Demokrat Minta Tim Ekonomi Jokowi Bekerja, Tak Usah Sibuk Pencitraan

Sabrina Asril Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Hermanto

Jakarta - WARA— Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Hermanto menyesalkan pernyataan Menko Perekonomian Sofyan Djalil yang menyebutkan bahwa melemahnya nilai tukar rupiah akibat kebijakan-kebijakan yang tak dilakukan oleh pemerintahan sebelumnya.

Agus menilai, pernyataan itu tak berdasar dan dilontarkan untuk menutupi ketidakmampuan tim ekonomi pemerintahan Joko Widodo untuk membangkitkan nilai tukar rupiah.

"Dollar sudah tinggi. Ini lampu kuning bagi pemerintahan Jokowi. Tim ekonomi Jokowi kesulitan, tinggalkan dengan menyalahkan orang lain," kata Agus, di Kompleks Gedung Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Menurut Agus, selama 10 tahun pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, tak pernah sekali pun menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Oleh karena itu, ia berharap, Jokowi beserta jajarannya pun bisa melakukan hal yang sama. Agus juga meminta Jokowi memperbaiki kinerja tim ekonominya agar fokus memperbaiki posisi rupiah terhadap dollar AS dan tidak sibuk melakukan pencitraan atau menyalahkan orang lain.

"Tim ekonominya Pak Jokowi hanya ingin menyalahkan saja. Semua kalau hanya pencitraan, coba bayangkan rupiah sampai segitu. Tim ekonominya memang betul sangat lemah, harus diperkuat, kalau perlu kerja 24 jam," ujarnya.

Sebelumnya, Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono mengaku mengikuti perkembangan situasi di Tanah Air, termasuk soal gejolak ekonomi akibat jatuhnya nilai rupiah belakangan ini. Ia mengaku juga mengamati komentar publik, termasuk jajaran pemerintah terkait masalah ini. Dalam pengamatannya, SBY merasa dijadikan "kambing hitam" atas situasi ekonomi saat ini, terutama oleh pembantu Presiden Joko Widodo.

Terkait tudingan tersebut, SBY meminta kepada orang-orang yang bekerja dalam 10 tahun pemerintahannya untuk bersabar. Ia meminta mereka tidak ikut melontarkan tudingan.

Pada Senin (15/12/2014) lalu, Sofyan menilai, terpuruknya rupiah saat ini tak terlepas dari pengaruh kebijakan pemerintah masa lalu. Sofyan mengatakan, tak banyak yang bisa dilakukan pemerintah saat ini untuk mengembalikan nilai tukar rupiah. Apalagi, pada akhir tahun, biasanya perusahaan-perusahaan menukarkan dollar yang dimiliki untuk membayar utang. (KOMPAS.com )