Penganggu
pemerintahan Jokowi bukan KMP tapi partai pendukung.
 |
Aktivis memprotes Presiden Jokowi
terkait penunjukan Budi Gunawam sebagai Calon Kapolri
|
Ditegaskannya, Minggu 25 Januari
2015, saat ini yang benar-benar berkuasa adalah Ketua Umum PDIP, Megawati
Soekarnoputri dan Ketua Umum Partai NasDem, Surya Paloh. Sebab itu, Jokowi tak
bisa menentukan dalam memilih Kepala Kepolisian RI (Kapolri).
"Kalau bagus kontrolnya, tentu
Jokowi nggak akan mengajukan, sebelum ada surat resmi dari
Kompolnas," ujar Hasan pada sebuah diskusi di Jakarta.
Menurut dia, saat ini, Jokowi tak berdaya dalam menjalankan pemerintahan. Banyaknya tekanan dari partai politik pendukung dan orang-orang di sekeliling Jokowi, membuatnya harus berbenturan dengan masyarakat yang memilihnya. Hal ini terjadi, karena Jokowi tak memiliki kekuatan politik apa pun.
Menurut dia, saat ini, Jokowi tak berdaya dalam menjalankan pemerintahan. Banyaknya tekanan dari partai politik pendukung dan orang-orang di sekeliling Jokowi, membuatnya harus berbenturan dengan masyarakat yang memilihnya. Hal ini terjadi, karena Jokowi tak memiliki kekuatan politik apa pun.
"Di Istana, Jokowi sendirian.
Dia nggak ada support apa-apa," ujarnya menambahkan.
Hasan menilai, Jokowi tak didukung partai pendukung. Sementara itu, di kabinet, para menterinya bisa leluasa bicara seenaknya seperti yang dilakukan Menkopolhukam, Tedjo Edy Purdijatno.
Hasan menilai, Jokowi tak didukung partai pendukung. Sementara itu, di kabinet, para menterinya bisa leluasa bicara seenaknya seperti yang dilakukan Menkopolhukam, Tedjo Edy Purdijatno.
"Kalau Tedjo bilang rakyat nggak
jelas, itu rakyat yang memilih Jokowi. Mau bilang, pilih Presiden nggak jelas?,"
ujar dia.
Hal ini, kata dia, bisa terjadi karena Jokowi terlambat memberikan batasan pada partai pendukungnya, sejauh mana mereka bisa mengintervensi pemerintahannya.
Hal ini, kata dia, bisa terjadi karena Jokowi terlambat memberikan batasan pada partai pendukungnya, sejauh mana mereka bisa mengintervensi pemerintahannya.
"Mereka boleh memberikan saran,
tetapi keputusan ada di tangan Jokowi," ujarnya menambahkan.
Hasan menilai, yang menganggu pemerintahan Jokowi bukan partai opisisi seperti Koalisi Merah Putih (KMP), tetapi justru partai pendukung seperti PDIP dan Partai NasDem.
"Jokowi posisinya sekarang pasti nggak enak, digencet kiri kanan, tanpa ada yang membela. Dia pasti ingin keluar dari posisi ini," kata dia.
Satu-satunya jalan agar Jokowi tak ditekan terus, dia harus menunjukkan diri bahwa dia adalah Presiden yang sesungguhnya. "Tetapi, melihat gayaya seperti itu, caranya pasti lambat. Dia bisa ambil alih kendali, tetapi pelan-pelan, tidak bisa frontal."
Menurut Hasan, semua ini terjadi karena Jokowi tak punya jam terbang tinggi dalam memimpin pemerintahan. Sebab, pengalamannya menjadi Wali Kota dan Gubernur sangat singkat. (Viva)
Hasan menilai, yang menganggu pemerintahan Jokowi bukan partai opisisi seperti Koalisi Merah Putih (KMP), tetapi justru partai pendukung seperti PDIP dan Partai NasDem.
"Jokowi posisinya sekarang pasti nggak enak, digencet kiri kanan, tanpa ada yang membela. Dia pasti ingin keluar dari posisi ini," kata dia.
Satu-satunya jalan agar Jokowi tak ditekan terus, dia harus menunjukkan diri bahwa dia adalah Presiden yang sesungguhnya. "Tetapi, melihat gayaya seperti itu, caranya pasti lambat. Dia bisa ambil alih kendali, tetapi pelan-pelan, tidak bisa frontal."
Menurut Hasan, semua ini terjadi karena Jokowi tak punya jam terbang tinggi dalam memimpin pemerintahan. Sebab, pengalamannya menjadi Wali Kota dan Gubernur sangat singkat. (Viva)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar