CSIS : Saatnya Jokowi Lawan Cengkeraman Mega dan Paloh

Presiden Joko Widodo bersama Wakil Presiden Jusuf Kalla, Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh saat hadir pada perayaan ulang tahun Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ke-42, Sabtu (10/1). Perayaan HUT PDIP kali ini mengusung tema "Berjuang untuk Kesejahteraan Rakyat".

Jakarta - WARA - Pengamat politik dari Center for Strategic and International Studies (CSIS) Arya Fernandez mengatakan Presiden Joko Widodo (Jokowi) harusnya tidak perlu takut berhadapan dengan partai pendukungnya demi kepentingan rakyat banyak.
 

Arya melihat konflik KPK versus Polri merupakan ujian berat bagi Jokowi di awal masa pemerintahannya.

“Independensi Jokowi sebagai presiden seluruh rakyat Indonesia sangat dinantikan. Seberapa besar Jokowi mampu keluar jadi cengkeraman elite partai koalisi dan tekanan DPR,” kata Arya di Jakarta, Rabu (28/1).

Menurutnya, Jokowi harus mendengarkan kepentingan yang lebih besar, yaitu masyarakat. Arya memaparkan, Jokowi hanya memiliki dua opsi yakni membatalkan pelantikan Budi Gunawan sebagai Kapolri sesuai kehendak publik atau tetap melantiknya seperti segelintir keinginan elite partai-partai pendukung dan DPR RI.

Sejalan dengan itu, keputusan Jokowi membatalkan pelantikan Budi dapat menjadi ujian terkait dukungan publik pada pemerintahan Jokowi.

Arya yakin mayoritas publik ingin Jokowi membuktikan janji pada pemberantasan korupsi dengan cara membatalkan pelantikan BG.

Arya mengakui, persolan pemerintah dengan DPR terkait Budi Gunawan dilematis. Seharusnya DPR waktu itu tidak melanjutkan atau bahkan bisa menolak uji kelayakan calon Kapolri dan meminta nama lain.

“DPR tidak melakukan itu. Partai koalisi pun mengambil sikap yang sama. Tidak seperti biasanya uji kelayakan kasus BG di DPR tidak membedakan mana oposisi dan koalisi,” katanya.

Ia menegaskan, sudah saatnya Jokowi keluar dari cengkeraman Megawati dan Surya Paloh. Kalau Jokowi mampu keluar dari situ artinya Jokowi telah mementingkan rakyat.

“Presiden harus bebas dari kepentingan politik manapun termasuk Megawati dan Surya Paloh. Jokowi harus mampu menjadikan masalah KPK dan Polri momentum melawan penguasa partai," ujarnya. (SP)