Rencana Jokowi Impor Ribuan Kapal Dari China Dipertanyakan

Seharusnya pemerintah lebih mengarah ke industri dalam negeri. Sebab, kebijakan impor dari luar negeri justru akan memperburuk keadaan ekonomi Indonesia.

Bambang Haryo, Anggota Komisi VI DPR RI

Surabaya – WARA - Rencana Presiden Joko Widodo untuk mengimpor kapal sebanyak 1500 unit dari China mendapat penolakan dari berbagai pihak.

Anggota Komisi VI DPR RI, Bambang Haryo, mengatakan bahwa rencana tersebut sungguh di luar nalar. Seharusnya pemerintah lebih mengarah ke industri dalam negeri. Sebab, kebijakan impor dari luar negeri justru akan memperburuk keadaan ekonomi Indonesia.

"Ini kebijakan yang salah, maka saya akan mendorong pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut," ujar Bambang Haryo saat memantau kondisi pelabuhan Tanjung Perak Surabaya. (21/12).

Industri galangan kapal seperti PT PAL, PT Adiluhung, dan PT Dhumas merupakan salah satu industri kapal nasional terbaik di Asia Tenggara, bahkan di dunia. Seharusnya, pemerintah memanfaatkannya dan tidak buru-buru mengimpor kapal dalam jumlah banyak dengan anggaran miliaran dolar.

Hal senada juga dikatakan  Ketua DPC INSA (National Ship-Owner Asociation) Surabaya, Steven H Lasawengen. Jika 1500 kapal itu tiba di Indonesia, maka akan terjadi over suplay dan mengakibatkan perang tarif, bahkan merugikan pelayaran nasional.

"Kapal-kapal kami sudah ada di mana-mana dan kondisinya over suplay. Jika ada 1500 lagi, apa nantinya justru tidak berlebihan. Seharusnya, pemerintah lebih fokus memperbaiki dan menambah infrastruktur yang ada. Bayangkan, antrean kapal saat bongkar muat itu menunggu sampai mingguan," ujar Steven.

 Jumlah armada saat ini mencapai 13.800 kapal, jika ditambah 1500 kapal, maka akan menambah antrean panjang. Seharusnya, pemerintah harus membangun industri kemaritiman di luar Jawa. Sebab, pelabuhan besar di Pulau Jawa seperti Jakarta, Surabaya dan Semarang sudah tidak memadai. Nah, dalam waktu dekat INSA akan berkomunikasi kepada pemerintah untuk membatalkan rencana tersebut. Sebab, sampai saat ini pemerintah belum berkomunikasi dengan para owner kapal di Indonesia.

Sementara salah satu pemilik galangan kapal di Indonesia, Yance Gunawan, juga mengaku tidak habis pikir dengan rencana tersebut mengatakan, di Indonesia sendiri sudah banyak galangan kapal yang tutup. Seharusnya presiden bisa memanfaatkan galangan tersebut. Selain mengurangi impor, juga bisa menyerap tenaga kerja.

"Galangan di Indonesia cukup banyak, kalau yang tutup itu dimanfaatkan, justru akan menyerap tenaga kerja daripada mengirim warga kita menjadi TKI. Yang patut diingat, bahwa galangan seperti PT PAL, merupakan salah satu galangan terbaik secara internasional. Banyak negara lain yang import kapal dari PT PAL. Belum tahu kondisi galangan dan pelayaran di Indonesia kok sudah keburu import kapal" kata Yance.

“Keputusan untuk mengimpor kapal adalah justru sebuah kebijakan yang berbuah musibah bagi industri kemaritiman,” ujarnya.

Sementara salah satu pengusaha jasa pelayaran nasional, Khoriri Sutomo, juga kaget dengan keputusan tersebut. Seharusnya pemerintah melihat keseimbangan dengan pengusaha pelayaran nasional. Seharusnya, pemerintah turun langsung ke pelayaran nasional dan melihat kondisinya yang begitu semrawut. Apalagi, jika pesanan kapal itu sudah tiba, maka akan ada persaingan harga dengan swasta yang merupakan milik warga negara sendiri.

Seperti diketahui Presiden Jokowi akan melakukan pengadaan 1500 unit kapal yang di impor dari China dan Myanmar dengan jangka waktu lima tahun sebesar USD5 miliar .

Kapal-kapal tersebut nantinya akan digunakan untuk mengangkut distribusi logistik, diantaranya elpiji, minyak, semen, dan ternak. (Aktual.co)