Jakarta - WARA - KontraS menyindir Presiden Joko Widodo (Jokowi) perihal
pidatonya di Istana Bogor mengenai kisruh Polri dan KPK. KontraS menilai
pidato tersebut membuktikan Jokowi lemah dan tidak mempunyai kekuasaan pada
persoalan ini.
"Jawaban Jokowi di Istana Bogor itu menggambarkan kualitas dia. Orang sudah bergerak, situasi sudah genting, statement kok gitu. Jokowi enggak paham, apa enggak berani," sindir Koordinator KontraS Haris Azhar di Eatology, Sabang, Jakarta Pusat, Minggu (25/1).
Haris menilai, Jokowi seperti tak punya kuasa apapun di Istana Negara. Dia menggambarkan Jokowi hanya tukang stempel kepentingan orang dan politik di Istana.
"Dia bukan titik akhir di Istana, dia hanya footstep dia bukan pemain utama, dia tugasnya stempel jadi siapa yang bisa bawa proposal itu ke Jokowi. Jokowi enggak bisa bilang iya atau tidak," sambung dia.
Menurut Haris, Jokowi tidak punya kompetensi sebagai politikus handal. Dia tidak dapat mempergunakan popularitasnya untuk kebijakan publik.
"Jokowi bukan petinggi partai, dia tidak bisa meminta orang menyokong agenda politik dia. Itu dipotong semua oleh kelompok dan non partai ikut ke dalam problemnya. Jokowi bukan politisi yang bisa memainkan emosi publik dan menjadi kebijakan publik. Dia tidak bisa mengandalkan popularitasnya dia tidak bisa mengolah itu jadi satu kebijakan," katanya. (Merdeka.com)
"Jawaban Jokowi di Istana Bogor itu menggambarkan kualitas dia. Orang sudah bergerak, situasi sudah genting, statement kok gitu. Jokowi enggak paham, apa enggak berani," sindir Koordinator KontraS Haris Azhar di Eatology, Sabang, Jakarta Pusat, Minggu (25/1).
Haris menilai, Jokowi seperti tak punya kuasa apapun di Istana Negara. Dia menggambarkan Jokowi hanya tukang stempel kepentingan orang dan politik di Istana.
"Dia bukan titik akhir di Istana, dia hanya footstep dia bukan pemain utama, dia tugasnya stempel jadi siapa yang bisa bawa proposal itu ke Jokowi. Jokowi enggak bisa bilang iya atau tidak," sambung dia.
Menurut Haris, Jokowi tidak punya kompetensi sebagai politikus handal. Dia tidak dapat mempergunakan popularitasnya untuk kebijakan publik.
"Jokowi bukan petinggi partai, dia tidak bisa meminta orang menyokong agenda politik dia. Itu dipotong semua oleh kelompok dan non partai ikut ke dalam problemnya. Jokowi bukan politisi yang bisa memainkan emosi publik dan menjadi kebijakan publik. Dia tidak bisa mengandalkan popularitasnya dia tidak bisa mengolah itu jadi satu kebijakan," katanya. (Merdeka.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar