Titik Nol Jalan Transmigrasi Kolehalang |
Majene - WARA - Pembangunan sejumlah
sarana Satuan Pemukiman Pertama (SP 1) Transmigrasi Kolehalang Kecamatan
Ulumanda Kabupaten Majene Sulbar ditengarai sarat korupsi. Pernyataan ini
disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Lembaga Pemerhati Lintas Masyarakat (LP.
LIMA) Ulumanda Harmegi Amin (22/12).
Dalam rilisnya yang ditujukan kepada
Suara Pilar Demokrasi, Harmegi menyampaikan, bahwa adanya indikasi korupsi
dapat terlihat dari kenyataan di lapangan dalam pekerjaan yang sedang
berlangsung di sana. Sejumlah paket proyek APBN itu cenderung dikerjakan
seadanya dan tidak maksimal.
Contohnya adalah pekerjaan
peningkatan pembangunan Jalan Taukong-Kolehalang yang dianggarkan Rp 1 miliar
(pengerjaannya terkesan asal-asalan, red).
"Masa ada pengerasan jalan
tidak pakai alat berat, dan tidak di walas", ungkap Harmegi.
Lebih lanjut Mantan Sekjend DPP
Ikatan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia Mandar Majene (IPPMIMM) Makassar ini mengatakan,
bahwa masyarakat Kolehalang dan Transmigrasi di lokasi mengeluhkan kenyataan
yang dihadapi mereka itu.
Hal ini dibenarkan oleh M. Yusuf
anggota Badan Perwakilan Desa Kolehalang sekaligus tokoh masyarakat saat
dihubungi media ini. Dikatakannya, bahwa ada sejumlah kejanggalan dan indikasi
korupsi dengan pengurangan volume pekerjaan di proyek yang menghabiskan uang
negara hingga milyaran rupiah itu.
"Bukan hanya soal jalan,
sekolah juga bermasalah itu, buktinya gedung sarana pendidikan yang dibangun untuk
warga transmigrasi itu dindingnya batako. Itupun batakonya dibuat di lokasi,
dibuat dari pasir bercampur tanah" tutur Yusuf.
Menyoal kejanggalan pelaksanaan
sejumlah proyek di Transmigrasi Kolehalang, Harmegi Amin menyampaikan kepada
pihak terkait, agar melakukan monitoring sebaik mungkin. Bahkan secara
kelembagaan, Harmegi meminta kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Sulawesi
Barat, agar melakukan audit dan mengungkap kenyataan sesungguhnya secara real
dan sejujurnya.
Harmegi juga menyatakan, akan
melakukan aksi unjuk rasa dengan menggalang mahasiswa dan warga Ulumanda jika
tidak ada tindakan konkrit dari instansi yang berwenang untuk meniklanjuti
berbagai macam persoalan yang muncul di daerahnya itu. (hm3).
Tidak ada komentar:
Posting Komentar