Sikap Presiden Joko Widodo yang melarang para menterinya di Kabinet Kerja menghadiri undangan rapat dengan DPR, bisa memicu aksi boikot balasan dari DPR. Demikian Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad H Wibowo di Jakarta, Selasa (25/11).
Dalam suasana politik yang masih
memanas di parlemen antara parpol koalisi merah putih dengan koalisi pendukung
Jokowi, menurut Dradjad tidak seharusnya presiden ikut dalam suasana pertikaian
ini. "Karena itu Presiden Jokowi lah yang seharusnya bersikap negarawan,
tidak partisan, dan tidak menciptakan preseden boikot-boikotan antar lembaga
negara," kata Dradjad.
Setelah banyak mendapat kritikan
dari Praktisi dan Masyarakat, Presiden Joko Widodo membolehkan Menteri
menghadiri undangan DPR RI. Jokowi mengatakan dirinya tidak melarang para
jajaran menteri Kabinet Kerja datang ke Dewan Perwakilan Rakyat (DPR).
"Itu surat tanggal 4 November (meminta menteri tidak ke DPR), pada saat di
DPR, itu baru ramai-ramainya antara koalisi dengan koalisi," kata Presiden
di Bengkulu, Rabu (26/11).
Terhitung hari ini (Rabu), menurut
Presiden, permasalahan antarkubu koalisi yang terjadi di legislatif tersebut
sudah selesai. "Hari ini mungkin selesai, ya kalau dipanggil
silakan," ucapnya.
Politisi Golkar, Bambang Soesatyo
bersyukur bila Presiden telah mengizinkan menteri-menterinya menghadiri rapat
kerja dengan DPR. “Alhamdulillah…,” tulis Bambang melalui pesan singkatnya.
Sebelumnya, beredar surat edaran
bertanggal 4 November 2014 yang diteken Sekretaris Kabinet Andi Widjajanto.
Surat itu ditujukan kepada Menteri Kabinet Kerja, Panglima TNI, Kapolri, Kepala
Staf Angkatan, Kepala BIN, dan Plt Jaksa Agung. Surat berisi permintaan
Presiden agar para menteri dan pejabat setingkatnya menunda pertemuan dengan
DPR.(FASTNEWS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar