Alasan pemerintah menganggap kenaikan harga BBM wajar

JAKARTA - wartaexpress.com - Pemerintah kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar untuk daerah luar Jawa, Madura, dan Bali sebesar Rp 500 per liter. Atas kenaikan BBM tersebut, kini harga premium baru sebesar Rp 7.300 per liter dan solar baru Rp 6.900 per liter.

Pemerintah menganggap bahwa kenaikan BBM kali ini adalah hal yang wajar. Mengingat tidak adanya anggaran subsidi dalam APBN yang jika tidak dinaikkan kerugian akan ditanggung sendiri oleh Pertamina.

Protes dari masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang biasa terjadi ketika adanya perubahan baru pada hal-hal tertentu yang bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Pemerintah tak terlalu ambil pusing dengan banyaknya keluhan masyarakat.

Di antara alasan pemerintah terkait kenaikan BBM menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 500 per liter yang resmi diberlakukan pemerintah pada Sabtu (28/3), disebabkan nilai Rupiah yang melemah.

"Kita tahu Rupiah sekarang masih Rp 13.000 lebih per dolar AS, minyak juga naik lagi," kata JK, Minggu (29/3)

JK sapaan akrabnya mengatakan kenaikan harga BBM tersebut tentu ada pengaruhnya baik pengaruh positif maupun negatif.

Di lain sisi, JK komentar bahwa harga BBM akan terus berubah karena pemerintah sudah memberikan subsidi tetap untuk Solar dan mencabut subsidi Premium.

JK menyebut, pencabutan subsidi Premium dan sistem subsidi tetap untuk Solar adalah kebijakan yang baik. Dana subsidi bisa dialihkan ke tempat lebih produktif dan berguna seperti untuk pembangunan sekolah.

Namun demikian, JK menyadari banyak protes dari masyarakat maupun dari mahasiswa terkait kenaikan harga BBM kali ini. JK menanggapi santai dan menilai masyarakat Indonesia memang suka protes.

"Di Indonesia apa saja orang protes, naik sedikit diprotes. Tapi kita ingin membuat lebih banyak jalan yang bagus, sekolah dari dana subsidi. Sekarang BBM naik karena Rupiah melemah, itu saja kebijakan yang diambil," katanya.

Sementara Staf Khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Widhyawan Prawiraatmaja mengatakan, keputusan pemerintah kembali menaikkan harga BBM bukan tanpa sebab. Menurutnya, kenaikan harga yang dilakukan pada tanggal 28 Maret itu sudah disesuaikan dengan melihat perkembangan dan penyesuaian harga berdasarkan biaya dasar.

"Ada beberapa hal yang pemerintah lihat seperti melihat pajak, pajak daerah, biaya pengolahan dan distribusi," kata Widhyawan dalam diskusi mingguan dihelat merdeka.com, Radio Republik Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Institut Komunikasi Nasional (IKN) yang bertajuk 'naik turun harga BBM apa untungnya untuk rakyat?' di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/3).

Selain itu, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sudah sesuai dengan RAPBNP tahun 2015. "Kita juga sudah menyesuaikan dengan nilai tukar," lanjutnya.

Eksekusi Bali Nine, Jaksa Agung ‘Lempar Bola’

Jaksa Agung HM. Prasetyo. (Foto: Antara)

JAKARTA - wartaexpress.com - Eksekusi mati duo Bali Nine dan terpidana mati lainnya, belum bisa dipastikan waktunya. Eksekusi mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran serta terpidana mati lainnya masih menunggu proses hukum. Demikian dikatakan Jaksa Agung H.M Prasetyo ketika ditanyakan tentang eksekusi tersebut.

Ada dua terpidana yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK), yakni Serge Areski Atlaoui. “Kita tunggu prosedur hukumnya selesai semua dulu,” kata Prasetyo, di Istana Negara Jakarta, Senin 30 Maret 2015.

Prasetyo menjelaskan eksekusi mati terhadap terpidana tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus serentak. “Supaya praktis dan cepat selesai dan jangan ada kesan kami ditekan-tekan,” katanya.

Disinggung soal kapan eksekusi itu, Prasetyo tidak bisa memastikan. Mengingat proses hukum PK masih berlangsung, dan ada juga yang ditunda. “Tanya ke Mahkamah Agung. Yang memutuskan di sana,” ujar mantan politikus Partai Nasdem itu. Dia mengaku, saat ini masih terus berkoordinasi dengan MA.

Martin Anderson adalah WN Ghana yang ditangkap polisi dalam kepemilikan heroin 50 kg. Grasi sudah diajukan ke Presiden Joko Widodo tapi ditolak.

Sementara, Serge Areski Atlaoui adalah WN Prancis. Divonis terlibat pengoperasian pabrik ektasi. Dia mengajukan PK setelah MA memvonis dirinya pada 2007. PK diajukan 10 Februari 2015 di PN Tangerang. Sidang perdana baru 11 Maret 2015.

Warga Perbatasan Gunakan Dua Mata Uang

Seorang pedagang menghitung uang rupiah dan ringgit Malaysia hasil penjualan berbagai jenis kebutuhan sehari-hari di Pasar Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Nunukan, Kaltara, 29 Maret 2015

NUNUKAN – wartaexpress.com - Warga perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sampai saat ini masih menggunakan dua mata untuk melakukan transaksi jual beli.

Sebagaimana dikemukakan, Haniah, pedagang kue di Pasar Sei Pancang, Minggu (29/3), telah menjadi tradisi bagi masyarakat setempat setiap berbelanja dipastikan menggunakan salah satu dari dua mata uang, tergantung mata uang yang dimiliki.

Namun, kata dia lagi, seluruh masyarakat Pulau Sebatik khususnya yang berada di wilayah tapal batas memiliki dua jenis mata uang tersebut yakni ringgit (Malaysia) dan rupiah (Indonesia).

Haniah yang berdomisili di RT 06 Desa Sei Pancang ini mengaku, tidak pernah menentukan sendiri kepada pelanggannya jenis mata uang tertentu yang diterimanya tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada mereka akan membayar dengan mata uang apapun.

Mengenai masyarakat setempat yang bertransaksi dengan menggunakan dua mata uang itu, memang telah lama berlangsung karena kedekatan emosional antara pulau itu dengan Malaysia yang berbatasan daratan.

Ia menerima mata uang ringgit Malaysia saat memasarkan barangnya di sejumlah pasar karena dapat membantunya apabila akan berbelanja ke negara tetangga tersebut dengan tidak perlu bersusah payah ke "money changer".

Secara terpisah, Haji Tamir yang berbelanja di pasar itu mengatakan, masalah berlakunya dua mata uang saat bertransaksi di sejumlah pasar di Pulau Sebatik bukan barang baru tetapi telah berlangsung sejak pulau itu terhuni pada 1960-an silam.

Menurut dia, berlakunya mata uang rupiah dan ringgit di wilayah perbatasan itu karena seluruh bahan kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat diperoleh dari Malaysia yang dipasok oleh pedagang setiap hari.

Berdasar pantauan di Pasar Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara dan Pasar Minggu Desa Ajikuning Kecamatan Sebatik Tengah, seluruh masyarakat di pulau yang berbatasan langsung dengan Negeri Sabah, Malaysia ini proses jual beli menggunakan mata uang ringgit Malaysia dengan rupiah.

Pemerintahan Jokowi Lebih Buruk Dari Soeharto

Ichsanuddin Noorsry

wartaexpress.com - Menyikapi kondisi politik dan ekonomi yang terus bergolak, pengamat Ekonomi UGM, Ichsanuddin Noorsry menilai, pemerintaha Presiden Joko Widodo saat ini sangat jauh dari prinsip Good Governance.

Dalam hal stabilitas ekonomi khususnya, Jokowi telah gagal memandirikan Indonesia dari tekanan asing. Bebrbeda dengan pemerintahan Soeharto pada masa orde baru yang jauh lebih kuat dalam segi ekonominya.

"Era Soeharto lebih berhasil menggunakan stabilitas harga untuk stabilitas politik, saat ini persoalan di Indonesia enggak pernah bisa lepas dari ketergantungan kita dengan Amerika," ujar Ichsanuddin, Sabtu (28/3).

Ichsan mengatakan, salah satu dampak dari tidak stabilnya ekonomi Indonesia adalah kondisi politik yang carut marut. Pada era Soeharto, kendali atas stabilitas negara berada dibawah genggamannya. Jokowi sendiri saat ini kerap mendapatkan kritikan karena banyak mengeluarkan kebijakan yang tak berpihak pada rakyat.

Gagalnya Jokowi mempertahankan stabilitas harga berdampak pada tidak stabilnya politik. Ketidakstabilan ekonomi akan memicu inflasi, ketika angka inflasi tinggi, maka angka kemiskinan juga semakin tinggi, hal ini akan meningkatkan kerusuhan sosial sehingga akan memicu kerusuhan politik juga.