 |
| Nico Harjanto |
Jakarta – WARA - Direktur Eksekutif
Populi Center Nico Hardjanto menilai DPR akan berhadapan dengan Rakyat jika
mengajukan hak interpelasi terkait pembatalan pelantikan Komjen Pol Budi
Gunawan sebagai Kapolri. Pasalnya, BG batal dilantik sudah sesuai dengan
kehendak rakyat.
"Jika DPR mengutamakan kepentingan rakyat, maka mereka akan mendukung kebijakan yang dilakukan Jokowi terkait pembatalan pelantikan BG, pengajuan calon kapolri baru Komjen Badrodin Haiti," ujar Nico saat dihubungi SP, Selasa (24/2).
Menurutnya, pembatalan pelantikan BG dan pengajuan BH sebagai Kapolri baru sudah menurunkan ketegangan antara KPK dan Polri. Sehingga tidak ada alasan bagi DPR melakukan hak interpelasi.
"Tidak ada alasan DPR untuk tidak mendukung kebijakan Presiden karena mereka akan berhadapan dengan rakyat," tandasnya.
Nico menyayangkan sikap beberapa politisi PDI-Perjuangan yang justeru mewacanakan hak interpelasi. Padahal, sebagai partai pendukung utama Jokowi, PDI-P sebenarnya harus mendukung kebijakan Jokowi.
"Ini bisa menjadi blunder dan fatal bagi Jokowi dan PDI Perjuangan sendiri," katanya.
Nico menilai secara umum keputusan Jokowi membatalkan pelantikan BG diapresiasi anggota DPR. Namun, untuk memastikan hal tersebut, Jokowi harus terus membangun komunikasi politik dengan pimpinan parpol.
"Komunikasi politik harus intens dilakukan dengan parpol dari KMP khususnya Gollkar yang kadang mendukung dengan motif-motif politik terselubung seperti dukugan mereka terhadap BG kemarin," tuturnya. (SP)
"Jika DPR mengutamakan kepentingan rakyat, maka mereka akan mendukung kebijakan yang dilakukan Jokowi terkait pembatalan pelantikan BG, pengajuan calon kapolri baru Komjen Badrodin Haiti," ujar Nico saat dihubungi SP, Selasa (24/2).
Menurutnya, pembatalan pelantikan BG dan pengajuan BH sebagai Kapolri baru sudah menurunkan ketegangan antara KPK dan Polri. Sehingga tidak ada alasan bagi DPR melakukan hak interpelasi.
"Tidak ada alasan DPR untuk tidak mendukung kebijakan Presiden karena mereka akan berhadapan dengan rakyat," tandasnya.
Nico menyayangkan sikap beberapa politisi PDI-Perjuangan yang justeru mewacanakan hak interpelasi. Padahal, sebagai partai pendukung utama Jokowi, PDI-P sebenarnya harus mendukung kebijakan Jokowi.
"Ini bisa menjadi blunder dan fatal bagi Jokowi dan PDI Perjuangan sendiri," katanya.
Nico menilai secara umum keputusan Jokowi membatalkan pelantikan BG diapresiasi anggota DPR. Namun, untuk memastikan hal tersebut, Jokowi harus terus membangun komunikasi politik dengan pimpinan parpol.
"Komunikasi politik harus intens dilakukan dengan parpol dari KMP khususnya Gollkar yang kadang mendukung dengan motif-motif politik terselubung seperti dukugan mereka terhadap BG kemarin," tuturnya. (SP)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar