Bulan Madu Jokowi dan Rakyat Segera Berakhir

WARA - Bulan madu antara Presiden Joko Widodo dengan rakyat akan segera usai. Hal ini menyusul memburuknya ekonomi pada akhir 2014, yang tentu saja akan sangat berpengaruh pada masa depan stabilitas politik dan keamanan pada 2015.

Demikian laporan dan temuan Ikatan Sarjana Katolik Indonesia (ISKA). Laporan ini disampaikan dalam Forum Group Discussion (FGD) dengan tema Economy and Politic Outlook 2015 yang diselenggarakan ISKA di Jakarta (Kamis, 18/12).

Ketua Umum Presidium Pusat ISKA, Muliawan Margadana, menjelaskan bahwa hal ini juga terjadi akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS yang sempat menyentuh Rp 12.900. Nilai tukar rupiah yang lemah ini bukan hanya persoalan imbas dari perang energi antara Barat vs Russia terkait dengan masalah Ukraina, melainkan juga wujud ketidakpercayaan pasar terhadap para menteri ekonomi kabinet Joko Widodo.

“Jika Dolar menyentuh Rp 13.250, Indonesia dalam kondisi darurat ekonomi dan pemerintah harus melakukan koreksi target APBN berdasarkan skala prioritas. Bahkan besar kemungkinan program pembangunan yang terkait dengan dijadikannya Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia akan terganggu dan bahkan tertunda,” ungkap Muliawan.

Sementara itu, lanjutnya, turunnya harga minyak dunia pada kisaran 60-70 dolar AS per barel, jika tiada berkesudahan,  akan mengoreksi target APBN yang menggunakan patokan harga minyak sebanyak 105 dolar AS per barel.  Hal yang lebih buruk lagi adalah, bisa dipastikan investasi migas domestik akan melemah dan target lifting yang saat ini hanya mencapai 740.000 barrel/day juga tidak akan tercapai.

“Hal ini disebabkan para Kontraktor Kontrak KerjaSama (K3S) diduga enggan melakukan investasi mengingat masa depan harga minyak belum menentu, sementara biaya investasi ataupun produksi migas masih menggunakan nilai kontrak jangka panjang dengan asumsi harga minyak sebelum turun,” jelas Muliawan.

Selain, masih kata Muliawan, kondisi perekonomian Indonesia juga harus menghadapi kenyataan pahit mengingat pencapaian target pajak 2014 hanya mencapai 70 persen.  Dan jika kegiatan ekonomi turun bisa dipastikan perolehan pajak juga turun. Sementara diketahui bahwa pajak dan migas adalah dua instrumen utama ketahanan ekonomi Indonesia.

“Bulan madu akan usai ketika rakyat menyadari di tengah menurunnya harga migas dunia, rakyat ternyata tanpa sadar telah memberi subsidi kepada pemerintah dan penurunan harga BBM merupakan tuntutan segera. Sekalipun demikian disadari penurunan harga BBM tidak otomatis menurunkan harga kebutuhan bahan pokok dan kebutuhan lainnya seperti rumah, turun,” demikian Muliawan.[citizen journalism]

Inilah Pohon Natal Termahal di Dunia Dari Arab Senilai Rp 98 Miliar

WARA - Di sebuah hotel mewah di Kota Abu Dhabi tepatnya di lobi hotel Emirates Palace ada sebuah pohon Natal raksasa yang terbuat dari bilangan permata dan logam mulia seperti emas perak bahkan sampai berlian, wow sangat menakjubkan sekali. 
 

Seperti dikutip ruanghati.com dari Daily Mail menyebutkan pohon Natal raksasa dengan tinggi 40 kaki tersebut telah dibuat dengan biaya tak kurang dari 7 Juta Poundsterling atau setara dengan Rp 98 Miliar. Sebanyak 181 batu permata yang terdiri dari Safir, Jambrud, Berlian dan batu permata lainnya di sebar di seluruh pohon natal tersebut. 

Pemasangan pohon natal di hotel berbintang 7 ini bukan kali pertama, tahun-tahun sebelumnya setiap sesi Natal selalu ada pohon Natal disini. Dan tahun ini memang agak beda karena ada kepentingan untuk mencatatkan pohon natal yang dipasang disana dalam buku rekor dunia Guiness Book sebagai pohon Natal Termahal dan termewah didunia.(ruanghati.com)Bottom of Form

Rencana Jokowi Impor Ribuan Kapal Dari China Dipertanyakan

Seharusnya pemerintah lebih mengarah ke industri dalam negeri. Sebab, kebijakan impor dari luar negeri justru akan memperburuk keadaan ekonomi Indonesia.

Bambang Haryo, Anggota Komisi VI DPR RI

Surabaya – WARA - Rencana Presiden Joko Widodo untuk mengimpor kapal sebanyak 1500 unit dari China mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo, mengatakan bahwa rencana tersebut sungguh di luar nalar. Seharusnya pemerintah lebih mengarah ke industri dalam negeri. Sebab, kebijakan impor dari luar negeri justru akan memperburuk keadaan ekonomi Indonesia.

"Ini kebijakan yang salah, maka saya akan mendorong pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut," ujar Bambang Haryo saat memantau kondisi pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. (21/12).

Industri galangan kapal seperti PT PAL, PT Adiluhung, dan PT Dhumas merupakan salah satu industri kapal nasional terbaik di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Seharusnya, pemerintah memanfaatkannya dan tidak buru-buru mengimpor kapal dalam jumlah banyak dengan anggaran miliaran dolar.

Hal senada juga dikatakan  Ketua DPC INSA (National Ship-Owner Asociation) Surabaya, Steven H Lasawengen. Jika 1500 kapal itu tiba di Indonesia, maka akan terjadi over suplay dan mengakibatkan perang tarif, bahkan merugikan pelayaran nasional.

"Kapal-kapal kami sudah ada di mana-mana dan kondisinya over suplay. Jika ada 1500 lagi, apa nantinya justru tidak berlebihan. Seharusnya, pemerintah lebih fokus memperbaiki dan menambah infrastruktur yang ada. Bayangkan, antrean kapal saat bongkar muat itu menunggu sampai mingguan," ujar Steven.

 Jumlah armada saat ini mencapai 13.800 kapal, jika ditambah 1500 kapal, maka akan menambah antrean panjang. Seharusnya, pemerintah harus membangun industri kemaritiman di luar Jawa. Sebab, pelabuhan besar di Pulau Jawa seperti Jakarta, Surabaya dan Semarang sudah tidak memadai. Nah, dalam waktu dekat INSA akan berkomunikasi kepada pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut. Sebab, sampai saat ini pemerintah belum berkomunikasi dengan para owner kapal di Indonesia.

Sementara salah satu pemilik galangan kapal di Indonesia, Yance Gunawan, juga mengaku tidak habis pikir dengan rencana tersebut mengatakan, di Indonesia sendiri sudah banyak galangan kapal yang tutup. Seharusnya presiden bisa memanfaatkan galangan tersebut. Selain mengurangi impor, juga bisa menyerap tenaga kerja.

"Galangan di Indonesia cukup banyak, kalau yang tutup itu dimanfaatkan, justru akan menyerap tenaga kerja daripada mengirim warga kita menjadi TKI. Yang patut diingat, bahwa galangan seperti PT PAL, merupakan salah satu galangan terbaik secara internasional. Banyak negara lain yang import kapal dari PT PAL. Belum tahu kondisi galangan dan pelayaran di Indonesia kok sudah keburu import kapal" kata Yance.

“Keputusan untuk mengimpor kapal adalah justru sebuah kebijakan yang berbuah musibah bagi industri kemaritiman,” ujarnya.

Sementara salah satu pengusaha jasa pelayaran nasional, Khoriri Sutomo, juga kaget dengan keputusan tersebut. Seharusnya pemerintah melihat keseimbangan dengan pengusaha pelayaran nasional. Seharusnya, pemerintah turun langsung ke pelayaran nasional dan melihat kondisinya yang begitu semrawut. Apalagi, jika pesanan kapal itu sudah tiba, maka akan ada persaingan harga dengan swasta yang merupakan milik warga negara sendiri.

Seperti diketahui Presiden Jokowi akan melakukan pengadaan 1500 unit kapal yang di impor dari China dan Myanmar dengan jangka waktu lima tahun sebesar USD5 miliar .

Kapal-kapal tersebut nantinya akan digunakan untuk mengangkut distribusi logistik, diantaranya elpiji, minyak, semen, dan ternak. (Aktual.co)

Survei : Publik Menilai Megawati Kendalikan Jokowi

WARA - Publik Indonesia memberikan sentimen negatif pada kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ia dianggap belum mandiri dalam menentukan kebijakan dan sikap, karena masih di bawah pengaruh tokoh politik lain dalam pemerintahannya.

"Ada 83 persen responden yang menyatakan bahwa Megawati dan tokoh lain punya pengaruh terhadap Jokowi dalam menentukan kebijakan dan kabinetnya," ujar Direktur Cyrus Network, Hasan Nasbi, dalam pemaparan dan diskusi hasil survei nasional Approval Rating Pemerintahan Jokowi-JK, Minggu 21 Desember 2014.

Sejumlah tokoh lain yang dianggap berpengaruh pada Jokowi, yakni Jusuf Kalla sebesar 72,8 persen, Ketua Umum Partai NasDem Surya Palloh 49,1 persen, Wiranto 35,7 persen, Muhaimin Iskandar 26,8 persen dan Luhut Panjaitan sebesar 21,9 persen.

"Ada tiga tokoh besar yang menempati peringkat tertinggi, yakni Megawati, Jusuf Kalla dan Surya Palloh. Mereka dianggap punya pengaruh besar terhadap Jokowi," kata Hasan.

Selanjutnya, survei ini juga mengungkap adanya penurunan elektabilitas terhadap Jokowi. Namun, belum secara signifikan, karena hanya berkisar dua persen dari total 54 persen responden yang mengaku menjadi pemilih pasangan Jokowi-JK pada pemilihan presiden lalu.

"Ini tentu menjadi modal kuat bagi Jokowi-JK untuk tetap percaya diri. Namun tetap harus berhati-hati, pasalnya persentase publik yang tak memilih Jokowi-JK, cukup besar dan cenderung lebih kritis," kata Hasan.

Terkait dengan opini masyarakat terhadap kinerja para menteri sejak dilantik dua bulan lalu, survei Cyrus menunjukkan bahwa publik juga tidak begitu mengapresiasi positif terhadap kabinet yang dibentuk.

"Secara umum masyarakat menilai kabinet yang telah dibentuk sebagai kabinet yang biasa saja," kata Hasan.

Ini ditunjukkan dari jumlah publik yang menilai kabinet Jokowi-JK, sebagai kabinet yang bagus dan kompeten kurang dari 50 persen.

"Lebih dari 40 persen yang netral dan sisanya 8,5 persen beranggapan kabinet Jokowi-JK, adalah kabinet yang buruk," katanya.

Survei digelar Cyrus Network dengan melibatkan 1.220 responden di 122 desa/kelurahan pada 33 provinsi se Indonesia. Survei menggunakan metode multi-stage random sampling dengan margin error 3,1 persen. (VIVAnews)

Kapal Ditenggelamkan, 243 Ton Ikan Hasil Curian Akan Dilelang

Aparat TNI AL menangkap 8 kapal pencuri ikan di perairan Arafura. Sebanyak tujuh dari delapan kapal yang ditangkap saat ini telah berada di Lantamal IX Ambon, Minggu (14/12/2014).

Ambon - WARA - Sebanyak 243 ton ikan hasil pencurian secara ilegal oleh dua kapal asing berbendera Papua Niugini, yakni KM Century 4/PNG-051 dan KM Century 7/PNG-069, yang ditangkap TNI AL di perairan Arafura akan segera dilelang untuk negara.

Saat ini 243 ton ikan berbagai jenis itu diamankan di Pelabuhan Perikanan Nasional (PPN) di kawasan Tantui Ambon. Hasil curian berupa ikan sebanyak 234 ton oleh kapal-kapal ini nanti akan dilelang dan hasilnya disetorkan ke negara,” ujar Panglima Komando Armada Timur (Pangkormatim) Laksamana Muda Arie Sembiring kepada wartawan, Minggu (21/12/2014).

Penenggelaman dua kapal tersebut, kata Arie, merupakan komitmen Pemerintah Indonesia dan TNI AL untuk menjaga kekayaan laut Indonesia dan kedaulatan negara.

“Bagi TNI AL, perintah tembak di tempat atau menenggelamkan kapal-kapal asing yang beroperasi secara ilegal di perairan Indonesia tidak semata untuk menjaga kekayaan laut Indonesia, tapi juga kedaulatan  negara,”. ungkapnya. 

Dua kapal asing pencuri ikan yang ditangkap KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 di laut Arafura yakni KM Century 4/PNG-051 dan KM Century 7/PNG-069, ditenggelamkan TNI Al dengn cara diledakan di perairan Ambon, Minggu (21/12-2014).

Menurut dia, tindakan tegas yang diambil TNI AL berupa pembakaran dan penenggelaman kapal asing itu sudah sesuai dengan instruksi Presiden Republik Indonesia yang meminta agar kapal-kapal asing yang mencuri ikan secara ilegal di perairan Indonesia dapat ditenggelamkan.

“Tindakan tegas dilakukan agar ada efek jera kepada kapal-kapal asing lainnya yang ingin mencoba-coba mencuri ikan di perairan Indonesia,” katanya.

Dua kapal asing yang ditenggelamkan itu ditangkap oleh KRI Abdul Halim Perdana Kusuma 355 bersama enam kapal lainnya saat sedang melakukan aktivitas pencurian secara ilegal di perairan Indonesia, tepatnya di laut Arafura tiga pekan lalu. Saat diperiksa, kapal tersebut ternyata tidak memiliki dokumen dan izin penangkapan ikan oleh Pemerintah Indonesia.  (KOMPAS.com)

Misbakhun : Kenapa Cuma Kapal Kecil yang Ditenggelamkan?

Salah satu dari tiga Kapal Ikan berbendera Vietnam ditenggelamkan di Perairan Tarempe, Anambas, Kepulauan Riau, Jum'at (5/12/2014).

Jakarta - WARA - Anggota Komisi XI DPR RI, Muhammad Misbakhun, mencium ketidakmampuan pemerintah dalam menghentikan aktivitas pencurian ikan di perairan laut Indonesia. Aksi penenggelaman tiga kapal asing beberapa waktu lalu dianggap belum menyentuh ke praktik mafia ikan sesungguhnya.

"Ini jadi tanda tanya publik. Kenapa cuma kapal kecil yang ditenggelamkan? Kenapa tidak kapal-kapal lain yang besar, yang juga mencuri ikan. Berarti kan ada sesuatu di balik itu," kata Misbakhun di Jakarta, Minggu 21 Desember 2014.

Menurut dia, praktik pencurian ikan di Indonesia, sangat terstruktur dan sistematis. Ia memiliki jejaring pelindung yang kuat, bahkan hingga ke tataran kelembagaan pemerintah.

"Mereka bisa dibekingi aparat, birokrasi, preman atau kekuasaan lokal. Soalnya, berani atau tidak pemerintah memberangusnya," kata Misbakhun.

Secara personal, ia mengaku sangat mendukung langkah yang telah dilakukan oleh pemerintah terhadap kapal asing yang melakukan pencurian ikan di perairan Indonesia. Namun, ia berharap langkah itu juga harus disertai komitmen jangka panjang. Dengan kata lain tidak cuma menjadi langkah temporal yang dilakukan tanpa membongkar akar mafia sesungguhnya.

"Kalau saya, jangan cuma dibakar kapalnya. Tapi orangnya juga dipenjara. Para mafia yang ada dibelakang mereka ini yang penting. Berani atau tidak itu tergantung pemerintah lagi," kata Misbakhun. (VIVAnews)