 |
| Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat memberikan kata sambutan dalam peresmian Masjid Raya Mujahidin Kalbar, Pontianak, Kalimantan Barat, Selasa (20/1/2015). |
Solo
- WARA - Presiden Joko
Widodo (Jokowi) ingin segera menghentikan pengiriman tenaga kerja Indonesia
yang menjadi pekerja rumah tangga (PRT) ke luar negeri karena terkait erat
dengan harga diri dan martabat bangsa.
"Saya memberikan target kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membuatkan roadmap yang jelas, dan kapan kita stop yang namanya pengiriman PRT. Kita harus punya harga diri dan martabat," kata Jokowi dalam Munas II Partai Hanura, Jumat (13/2/2015) malam.
Saat melakukan kunjungan bilateral beberapa waktu lalu ke Malaysia, Brunei, dan Filipina, Jokowi mendapati fakta bahwa sebanyak 2,3 juta penduduk Indonesia menjadi tenaga kerja, dan sebanyak 1,2 juta di antaranya ilegal.
Dari jumlah itu, kata dia, banyak sekali yang tersangkut masalah.
"Sekitar 1.800 orang akan dijemput, 800 orang sudah dijemput dengan Hercules, besok akan kita jemput lagi. Namun, saya yakin jumlahnya akan terus bertambah karena kita belepotan dalam mengatasi masalah ini," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap bisa segera memasang target waktu untuk menghentikan pengiriman PRT.
"Di dunia hanya ada tiga negara penyuplai PRT, dua di Asia dan satu di Afrika. Yang di Asia salah satunya Indonesia. Ini masalah martabat kita. Waktu kita bilateral dengan Malaysia, satu betul-betul malu," katanya.
Selain malu, Presiden mengaku sakit hati ketika membicarakan soal PRT dengan Malaysia.
Ke depan, Presiden juga menekankan pentingnya mempersempit jurang kesenjangan antara si miskin dan kaya.
"Itu tugas berat, yang penting bukan hanya pertumbuhan ekonomi, melainkan pemerataannya. Ke depan, kita rancang menuju ke pemerataan ini," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi mengingat indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga, terutama Singapura, Malaysia, dan Filipina.
"Kelihatan kalau negara itu bersih dari korupsi, penduduknya pasti juga makmur," katanya. (Kompas.com)
"Saya memberikan target kepada Menteri Tenaga Kerja untuk membuatkan roadmap yang jelas, dan kapan kita stop yang namanya pengiriman PRT. Kita harus punya harga diri dan martabat," kata Jokowi dalam Munas II Partai Hanura, Jumat (13/2/2015) malam.
Saat melakukan kunjungan bilateral beberapa waktu lalu ke Malaysia, Brunei, dan Filipina, Jokowi mendapati fakta bahwa sebanyak 2,3 juta penduduk Indonesia menjadi tenaga kerja, dan sebanyak 1,2 juta di antaranya ilegal.
Dari jumlah itu, kata dia, banyak sekali yang tersangkut masalah.
"Sekitar 1.800 orang akan dijemput, 800 orang sudah dijemput dengan Hercules, besok akan kita jemput lagi. Namun, saya yakin jumlahnya akan terus bertambah karena kita belepotan dalam mengatasi masalah ini," katanya.
Oleh karena itu, ia berharap bisa segera memasang target waktu untuk menghentikan pengiriman PRT.
"Di dunia hanya ada tiga negara penyuplai PRT, dua di Asia dan satu di Afrika. Yang di Asia salah satunya Indonesia. Ini masalah martabat kita. Waktu kita bilateral dengan Malaysia, satu betul-betul malu," katanya.
Selain malu, Presiden mengaku sakit hati ketika membicarakan soal PRT dengan Malaysia.
Ke depan, Presiden juga menekankan pentingnya mempersempit jurang kesenjangan antara si miskin dan kaya.
"Itu tugas berat, yang penting bukan hanya pertumbuhan ekonomi, melainkan pemerataannya. Ke depan, kita rancang menuju ke pemerataan ini," katanya.
Ia juga menekankan pentingnya pemberantasan korupsi mengingat indeks persepsi korupsi Indonesia yang masih kalah dibandingkan negara-negara tetangga, terutama Singapura, Malaysia, dan Filipina.
"Kelihatan kalau negara itu bersih dari korupsi, penduduknya pasti juga makmur," katanya. (Kompas.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar