Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo
memberikan keterangan usai menyerahkan laporan harta kekayaan penyelenggara
negara (LHKPN) ke Komisi Pemberantasan Korupsi, Jakarta, Senin (10/11).
|
Jakarta - WARA - Politikus PDIP, Tjahjo Kumolo, membantah bila partainya berupaya melemahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Menurutnya, ketua umum partai berlambang kepala banteng ini yang justru membangun KPK saat awal.
"KPK itu yang membentuk Ibu
Megawati. Harus diingat. Kita tidak ingin ada pelemahan terhadap penegakan
hukum. Pemberantasan korupsi," kata Tjahjo di kawasan Teuku Umar, Jakarta,
Sabtu 24 Januari 2015.
Tjahjo bahkan masih mengingat
persitiwa tersebut, di mana saat itu dia menjabat ketua fraksi PDIP di DPR RI.
Ia ditugaskan untuk mengawal pembentukan KPK.
"Pemerintahan Ibu Mega yang
saya ingat. Dan saya menjabat sebagai ketua fraksi saat itu, ditugaskan untuk
bagaimana supaya kejaksaan dan kepolisian lebih profesional, maka dibentuklah
KPK," ujar mantan ketua umum KNPI itu.
Mengenai laporan kader PDIP,
Sugianto Sabran, ke Bareskrim, yang berbuntut ditangkapnya Wakil Ketua KPK,
Bambang Widjojanto (BW), menurut Tjahjo tidak bisa dikaitkan dengan partainya.
"Kan kasus pilkada. Gak ada kaitannya (dengan) kader. Semua orang boleh. Menurut saya begitu," tuturnya.
"Kan kasus pilkada. Gak ada kaitannya (dengan) kader. Semua orang boleh. Menurut saya begitu," tuturnya.
Menurut mantan anggota partai
Golongan Karya itu, masyarakat banyak yang tidak memahami permasalahan KPK saat
ini, sehingga mengira masalah hukum ini terkait dengan urusan politik.
"Orang kan banyak gak tahu. Dikira dikait-kaitkan ke Parpol. Urusan partai tidak ada. Urusan hukum ya hukum," tutup pria yang saat ini menjabat Menteri Dalam Negeri itu. (Viva)
"Orang kan banyak gak tahu. Dikira dikait-kaitkan ke Parpol. Urusan partai tidak ada. Urusan hukum ya hukum," tutup pria yang saat ini menjabat Menteri Dalam Negeri itu. (Viva)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar