Bupati Purwakarta Ingin Semua Agama & Keyakinan Diakui Negara

Jakarta – WARA,

Wacana pemerintah menghapus kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP) menuai kontroversi. Ada yang setuju, tapi tak sedikit juga yang mengecam rencana Menteri Dalam Negeri tersebut.

Menyikapi hal ini, Bupati Purwakarta Dedi Mulyadi berpendapat, pemerintah tidak perlu menghapus kolom agama di dalam KTP. Namun, dia meminta kepada pemerintah agar mengakui seluruh keyakinan yang ada di Indonesia.

“Mau agama atau paham apapun, saatnya mengisi kolom di KTP. Semisal saudara kita yang berkeyakinan Kejawen, Sunda Wiwitan, Dayak Benoa, dan sebagainya. Mereka berhak menjadi penduduk Indonesia. Termasuk kalau yang merasa tidak bertuhan atau ateis silakan mencantumkan keyakinannya. Silakan saja kalau berani, biar semua orang tahu,” kata Bupati yang kerap berdandan nyentrik ini kepada Okezone, Rabu (26/11/2014). 

Dedi mengakui, untuk mewujudkan hal tersebut tidaklah mudah dan mustahil dilakukan dalam waktu dekat. Sebab, lanjutnya, perlu perubahan Undang-Undang yang mengatur tentang kebebasan beragama di Indonesia, yang di dalamnya mengakui seluruh paham dan keyakinan yang ada di seluruh Persada Bumi Nusantara. Salah satunya, harus ada pihak yang berani mencabut TAP MPR-nya.

“Saatnya kita bermimpi tak ada lagi penghancuran tempat ibadah, atau pengusiran sebuah golongan karena dianggap mencemari atau mencederai sebuah keyakinan agama, karena kita sudah memahami paham dan rujukan kita masing-masing,” harapnya.

Dedi mengungkapkan, tak ada salahnya masyarakat jujur dalam mengakui keyakinan atau kepercayaannya di kolom KTP. Sehingga tidak terjadi perdebatan yang terus menerus karena ingin menciptakan satu paham agar diterima oleh semua.

“Nanti kita tidak mengalami lagi ada lebaran dua hari. Atau ada lebaran dimusyawarahkan bahkan di-voting layaknya pemilihan AKD (alat kelengkapan dewan). Tetapi nanti kita bisa ikut paham kita masing-masing tanpa harus ngurusin paham orang lain,” tegas politikus Golkar ini.

Berbicara tentang kolom agama di dalam KTP, kata Dedi, harus juga berbicara pada dua hal. Apakah kolom agama sebuah keyakinan individu yang ada dalam setiap hati dan pikiran manusia, atau sekadar paham keagamaan yang bersifat administrasi organisasi.

“Kalau kata saya, yang namanya keyakinan itu enggak bisa dibaca dengan bahasa tulisan dan tidak bisa diidentitaskan, sebab adanya di dalam hati dan pikiran. Yang hafalnya pun tentu yang menguasai hati dan pikiran, bukan petugas Dinas Kependudukan,” pungkas Dedi.