Ekonom Indef Ahmad Erani Yustika. |
Jakarta - WARA,
Selama kurun
waktu sepuluh tahun terakhir di era pemerintahan Presiden Susilo Bambang
Yudhoyono (SBY), pertumbuhan ekonomi rata-rata berkisar pada level 5-6 persen.
Namun, pertumbuhan yang dihasilkan masih didominasi oleh sektor non tradable,
penyebaran investasi belum merata, pengangguran terbuka masih banyak dan hanya
bergeser ke sektor informal, penurunan angka kemiskinan dan peningkatan indeks
pembangunan manusia (IPM) berjalan lambat
Agar tidak
terjebak pada kondisi yang sama di masa pemerintahan baru yang dipimpin
Presiden Joko Widodo, Institut for Development of Economic and Finance (Indef) mendorong
adanya transformasi ekonomi untuk memperkuat struktur ekonomi dan menggeser
kegiatan ekonomi menuju sektor riil yang mengadopsi inovasi dan pengembangan
teknologi. Ekonom senior Indef Ahmad Erani Yustika mengatakan pihaknya
merekomendasikan sepuluh agenda prioritas yang mesti dilakukan.
Pertama,
penguatan sektor basis yang kokoh yakni dengan memperkuat sektor pertanian dan
sumber daya alam melalui kebijakan reformasi agraria seperti subsidi input,
infrastruktur desa dan pertanian, kebijakan harga metode tanam kolektif,
inovasi tanam dan panen, pembatasan kepemilikan lahan dan juga bank tani.
Kedua,
menegakkan pohon industri dimana nantinya harus bertumpu pada sektor basis
pertanian dan sumber daya alam. Persoalan rendahnya daya saing industri karena
bahan baku industi berasal dari impor dan tidak berpihak pada sumber daya
ekonomi nasional.
”Oleh karena itu
sekor pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan, perkebunanm dan sumber daya
alam lainnya harus diolah menjadi barang manufaktur yang bernilai tambah,”
tuturnya dalam evaluasi dan proyeksi ekonomu Indonesia 2015, di Hotel Grand
Sahid, Jakarta Pusat, Kamis (27/11/2014).
Ketiga yakni
sektor keuangan yang sehat dan berpihak. Selama ini persoalan sektor perbankan
antara lain tidak memiliki pemihakan pada sektor pertanian dan industri. Pasar
modal dan asuransi perannya masih kecil untuk membantu sektor usaha, termasuk
dominasi asing yang sangat besar. Lembaga keuangan non bank lain daya dorongnya
masih terbatas.
”Pemerintah
harus memastikan sektor keuangan sehat dan afirmatif terhadap usaha kecil yang
juga tentunya harus didukung oleh kebijakan moneter progresif,” kata Erani.
Keempat
meningkatkan tax ratio menjadi 16 persen dari PDB melalui ekstensifikasi pajak
atau mendorong kepatuhan wajib pajak dab juga intensifikasi pajak menghindari
underbuying untuk mengurangi gap besaran pajak yang disetorkan oleh wajib
pajak. Selain itu mengintegrasikan sektor perpajakan dan perbankan.
Kelima membangun
dari pinggiran melalui efektifitas dana Rp1 miliar- Rp1,4 miliar per desa.
Pemerintah harus memastikan praktik money politic dalam proses pemilihan kepala
desa tak terjadi lagi dan pengelolaan dana desa berjalan transparan serta
akuntabel.
Keenam,
mempercepat terwujudnya kedaulatan energi yakni denga membangun kilang minyak
baru dan peningkatan kegiatan eksplorasi sumur-sumur baru, serta memberantas
mafia migas dengan menghindari zero sum game, tidak memunculkan mafia baru.
”Memperbaiki
tata kelola sumber daya alam agar terhindar dari kutukan sumber daya alam,”
ucapnya.
Ketujuh, pemerintah harus memastikan agar indonesia keluar dari perangkap ketergantungan teknologi impor. Kedelapan, meningkatkan daya saing perekonomian dengan cara memanfaatkan kerjasama spesifik dan teknis dengan negara mitra dagang dalam rangka pembukaan dan pendalaman market access.
Ketujuh, pemerintah harus memastikan agar indonesia keluar dari perangkap ketergantungan teknologi impor. Kedelapan, meningkatkan daya saing perekonomian dengan cara memanfaatkan kerjasama spesifik dan teknis dengan negara mitra dagang dalam rangka pembukaan dan pendalaman market access.
Kesembilan
optimalisasi potensi maritim dengan memastikan pembangunan tol laut ditujukan
untuk mengembangkan jaringan distribusi yang mendorong perdagangan antar pulau
berbasis komoditas masung-masing pulau, bukan justru memperlancar jalur masuk
bagi produk-produk impor.
”Terakhir program kesejahteraan sosial dengan sistem penyaluran bantuan kesejahteraan sosialyang efisien, efektif, dan memiliki jamunan tepat sasaran dan pemusaran bantuan yang bersifat produktif,” pungkasnya. (Metotvnews.com)
”Terakhir program kesejahteraan sosial dengan sistem penyaluran bantuan kesejahteraan sosialyang efisien, efektif, dan memiliki jamunan tepat sasaran dan pemusaran bantuan yang bersifat produktif,” pungkasnya. (Metotvnews.com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar