Jakarta – WARA - Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mengimbau agar
politisasi isu-isu keagamaan dihentikan karena sudah mengancam keutuhan
bangunan kehidupan harmonis bangsa Indonesia.
"Kami mengimbau tidak ada lagi
politisasi isu keagamaan, terlebih hanya untuk kepentingan melanggengkan
kekuasaan," kata Wakil Sekretaris Jenderal PBNU Sulton Fatoni di Jakarta,
Jumat.
Menurut Sulton, isu agama merupakan
wilayah sensitif. Alih-alih menghasilkan keuntungan, penggunaan isu keagamaan
untuk kepentingan politik kekuasaan sebaliknya akan menimbulkan keresahan di
tengah masyarakat.
"Karena itu, dibutuhkan
kesadaran untuk bersama-sama menahan diri, untuk merawat kerukunan dan
ketenteraman masyarakat," katanya.
Terkait isu pelarangan mengenakan
jilbab di Kementerian BUMN yang ramai dibahas di media sosial maupun
diberitakan di media massa, meski dalam perkembangannya sudah dibantah, Sulton
dengan tegas menyampaikan ketidakpercayaannya.
"Ini era reformasi, bukan era
kolonial Belanda atau Jepang. Tidak mungkin ada larangan mengenakan jilbab,
apalagi di instansi sekelas kementerian," katanya.
Secara khusus, Sulton menyoroti
kelompok tertentu yang selalu mendengung-dengungkan istilah "jilbab
syar'i". Menurut dia, upaya tersebut merupakan bagian dari pembelahan
yang dilakukan secara sistematis dengan target pemaksaan gaya atau simbol jilbab
kelompok tertentu.
"Kita perlu introspeksi. Tidak
elok mengklaim diri sendiri paling syar'i, sedangkan kelompok yang lain
kurang syar'i, atau bahkan tidak syar'i, termasuk persoalan mode
jilbab," katanya. (KOMPAS.com
Tidak ada komentar:
Posting Komentar