Kepala BKDD Wajo Amirudin A,S.Sos.MM (istimewa) |
Sengkang – WARA - Terkait pemberitaan sebelumnya, aksi dan sepak terjang
oknum kepala BKDD Wajo yang disinyalir melakukan, dugaan praktek korupsi dengan
modus memanipulasi sejumlah kelulusan tenaga honerer yang ada di lingkungan Kabupaten
Wajo, Sulawesi Selatan.
Pasalnya, berdasarkan data yang
dikutip media Spider, Daftar Nilai TKD Pelamar Umum Tes CPNS Tahun 2014,
tentang hasil nilai kelulusan dalam formasi jabatan, instansi serta unit dan
pendidikan dinilai tidak sesuai keputusan hasil dari Badan Kepegawaian Nasional
(BKN) dengan Badan Kepegawaian Diklat Daerah (BKDD) Wajo.
Berdasarkan informasi dari
narasumber yang layak dipercaya mengungkapkan, bahwa mayoritas para CPNS di
Wajo melalui BKDD menyetor uang sekira Rp 70 juta, jika diakumulasi jumlahnya
mencapai 700 orang lebih, belum lagi kalau ijazah sarjana mencapai Rp 85 juta, ungkapnya.
“Ironisnya, ada sudah menyetor uang
kepada Kepala BKDD Wajo, namun tidak diluluskan, padahal orang tersebut sudah
menjual sawah, bahkan rumahnya pun digadaikan ke bank,” urainya.
Bahkan informasi berkembang di
sebagian masyarakat Wajo, Kota Sengkang, pihak orang nomor satu di Kabupaten
Wajo tidak segan-segan menggunakan tangan besi melalui preman-preman, jika
kebijakan serta kekuasaannya sudah terusik.
Belum lagi anak sulung sang Bupati Wajo
yang suka SMS jorok dan porno, namun dapat melenggang jadi salah satu lurah di Kota
Sengkang.
Selain itu, peredaran narkoba pun
marak, sebagaimana diungkapkan sebagian warga Kota Sengkang melalui telepon
seluler ke media Spider.
Dalam menangani Kamtibmas, tentang kasus
pembunuhan Hasdawati sampai detik ini belum terungkap, ada siu berkembang menyatakan
jika pihak Polres Wajo mau mengungkap hal tersebut, otomatis akan dimutasi.
Sebegitu parahkah penegakan hukum di
Kabupaten Wajo, yang memegang prinsip nilai-nilai luhur dengan semboyang “Maradeka
to Wajoe Adena Napopuang”, maksud semboyang tersebut dengan adat-istiadat
serta nilai-nilai suatu kebenaran masyarakat Tanah Wajo akan sejahtera
aman dan damai?
Sepatutnya pihak Kejati dan Polda
Sulselbar serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut tuntas dugaan
permainan kotor yang dilakukan oknum BKDD Wajo, karena itu merupakan langkah
awal untuk mengungkap kasus dugaan korupsi yang lebih besar di Kabupaten Wajo?.
Jika tidak ditindak, kepercayaan
masyarakat Kabupaten Wajo akan menilai penegakan hukum serta program
pemberantasan korupsi mandul. (Spider
Hot News)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar