Jakarta - WARA - Bocor, Menteri Keuangan Bambang Brodjonegoro mengakui
kebocoran sumber daya alam. Sebut saja, pajak sektor pertambangan sangat minim.
Jangankan bayar pajak, Nomor Pokok
Wajib Pajak (NPWP) saja tak punya. "Otomatis banyak yang nggak
bayar pajak. kalau itu tidak dibayar segala macam penerimaan tidak masuk,"
ungkap Menteri Bambang di Jakarta, Selasa (2/12) tanpa menyebut potensi pajak
yang bisa diambil dari pertambangan ini.
Karena itu, masih banyak perusahaan
tambang yang tak membayar pajak ke negara. Belum lagi, yang sudah memiliki NPWP
pun, tingkat kepatuhan pembayaran pajak di sektor tambang masih cukup minim.
Hal ini ditandai dengan banyaknya
perusahaan tambang yang tak berstatus Clean and Clear (CnC).
"Penerimaan
pajak di sektor tambang belum maksimal. Sekian banyak perusahaan tambang
pemegang Izin usaha Pertambangan (IUP) dan lakukan eksplorasi tapi belum
berstatus CnC. Artinya masih banyak yang belum patuh bayar pajak," imbuh
Bambang.
Oleh sebab itu, Bambang turut
mengapresiasi langkah Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ikut ambil bagian
dalam membenahi persoalan sektor tambang. Dari hasil kerja sama tersebut,
kepatuhan pajak di sektor tambang kian mengalami peningkatan. "Kami
berterimakasih kepada KPK, dan menurut saya kerja sama itu terus dilakukan.
Kalau bisa diperluas tidak sisi minerba tapi dari pajak sektor lain,"
katanya. (fastnewsin)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar