 |
Mahasiswa asal Papua yang tergabung
dalam Aliansi Mahasiswa Papua Komite Kota Malang berdemonstrasi di depan kantor
DPRD Kota Malang, Jumat, 19 Desember 2014.
|
Mereka menolak kehadiran Presiden Joko Widodo ke Papua saat peringatan Natal pada 27 Desember 2014. Penolakan ini menyusul aksi brutal aparat militer di Paniai pada 8 Desember 2014 yang menyebabkan jatuhnya korban jiwa.
"Kami tegas menolak kedatangan Jokowi di tanah Papua. Ini (kerusuhan 8 Desember) adalah kado Natal terburuk rezim Jokowi," kata koordinator aksi, Yustus Yekusamon.
Mahasiswa menuntut Jokowi memberikan kebebasan Papua untuk menentukan nasib sendiri. Mereka juga menuntut militer dan polisi ditarik dari Papua.
Tuntutan itu disampaikan setelah
terjadi aksi brutal militer di Paniai yang menewaskan delapan orang dan melukai
13 warga.
"Banyak aksi militer yang menyebabkan korban tewas. Ini adalah peringatan perampasan hak kami yang ingin bebas menentukan nasib sendiri," katanya.
Dalam aksi itu, mereka mengungkapkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia oleh militer sejak tahun 1961. Seperti pembunuhan tokoh nasional Papua, Arnold Clemens, pada 1984, dan Thomas Wanggai pada 1996.
Bahkan, Ketua Dewan Presidium Papua, Theys Hiyo Elauay, pada 2001 juga tewas dibunuh. Ada juga penembakan Koordinator Komisariat Militer KNPB, Hubertus Mabel pada 2012. Mereka juga menolak usaha transmigrasi ke Papua.
Aksi mahasiswa itu digelar memperingati Trikora yang disampaikan Presiden Sukarno di Alun-Alun Utara Yogyakarta pada 19 Desember 1961. Padahal, katanya, Papua mendirikan Negara Papua Barat pada 1 Desember 1961. Negara itu dianggap Sukarno sebagai negara boneka.
Mereka pun menuntut seluruh eksploitasi sumber daya alam di Papua dihentikan. Seperti tambang emas Freeport dan LNG Tangguh. Mahasiswa Papua menganggap eksploitasi sumber daya alam sebagai bentuk kejahatan kepada rakyat Papua.
Dalam aksi itu, pengunjuk rasa menyanyikan lagu Bintang Kejora. Sejumlah mahasiswa juga membawa tas bergambar bendera Bintang Kejora. Aksi tersebut ditertibkan Polisi dan TNI yang berjaga hingga aksi unjuk rasa usai. (VIVAnews)
"Banyak aksi militer yang menyebabkan korban tewas. Ini adalah peringatan perampasan hak kami yang ingin bebas menentukan nasib sendiri," katanya.
Dalam aksi itu, mereka mengungkapkan berbagai pelanggaran hak asasi manusia oleh militer sejak tahun 1961. Seperti pembunuhan tokoh nasional Papua, Arnold Clemens, pada 1984, dan Thomas Wanggai pada 1996.
Bahkan, Ketua Dewan Presidium Papua, Theys Hiyo Elauay, pada 2001 juga tewas dibunuh. Ada juga penembakan Koordinator Komisariat Militer KNPB, Hubertus Mabel pada 2012. Mereka juga menolak usaha transmigrasi ke Papua.
Aksi mahasiswa itu digelar memperingati Trikora yang disampaikan Presiden Sukarno di Alun-Alun Utara Yogyakarta pada 19 Desember 1961. Padahal, katanya, Papua mendirikan Negara Papua Barat pada 1 Desember 1961. Negara itu dianggap Sukarno sebagai negara boneka.
Mereka pun menuntut seluruh eksploitasi sumber daya alam di Papua dihentikan. Seperti tambang emas Freeport dan LNG Tangguh. Mahasiswa Papua menganggap eksploitasi sumber daya alam sebagai bentuk kejahatan kepada rakyat Papua.
Dalam aksi itu, pengunjuk rasa menyanyikan lagu Bintang Kejora. Sejumlah mahasiswa juga membawa tas bergambar bendera Bintang Kejora. Aksi tersebut ditertibkan Polisi dan TNI yang berjaga hingga aksi unjuk rasa usai. (VIVAnews)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar