Jakarta - WARA
- Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman
Khaeron, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) memberikan klarifikasi kepada
publik terkait rencana menghapus subsidi pupuk bagi petani karena bisa membuat
resah pasca penghapusan subsidi BBM.
Ini
disampaikan menyikapi pernyataan Sekretaris Umum Ikatan Sarjana Ekonomi
Indonesia (ISEI) Aviliani, usai bertemu presiden beberapa hari lalu. Dia
menyebut Jokowi akan hapus subsidi pupuk dan mengalihkan pada subsidi pasca
panen. "Silakan presiden memberikan klarifikasi ke publik, benar gak itu
(mau hapus subsidi pupuk)," kata Herman Khaeron saat dihubungi, Kamis
(8/1).
Menurut
politikus Demokrat ini, subsidi pupuk masih penting untuk petani. Karena itu
dia meminta dalam membangun ketahanan pangan nasional, Jokowi tidak mengacu
pada saran dari World Bank, IMF, yang sifatnya neolib dan kapitalis.
"Kalau
rekomendasi world bank, IMF, memang semua subsidi harus dihapus. Kalau
rekomendasi negara kapitalis memang harus dihapus semua subsidi. Kalau merujuk
itu memang tidak ada hak rakyat yang langsung diberikan," jelasnya.
Padahal
menurut Herman, pupuk dan benih ini ibarat bahan bakar minyak (BBM) bagi
nelayan, sehingga menjadi bagian yang vital dalam menunjang aktifitas mereka.
"Ini
jadi komponen vital. Kita harus ada kepedulian memberikan stimulus pada petani,
nelayan. Kenapa ada subsidi, itu diadakan untuk meringankan biaya operasional
karena petani kita menggarap lahan tanamnya tidak ekonomis. Sehingga harus ada
intervensi pemerintah," ujarnya.
Karena
itu Herman menekankan bahwa subsidi pupuk harus dipertahankan. Karena kalau mau
dialihkan pada insentif pasca panen dengan membeli produksi gabah petani dengan
harga tinggi melalui Perum Bulog, hal itu akan sulit diterapkan.
"Dan
tidak bisa petani tertentu dapat insentif tapi yang lain tidak. Jadi subsidi
pupuk patut dipertahankan, tapi harus jauh dari pola penyelewengan. APBN ini
hak rakyat, bukan hak pejabat, tapi hak rakyat dalam bentuk program, subsidi
tadi," tandasnya. (jpnn)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar