Sentil Menteri Susi, Titiek Soeharto : Jangan Mencekik Nelayan

Jakarta - WARA - Tidak hanya menasehati Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, Wakil Ketua Komisi IV DPR Titik Soeharto juga mengkritik Susi.

Titiek sependapat dengan Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yusuf Solihin yang menyebut Menteri Susi otoriter dalam mengambil kebijakan.

Menteri Susi seharusnya berdiskusi terlebih dulu dengan pelaku usaha di sektor kelautan dan perikanan yaitu pengusaha dan nelayan, sebelum membuat aturan. Selama ini, mereka seperti tidak dianggap oleh Susi.

"Jadi sebelum dikeluarkan disosialisasikan dulu. Jangan mencekik mereka, mau kolaps mau mati semua nanti. Kalau bisa mereka di lapangan itu panggil juga," ucap Titiek ketika ditemui usai rapat di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (21/1).

Dalam pandangan Titiek, dalam membuat aturan Menteri Susi memukul rata semua permasalahan. Padahal setiap daerah mempunyai budaya dan masalah yang berbeda-beda. "Peraturan itu digeneralisasi padahal tidak semua seperti itu," tegasnya.

Putri Presiden Soeharto ini mengaku belum puas dengan kinerja Susi selama ini. Masih banyak keluhan dari nelayan yang belum diperhatikan. Bahkan Titiek membandingkan kesejahteraan nelayan masa Presiden Soeharto dengan saat ini.

"Zaman Pak Harto sangat diperhatikan, lebih baik dari saat ini. Kaya petani nelayan bisa menabung bisa naik haji. Sekarang ini mencekik sekali. Pak Harto menjadikan petani nelayan prioritas tulang punggung," ucapnya.

Sebelumnya, Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Yusuf Solihin dalam rapat menyampaikan kekecewannya pada kebijakan Menteri Susi. Menurutnya, Susi dalam mengambil kebijakan tidak pernah mendengar dan mengajak pengusaha lokal. Hal ini dinilai tidak demokratis.

"Kami sangat bangga punya Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti, ketika membuat gebrakan ilegal fishing, blusukan tapi ketika membuat kebijakan tertulis berbalik, jadi harapan kami hadir memperjuangkan kami," ucap Yusuf.

Menurut Yusuf, Menteri Susi dalam mengambil kebijakan seharusnya melindungi para pengusaha lokal sebagai pelaku. Kementerian hanya bertugas sebagai regulator, sedangkan di lapangan dirasakan langsung oleh pengusaha.

"Kebijakan dibicarakan dulu dengan asosiasi, dan seperti apa dilaksanakan. Karena bukan pemerintah, tapi kami yang melaksanakan," tuturnya.

Dengan begitu, dia menilai Susi telah mengesampingkan prinsip demokrasi yang seharusnya menerima aspirasi masyarakat untuk mengambil kebijakan. "Nampaknya kalau kita sepakat mengangkat demokrasi, kebijakan harus aspiratif bukan otoritatif atau otoriter," tutupnya. (Merdeka.com)