementara hujan tak berhenti beberapa hari ini.

“Yang belum kita rehab untuk kapasitas drainasenya. Sekarang sudah surut semua kan?” katanya.

Guna mengatasi banjir ini, perluasan drainase harus dilakukan dan dengan penambahan pompa air.  Selain itu, untuk sodetan pemerintah sudah membuat dari Banjir Kanat Timur, Cipinang, dan sudah bergerak ke Otista.

“Jadi mudah-mudahan sebelum tahun depan sudah selesai,” katanya. (Viva)

Basuki: Maaf Warga DKI, Jakarta Masih Banjir

Jakarta - WARA - Usai menemui Presiden Joko Widodo (Jokowi), Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengatakan hingga saat ini pemerintah DKI memang baru bisa menyelesaikan aliran tengah untuk antisipasi banjir. Oleh karena itu, ia meminta maaf kepada warga jika Jakarta masih mengalami banjir.

"Jadi kita harus akui, pertama kita harus minta maaf kepada warga DKI kami selama dua tahun ini baru bisa menyelesaikan aliran tengah," kata Basuki Tjahaja Purnama di kompleks Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/2).

Basuki mengatakan dengan diselesaikannya aliran tengah maka Jakarta bagian tengah seharusnya walaupun bisa tergenang namun tak sampai hingga terendam. Penyebab banjir masih tinggi menurutnya adalah karena waduk Pluit tidak memompa akibat pemadaman listrik sejak pukul 11.00 WIB kemarin.

"Maka kita berani sesumbar orang bilang Istana terendam itu, enggak mungkin, sebenarnya karena aliran tengah sudah jadi," katanya.

Sementara untuk wilayah Gunung Sahari barat dan timur kata dia masih terus dikerjakan sebab tanggul-tanggul di wilayah itu masih peninggalan Belanda. Sementara untuk pompa waduk tersebut, dia mengatakan sudah memaksakan agar Perusahaan Listrik Negara (PLN) tidak memadamkan aliran listrik sebelum dilakukan pemompaan optimal agar tinggi air tak bertambah.

"Cuma gara-gara waduk Pluit aja. Sistem pompa begini, pompa tidak mungkin cukup kapasitas kalau tidak kosong, makanya butuh waktu. Supaya kalau air datang ada yang buat menampung," katanya. (BS)