Dari Kapolri sampai Fahri Hamzah kritik langkah Jonan

Sertijab Menteri Perhubungan.

Jakarta - WARA - Kebijakan Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menaikkan tarif bawah  pesawat ternyata menuai cibiran dari berbagai pihak. Jonan menyebut, kenaikan ini dilakukan agar maskapai lebih mementingkan keselamatan penumpang sehingga kasus seperti AirAsia QZ8501 tidak terulang.

Tidak hanya itu, Jonan juga menyalahkan pihak maskapai dalam insiden AirAsia. Dia bahkan membekukan rute Surabaya-Singapura untuk maskapai milik Malaysia ini. Hal ini yang membuat Jonan dikritik habis oleh berbagai pihak.

Kemenhub justru dinilai juga ikut bertanggung jawab dalam insiden kecelakaan AirAsia QZ8501 itu. Apalagi, diketahui bahwa rute penerbangan yang dilakukan AirAsia tidak berizin yang merupakan kewenangan regulator yaitu Kemenhub.

Sayangnya, Jonan terkesan lebih mencari kambing hitam yakni pihak maskapai. Misalnya, pilot tidak briefing cuaca sebelum terbang, pilot tidak ambil prakiraan cuaca dari BMKG, dan berakhir pada pembekuan rute AirAsia serta kenaikan tarif bawah.

"Kita mencabut rute AirAsia. Tidak ada yang telepon saya (setelah putusan itu), yang telepon Pak Djoko (Plt Dirjen Perhubungan Udara), sama sekali tidak ada," ujar Jonan di kantornya, Selasa (6/1) lalu.

Jonan berkukuh bahwa AirAsia melakukan pelanggaran dengan mengubah atau menambah slot penerbangan agar bisa terbang di luar izin yang diberikan. Mantan Dirut KAI ini mengaku sudah menyampaikan ini secara langsung pada CEO AirAsia Tony Fernandes.

"Tony Fernandes saya kirim email. Kalau salah, salah saja. Ini bukan anak kecil, ini bisnis yang tanggung jawabnya besar sekali," tegasnya.

Berikut sejumlah kritik yang dilontarkan untuk Jonan, mulai dari Kapolri hingga Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah kepada Jonan dihimpun merdeka.com, Sabtu (10/1):

Kapolri Bilang Tidak Baik Saling Menyalahkan

Kapolri Jenderal Sutarman mengaku telah menegur Menteri Perhubungan Ignasius Jonan perihal kisruh izin terbang pesawat nahas QZ 8501 Air Asia. Tindakan tersebut dilakukan, karena Sutarman beranggapan ribut dan saling menyalahkan adalah hal yang tidak perlu saat ini.

"Saya bicara pada Jonan, Mas jangan saling menyalahkan. Kalau sudah ada slot, berikan saja izinnya kan uang dari perusahaan itu akan ke BUMN juga, untuk kita juga," jelas Sutarman di Kantor Pusat Jasa Raharja, Kuningan, Jakarta, Jumat (9/1).

Tidak hanya Jonan, BMKG pun kena sindir Sutarman. Mantan kabareskrim ini menyindir kurangnya inisiatif dari BMKG menyerahkan laporan cuaca kepada pilot Air Asia.

Fahri Minta Jonan Hukum Diri Sendiri, Bukan Orang Lain

Wakil Ketua DPR RI, Fahri Hamzah menilai, Menteri Perhubungan (Menhub) Ignasius Jonan harus mengakui kesalahan karena tidak bisa menjaga birokrasi dari praktik tidak terpuji di dunia penerbangan. Kritik Fahri ini terkait kecelakaan pesawat AirAsia QZ8501 yang dinilai sudah mencoreng industri penerbangan Indonesia.

"Malpraktik itu ada pada pemerintah, sehingga industri tidak boleh dibebankan dengan kebobrokan birokrasi. Sebab, industri itu sifatnya global, seperti airlines. Mereka akan berfikir 'loh kok Indonesia seperti ini ya?', yang salah pemerintahnya tapi yang salah malah kita," kata Fahri di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (9/1).

Soal pembekuan rute dan penghapusan penerbangan Low Cost Carrier (LCC), menurut Fahri, hal itu bukanlah langkah yang tepat. Pihak yang seharusnya dihukum dalam kejadian ini adalah pemerintahan Jokowi-JK.

"Jadi ini Menhub yang setiap ada masalah mengambil tindakan, namun kalau kesalahannya pada anda (Jonan), maka tindakannya jangan ke orang lain, hukum diri sendiri," ujarnya.

Fadli Zon Minta Jonan Introspeksi Diri

Wakil Ketua DPR Fadli Zon juga ikut kritik Jonan. Menurut dia, Kementerian Perhubungan sebaiknya tidak langsung menyalahkan maskapai penerbangan. Harusnya, lebih dulu dilakukan evaluasi dan pembenahan secara keseluruhan terhadap internal kementeriannya.

"Pasti ada dua pihak, Kemenhub tak boleh menyalahkan. Kemenhub juga harus intropeksi, benahilah secara keseluruhan," tegasnya.

Lebih lanjut, tambah Fadli, pihaknya menyarankan untuk saat ini fokus diselesaikan dulu soal evakuasi korban daripada sibuk menyalahkan maskapai penerbangan.

"Itu enggak usah dipersoalkan dulu sekarang, selesaikan evakuasi dulu, keluarga dalam suasana duka, konsentrasi dulu evakuasi," tandasnya.

JK Bela Jonan Soal Tarif Batas Bawah Dinaikkan

Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menilai, perawatan pesawat jauh lebih besar ketimbang perawatan mobil. Hal ini terkait dengan ketentuan pemerintah merevisi batas bawah tarif penerbangan yang semula 30 persen menjadi 40 persen dari batas atasnya.

JK membandingkan perawatan pesawat dengan perawatan mobil. Menurut dia, perawatan pesawat harus hati-hati karena jika mogok tidak bisa di dorong seperti mobil.

"Pelihara mobil paling-paling mogok di jalan didorong kan, kalau pesawat kan nggak bisa. Jadi harus hati-hati benar," kata JK di Kantor Pusat PMI, Jl. Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (9/1).

Kementerian Perhubungan menaikkan batas bawah tarif penerbangan murah agar maskapai penerbangan memiliki dana lebih untuk mendukung operasionalnya.

"Menteri Perhubungan itu menjaga agar jangan terjadi kesalahan dalam maintenance nya, dalam pelayanannya. Karena kalau murah mesti hemat segala macam, dihemat fuel, dihemat perawatannya," tutur JK. (merdeka.com)