Setelah Parpol, Din Syamsudin Khawatir Pemerintah Intervensi Ormas

Jakarta – WARA - Menkumham Yasona Laoly dan Mennko Polhukam Tedjo Edhy Purdijatno diminta untuk bersikap adil. Pasalnya, berkaca pada kasus PPP dan Golkar, Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Prof Din Syamsudin khawatir pemerintah juga akan melakukan intervensi pada kegiatan atau organisasi masyarakat yang lain.

"Pemerintah harus jadi wasit yang adil, jangan berat sebelah. Kasus menteri Jokowi yang mengintervensi PPP dan Golkar bisa jadi preseden buruk untuk politik dan hukum di negeri ini," kata Din kepada wartawan usai diskusi di kantor CDCC, Menteng, Jakarta, Selasa (2/12).

Jika partai politik saja diintervensi, Din khawatir pemerintah juga akan melakukan intervensi pada kegiatan atau organisasi masyarakat yang lain. Makanya, Din mengaku concern dan kosnisten untuk menggugat UU Ormas yang saat ini sedang digodok di Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kita sangat berharap UU Ormas ditolak olek MK. Karena itu bisa intervensi kelompok masyarakat. Pemerintah harus adil dalam menangani kasus yang terjadi di masyarakat," pungkas Ketua Umum PP Muhammadiyah ini. (WARTAHARIAN.CO)