Jokowi Jangan "Bisnis Pahang"

Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang intelejen yang mengawasi media, dinilai tidak tepat. Demikian disampaikan DhIa Prekasha Yoedha, pendiri Aliansi Jurnalis Independen Indonesia kepada wartawan.

Ilustrasi jurnalis diawasi

Jakarta – WARA - Pernyataan Presiden Joko Widodo tentang intelejen yang mengawasi media, dinilai tidak tepat. Demikian disampaikan DhIa Prekasha Yoedha, pendiri Aliansi Jurnalis Independen Indonesia kepada wartawan, Rabu (7/1).

Menurut  mantan Ketua Presidium AJI ini, tidak selayaknya Joko Widodo selaku Presiden berbicara seperti itu, karena bisa menyebabkan dua permasalahan besar, yang bisa berdampak negatif atas kehidupan berbangsa dan bernegara. Terutama terkait dengan perspektif yang berkenaan dengan pernyataan presiden, baik sebagai Kepala Negara, maupun apalagi sebagai Kepala Pemerintahan.

"Pertama meski pernyataan ini hanya menegaskan salah satu fungsi dan kinerja intelijen dalam memenuhi tugas keamanan negara, namun pernyataan ini juga bisa ditafsirkan pula sebagai menggertak pers di Indonesia," ucapnya.

Nah, lanjutnya, kalau pernyataan itu bertujuan menggertak pers, maka Presiden Jokowi bisa dianggap telah melanggar Undang-undang, dalam hal ini UU yang menjamin kebebasan pers dari segala bentuk intervensi maupun intimidasi.

"Kedua, Joko Widodo juga harus hati-hati dalam membuat pernyataan, terutama yang terkait dengan tupoksi aparatur keamanan, seperti intelejen. Karena pernyataan-pernyataan yang bersifat mulltitafsir seperti itu, bisa ditafsirkan secara keliru atau berlebihan oleh para staf bawahan. Terutama oleh aparat di lapangan, yang acap kali nya bermodalkan dalih ini perintah atasan. Sehingga eksesnya malah bisa menghambat kebebasan pers," ucapnya.

Yoedha juga mengingatkan, selayaknya Joko Widodo selaku "media darling" jangan sampai bersikap "Bisnis Pahang" (haBIS maNIS sePAH dibuANG). Berkat pers, Joko Widodo berhasil menjadi gubernur dan bahkan presiden. Namun setelah pers bersikap kritis mengawalnya, jangan lalu dia merasa risih, dan ingin mencengkeramnya.

Seperti diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) merasa perlu menganalisis media massa untuk melihat potret berita yang menyangkut citra pemerintah. Analisis ini dilakukan dengan menggunakan mesin intelijen yang dimiliki pemerintah.

"Dalam kurun hampir tiga bulan ini kita menganalisis, (dilakukan) oleh mesin intelijen media manajemen dari 343 media," ucap Jokowi saat membuka  Sidang Kabinet Paripurna di Kantor Presiden, Komplek Istana Kepresidenan, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, Rabu (7/1). (Aktual.co)