157 anggota KMP DPR RI (minus Demokrat) tanda tangani interpelasi harga BBM

Jakarta – WARA,

157 anggota DPR dari partai yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih menggunakan hak interplasi terkait pengalihan subsidi BBM.

"Sore ini, tepat pukul 15.10 WIB kami menerima laporan sebanyak 157 anggota DPR menandatangani surat untuk menggunakan hak interplasi. Mereka berasal dari Fraksi Golkar, Fraksi Keadilan Sejahtera, Fraksi Amanat Nasional dan Fraksi Gerindra," kata anggota DPR dari Fraksi Golkar Misbakhun di Gedung Nusantara III DPR, Selasa.

Dia mengatakan anggota DPR yang sepakat mengajukan hak interplasi terdiri dari Fraksi Golkar 53 orang, Fraksi Keadilan Sejahtera 31 orang, Fraksi Gerindra 50 orang dan Fraksi Amanat Nasional 23 orang. Kemungkinan jumlah itu bertambah.

Sedangkan anggota DPR dari Fraksi Demokrat belum menentukan sikap. Koalisi Merah Putih akan terus berkomunikasi dengan anggota Fraksi Demokrat.

"Pengajuan hak interplasi ini melekat kepada DPR, tidak dilihat dari koalisi. Siapa saja bisa mengajukannya," kata Misbakhun yang didampingi Ecky Awal Muharam, anggota Komisi XI dari Fraksi Keadilan Sejahtera.

Nama-nama anggota DPR yang mengajukan hak interplasi itu akan diserahkan kepada pimpinan DPR pada Rabu (26/11) pukul 14.00 WIB. Kemudian Badan Musyawarah DPR akan memutuskan jadwal rapat paripurna terkait pengajuan hak interplasi.

"Ini bisa berlangsung cepat atau pun lambat, tergantung putusan Badan Musyawarah," katanya.

Dia mengatakan hak interplasi diajukan karena anggota DPR yang tergabung dalam Koalisi Merah Putih tidak ingin menggunakan hak bertanya.

"Hak bertanya itu bersifat indivisi, sedangkan kami ingin bertanya secara kolektif," katanya.

Sementara itu Ecky Awal Muharam mengatakan kenaikan harga BBM subsidi itu tidak wajar. Harga BBM naik saat harga minyak dunia turun.

"Rakyat harus tahu alasan kenaikan harga BBM secara tiba-tiba tanpa komunikasi dengan DPR. Pertanyaan rakyat itu yang ingin kami ajukan melalui penggunaan hak interplasi," katanya.

Dia mengemukakan kenaikan harga BBM berdampak luas yang dirasakan oleh rakyat miskin.

"Apa tidak ada alternatif lain sehingga BBM dinaikkan? Ini juga harus dijawab pemerintah," katanya. (LBH PATRIA)