 |
| Jokowi berkunjung ke pabrik Proton. |
WARA - Saat berkunjung ke Malaysia, Presiden Jokowi dan PM Mohammad
Najib menyaksikan penandatanganan kesepahaman atau MoU antara Proton Holding
dengan PT Adiperkasa Citra Lesatari. Proton diwakili Mahathir Muhammad, sedang
PT Adiperkasa diwakili Hendropriyono. Dua perusahaan ini sepakat bekerja sama
menjajaki pembangunan pabrik mobil Proton di Indonesia.
Berita tersebut langsung disambut heboh media sosial. Selanjutnya, seakan sudah jadi kebiasaan, begitu sesuatu menjadi heboh di media sosial, maka media mainstream pun ikut meramaikannya. Maka meluncurlah berbagai macam analisis, spekulasi, kritik, protes, dan tentu saja caci maki.
Mengapa Jokowi dikecam dan disalahkan? Tentu hal ini ada kaitannya dengan sentiman anti Malaysia yang tumbuh subur di benak sebagian masyarakat kita. Jadi rasanya aneh, tidak masuk akal, sekaligus menyakitkan, jika tetangga yang suka bikin masalah itu, tiba-tiba diajak kerja sama membuat pabrik mobil Malaysia di Indonesia.
Namun spekulasi bahwa Jokowi akan mengembangkan mobil nasional rasa Malaysia itu segera reda, setelah beberapa menteri menjelaskan duduk perkara, bahwa MoU Proton Holding dengan PT Adiperkasa adalah bisnis biasa antar perusahaan swasta. Ketika Presiden Jokowi dan PM Najib menyaksikan penandatangan MoU, itu sama dengan Presiden SBY dan Presiden Obama yang menyaksikan penandatangani MoU antara Lion dengan Boeing.
Indonesia membuka diri bagi siapa saja yang ingin investasi. Semua investor diberlakukan sama. Tidak akan ada perlakukan khusus seperti proyek mobil nasional zaman Orde Baru. Presiden Jokowi sendiri ikut menegaskan soal itu. "Saya sampaikan itu [proyek] bisnis ke bisnis, jadi ditanyakan ke sana," ujar Jokowi saat mendarat di Halim Perdanakusamah, Selasa (10/2) dini hari.
Ya, penjelasan Jokowi tentu melegakan, tetapi tetap menyisakan beberapa pertanyaan. Mengapa dia membiarkan dirinya menyaksikan penandatanganan MoU antara perusahaan mobil Malaysia yang sudah ternama dengan perusahaan Indonesia yang tidak dikenal? Tidak malukah Jokowi jika kelak diketahui bahwa PT Adiperkasa Citra Lestari adalah perusahaan bodong atau perusahaan papan nama saja?
Kemungkinan itu sangat mungkin terjadi. Sebab, para pimpinan perusahaan otomotif yang tergabung dalam Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), mengaku tidak kenal rekam jejak PT Adi Perkasa Citra Lestari dalam industri otomotif. Bahkan, belakangan diketahui, perusahaan itu benar-benar perusahaan baru, yang alamat kantornya saja masih mendompleng di kantor notaris.
Jokowi tentu mengetahui hal itu. Nah, jika sudah tahu bahwa PT Adiperkasa Citra Lestari adalah perusahaan baru, yang orang-orangnya tidak punya rekam jejak di industri otomotif, mengapa Jokowi mau menyaksikan penandatangan MoU Proton dengan perusahaan tersebut? Ya, semua ini karena faktor Hendropriyono.
Hendro adalah catatan negatif bagi Jokowi. Catatan itu bahkan sudah muncul saat namanya tersebut sebagai tim kampanye Jokowi-JK. Catatan itu terkait dengan masa lalunya. Hendro adalah komandan militer yang paling bertanggungjawab atas peristiwa pembantaian ratusan orang di Talangsari Lampung pada zaman Orde Baru. Nama Hendro juga sering dikait-kaitkan dengan pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir.
Wajar saja kalau para aktivis hak asasi manusia menjadikan Hendro sebagai faktor buruk dari (pencalonan) Presiden Jokowi. Untuk meredam kritik keras para aktivis itu, anggota tim transisi Andi Widjajanto bahkan pernah memberi janji. Katanya, orang-orang dekat Jokowo yang dituduh pelanggar hak asasi, siap mempertanggungjawabkan apa yang dituduhkan ke pengadilan. Tapi, banyak yang percaya janji itu hanya lip service saja.
Yang terjadi justru sebaliknya, pengaruh Hendro di istana semakin kuat saja. Tanpa banyak pertimbangan, tiga hari setelah dilantik, Jokowi minta Panglima TNI mengangkat Brigjen Muhammad Andika Prakarsa sebagai Komandan Paspampres. Andika yang kemudian berpangkat mayjen adalah menantu Hendro. Beberapa waktu lalu, anak Hendro, yakni Diaz Hendropriyono juga diangkat menjadi komisaris PT Telkom.
Hendro terang-terangan membela Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Dia ikut mendesak Presiden Jokowi untuk segera melantik Budi Gunawan setelah DPR menyetujuinya. Di balik kampanye Plt Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto untuk menjatuhkan Ketua KPK, Abraham Samad, juga tersebut Hendro sebagai master mind.
Kian kuat pengaruh Hendro di Istana sesungguhnya tidak lepas dari hubungan dekat Hendro dengan Megawati, Ketua Umum PDIP. Habungan itu terjalin jauh hari sebelum Presiden Megawati mengangkat Hendro sebagai Kapala BIN pada 2002.
Setelah Megawati terpilih mejadi ketua umum partai dalam Kongres Luar Biasa PDI 1993, rezim militer Orde Baru menetangnya. Barbagai cara dilakukan, mulai dari membayar para pengikut untuk berkhianat, membuat kongres dan pengurus tandingan, hingga menyerbur kantor PDI di Jalan Diponegoro. Dalam situasi seperti itu, Pangdam Jaya berani ambil risiko melindungi dan menyelamatkan Megawati. Pandam Jaya itu adalah Mayjen Hendropriyono.
Mungkin bukan semata soal balas jasa, ketika menjadi presiden, Megawati mengangkat Hendro priyono menjadi Ketua BIN. Tetapi juga soal kepercayaan. Hendro dikenal memiliki integritas dan kompetensi tinggi. BIN zaman Hendro mampu mendeteksi dan memetakan penyelesaian konflik etnis dan agama di Maluku dan Kalimantan Barat.
Namun sebagai mantan petinggi militer Orde Baru, Hendro tidak bisa melepaskan dirinya dari perisitiwa Talangsari. Sebagai mantan Ketua BIN, Hendro juga tidak bisa melepaskan diri dari labirin kasus Munir. Ini sudah menjadi pengetahuan umum, dan sudah menjadi tuntutan publik. Megawati mestinya tidak bisa menutup mata tentang soal ini, apalagi Presiden Jokowi. (Merdeka.com)
Berita tersebut langsung disambut heboh media sosial. Selanjutnya, seakan sudah jadi kebiasaan, begitu sesuatu menjadi heboh di media sosial, maka media mainstream pun ikut meramaikannya. Maka meluncurlah berbagai macam analisis, spekulasi, kritik, protes, dan tentu saja caci maki.
Mengapa Jokowi dikecam dan disalahkan? Tentu hal ini ada kaitannya dengan sentiman anti Malaysia yang tumbuh subur di benak sebagian masyarakat kita. Jadi rasanya aneh, tidak masuk akal, sekaligus menyakitkan, jika tetangga yang suka bikin masalah itu, tiba-tiba diajak kerja sama membuat pabrik mobil Malaysia di Indonesia.
Namun spekulasi bahwa Jokowi akan mengembangkan mobil nasional rasa Malaysia itu segera reda, setelah beberapa menteri menjelaskan duduk perkara, bahwa MoU Proton Holding dengan PT Adiperkasa adalah bisnis biasa antar perusahaan swasta. Ketika Presiden Jokowi dan PM Najib menyaksikan penandatangan MoU, itu sama dengan Presiden SBY dan Presiden Obama yang menyaksikan penandatangani MoU antara Lion dengan Boeing.
Indonesia membuka diri bagi siapa saja yang ingin investasi. Semua investor diberlakukan sama. Tidak akan ada perlakukan khusus seperti proyek mobil nasional zaman Orde Baru. Presiden Jokowi sendiri ikut menegaskan soal itu. "Saya sampaikan itu [proyek] bisnis ke bisnis, jadi ditanyakan ke sana," ujar Jokowi saat mendarat di Halim Perdanakusamah, Selasa (10/2) dini hari.
Ya, penjelasan Jokowi tentu melegakan, tetapi tetap menyisakan beberapa pertanyaan. Mengapa dia membiarkan dirinya menyaksikan penandatanganan MoU antara perusahaan mobil Malaysia yang sudah ternama dengan perusahaan Indonesia yang tidak dikenal? Tidak malukah Jokowi jika kelak diketahui bahwa PT Adiperkasa Citra Lestari adalah perusahaan bodong atau perusahaan papan nama saja?
Kemungkinan itu sangat mungkin terjadi. Sebab, para pimpinan perusahaan otomotif yang tergabung dalam Gaikindo (Gabungan Industri Kendaraan Bermotor Indonesia), mengaku tidak kenal rekam jejak PT Adi Perkasa Citra Lestari dalam industri otomotif. Bahkan, belakangan diketahui, perusahaan itu benar-benar perusahaan baru, yang alamat kantornya saja masih mendompleng di kantor notaris.
Jokowi tentu mengetahui hal itu. Nah, jika sudah tahu bahwa PT Adiperkasa Citra Lestari adalah perusahaan baru, yang orang-orangnya tidak punya rekam jejak di industri otomotif, mengapa Jokowi mau menyaksikan penandatangan MoU Proton dengan perusahaan tersebut? Ya, semua ini karena faktor Hendropriyono.
Hendro adalah catatan negatif bagi Jokowi. Catatan itu bahkan sudah muncul saat namanya tersebut sebagai tim kampanye Jokowi-JK. Catatan itu terkait dengan masa lalunya. Hendro adalah komandan militer yang paling bertanggungjawab atas peristiwa pembantaian ratusan orang di Talangsari Lampung pada zaman Orde Baru. Nama Hendro juga sering dikait-kaitkan dengan pembunuhan aktivis hak asasi manusia, Munir.
Wajar saja kalau para aktivis hak asasi manusia menjadikan Hendro sebagai faktor buruk dari (pencalonan) Presiden Jokowi. Untuk meredam kritik keras para aktivis itu, anggota tim transisi Andi Widjajanto bahkan pernah memberi janji. Katanya, orang-orang dekat Jokowo yang dituduh pelanggar hak asasi, siap mempertanggungjawabkan apa yang dituduhkan ke pengadilan. Tapi, banyak yang percaya janji itu hanya lip service saja.
Yang terjadi justru sebaliknya, pengaruh Hendro di istana semakin kuat saja. Tanpa banyak pertimbangan, tiga hari setelah dilantik, Jokowi minta Panglima TNI mengangkat Brigjen Muhammad Andika Prakarsa sebagai Komandan Paspampres. Andika yang kemudian berpangkat mayjen adalah menantu Hendro. Beberapa waktu lalu, anak Hendro, yakni Diaz Hendropriyono juga diangkat menjadi komisaris PT Telkom.
Hendro terang-terangan membela Komjen Budi Gunawan menjadi Kapolri. Dia ikut mendesak Presiden Jokowi untuk segera melantik Budi Gunawan setelah DPR menyetujuinya. Di balik kampanye Plt Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto untuk menjatuhkan Ketua KPK, Abraham Samad, juga tersebut Hendro sebagai master mind.
Kian kuat pengaruh Hendro di Istana sesungguhnya tidak lepas dari hubungan dekat Hendro dengan Megawati, Ketua Umum PDIP. Habungan itu terjalin jauh hari sebelum Presiden Megawati mengangkat Hendro sebagai Kapala BIN pada 2002.
Setelah Megawati terpilih mejadi ketua umum partai dalam Kongres Luar Biasa PDI 1993, rezim militer Orde Baru menetangnya. Barbagai cara dilakukan, mulai dari membayar para pengikut untuk berkhianat, membuat kongres dan pengurus tandingan, hingga menyerbur kantor PDI di Jalan Diponegoro. Dalam situasi seperti itu, Pangdam Jaya berani ambil risiko melindungi dan menyelamatkan Megawati. Pandam Jaya itu adalah Mayjen Hendropriyono.
Mungkin bukan semata soal balas jasa, ketika menjadi presiden, Megawati mengangkat Hendro priyono menjadi Ketua BIN. Tetapi juga soal kepercayaan. Hendro dikenal memiliki integritas dan kompetensi tinggi. BIN zaman Hendro mampu mendeteksi dan memetakan penyelesaian konflik etnis dan agama di Maluku dan Kalimantan Barat.
Namun sebagai mantan petinggi militer Orde Baru, Hendro tidak bisa melepaskan dirinya dari perisitiwa Talangsari. Sebagai mantan Ketua BIN, Hendro juga tidak bisa melepaskan diri dari labirin kasus Munir. Ini sudah menjadi pengetahuan umum, dan sudah menjadi tuntutan publik. Megawati mestinya tidak bisa menutup mata tentang soal ini, apalagi Presiden Jokowi. (Merdeka.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar