Tulungagung - WARA - Forum Pimpinan Daerah (Forpimda) Tulungagung, Jawa Timur,
akhirnya resmi menolak keberadaan Front Pembela Islam (FPI) di daerah tersebut
dengan pertimbangan stabilitas keamanan.
Pernyataan sikap secara terbuka
disampaikan bersama seluruh unsur Forpimda yang dipimpin langsung oleh Bupati
Syahri Mulyo bersamaan dengan acara pemusnahan ribuan barang bukti minuman
keras, narkoba, dan jamu ilegal di halaman Markas Polres Tulungagung, Jumat
(12/12).
"Setelah berdiskusi dengan
jajaran Forpimda, kami nyatakan tidak mengakui keberadaan FPI di
Tulungagung," tegas Bupati Syahri Mulyo.
Didampingi Kapolres AKBP Bastoni
Purnama, Kajari Dawin Noor, Kepala Pengadilan Negeri Tulungagung Tajuddin,
serta Dandim 0807/Tulungagung Letkol Inf. Gunawan Permadi, Bupati menjelaskan
sejumlah pertimbangan keputusan tersebut.
Salah satu yang menjadi alasan
menonjol, terang Syahri, yakni menganggap keberadaan FPI bisa memicu
distabilitas keamanan sosial di wilayah tersebut.
Terlebih, lanjut dia, sejak
bergulirnya wacana deklarasi FPI ada sejumlah kelompok masyarakat yang
menyatakan sikap penolakan terhadap kehadiran ormas berhaluan kanan itu.
Pertimbangan lain yang tak kalah
penting adalah dengan mengevaluasi kasus bentrok dan serangkaian tindak
kekerasan di daerah lain oleh FPI sehingga memantik keresahan masyarakat.
Syahri menambahkan, dari hasil
diskusi Forpimda Tulungagung yang terdiri dari bupati, kapolres, dandim, ketua
PN, ditambah wakil bupati dan sekda, disepakati untuk tidak mengakui keberadaan
FPI di Tulungagung.
Kendati dalam surat pernyataan tidak
lugas menolak keberadaan/pendirian FPI, Syahri meyakinkan, bahwa keputusan
untuk belum mengakui ormas Islam asuhan Habib Rizieq tersebut bakal berimbas
pada legalitas kegiatan mereka di Kota Marmer.
"Kalau organisasinya belum atau
tidak diakui, secara otomatis kegiatannya juga tidak. Kalau mereka menggelar
acara atau apa pun, pasti ilegal karena perizinan tidak akan pernah
dikeluarkan," tegasnya.
Sementara itu, Ketua FPI
Tulungagung, Nurkholis mengaku tidak gentar dengan adanya keputusan oleh
pemerintah daerah setempat.
Menurut dia, FPI tidak akan
berpengaruh dengan keputusan itu karena ormas yang dipimpinnya merupakan
organisasi resmi.
"Kami tetap akan berjalan
seperti organisasi pada umumnya," jawabnya.
Nurkholis menambahkan, bahwa FPI
akan terus melakukan perekrutan terhadap anggota baru.
"Hingga saat ini, perekrutan
masih dilakukan secara tertutup. Kami berjuang menegakkan amar makruf nahi
mungkar," tegas salah satu tokoh NU Tulungagung itu. (BERITASATU)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar