Jakarta - WARA - Respon cepat dilakukan wakil rakyat. Mendengar isu larangan jilbab panjang di BUMN, Menteri Kemneterian Negara BUMN Rini Soemarmo akan segera dipanggil DPR. Hal itu disampaikan Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid.
Menurutnya, Komisi VIII DPR akan memanggil Rini Soemarno untuk meminta penjelasan terkait pelarangan itu.
”Saya kira nanti DPR di komisi terkait, termasuk di sidang yang akan datang, penting memanggil Menteri BUMN untuk memberikan klarifikasi bila benar ada edaran semacam itu,” ujar Hidayat di Gedung DPR/MPR, Senayan, Jakarta, Rabu (17/12/2014).
Kata dia, hal semacam itu tidak sesuai dengan prinsip dari Kabinet Kerja yang digagas oleh Pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla (Jokowi-JK).
“Ini kan hanya menghadirkan kontroversi, dan apa relevasi antara larangan memakai jilbab, berjenggot dan celana ngatung dengan bekerja,” tegasnya.
Seharusnya kata Hidayat, yang harus diperhatikan oleh pemerintah yaitu bagaimana membuat PNS lebih produktif. “Kalau kemudian mengurusi hal-hal lama yang selama ini tidak ada masalah, itu kan jadi kontraproduktif,” imbuhnya.
”Beliau harus menarik surat edaran itu,” pungkas mantan Ketua MPR itu. (intriknews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar