Jakarta - WARA - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Golkar, Mukhamad
Misbakhun mengkritik niat Rini Soemarno yang belum tiga bulan menjabat Menteri
BUMN, ingin jual gedung kementeriannya. Menurut dia, Rini tidak bisa
sembarangan menjual aset milik negara itu.
"Dulu milik Garuda dibeli oleh Kementerian BUMN karena ring satu Monas tidak boleh ada gedung swasta. Kalau Meneg BUMN mau menjual gedung tersebut seharusnya meminta persetujuan Menteri Keuangan sebagai menteri yang bertugas mengawasi, dan menjadi kuasa negara atas semua aset negara," kata Misbakhun dalam keterangannya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (16/12).
Dia menegaskan, Rini tak bisa menjual begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Menurut dia, penghematan tidak bisa dijadikan dasar untuk Rini menjual gedung BUMN.
"Meneg BUMN tidak bisa menjualnya begitu saja. Harus dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Penghematan dan space kosong tidak bisa dijadikan alasan," lanjutnya.
Anggota Komisi XI DPR ini menilai tak masuk akan jika Rini menjual gedung itu kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Sebab, kata dia, kas pemerintah DKI sama saja dengan uang negara.
"Kalau dijual ke Pemda DKI, apakah rencana tersebut membuat pemerintah pusat mendapatkan uang cash dari APBD DKI? How can? Kas Pemda dengan kas negara pemerintah pusat itu adalah kantong kiri kantong kanan," kata dia heran. (Merdeka.com)
"Dulu milik Garuda dibeli oleh Kementerian BUMN karena ring satu Monas tidak boleh ada gedung swasta. Kalau Meneg BUMN mau menjual gedung tersebut seharusnya meminta persetujuan Menteri Keuangan sebagai menteri yang bertugas mengawasi, dan menjadi kuasa negara atas semua aset negara," kata Misbakhun dalam keterangannya kepada wartawan, Jakarta, Selasa (16/12).
Dia menegaskan, Rini tak bisa menjual begitu saja tanpa ada alasan yang jelas. Menurut dia, penghematan tidak bisa dijadikan dasar untuk Rini menjual gedung BUMN.
"Meneg BUMN tidak bisa menjualnya begitu saja. Harus dengan alasan yang jelas dan masuk akal. Penghematan dan space kosong tidak bisa dijadikan alasan," lanjutnya.
Anggota Komisi XI DPR ini menilai tak masuk akan jika Rini menjual gedung itu kepada pemerintah daerah DKI Jakarta. Sebab, kata dia, kas pemerintah DKI sama saja dengan uang negara.
"Kalau dijual ke Pemda DKI, apakah rencana tersebut membuat pemerintah pusat mendapatkan uang cash dari APBD DKI? How can? Kas Pemda dengan kas negara pemerintah pusat itu adalah kantong kiri kantong kanan," kata dia heran. (Merdeka.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar