"Saya sudah perintahkan Menhub
mulai tahun depan melakukan studi kereta api di Papua," kata Jokowi saat
bertatap muka dengan Barisan Relawan (Bara) Jaringan Perubahan (JP) Provinsi
Papua di GOR Waringin Kota Jayapura, Papua, Sabtu (27/12) petang.
Turut hadir dalam pertemuan itu,
Gubernur Papua Lukas Enembe, Wali Kota Jayapura Benhur Tommy Mano, dan pejabat
terkait lainnya di Tanah Papua.
Presiden ke-7 RI itu bahkan
menegaskan bahwa perintah studi kelayakan kereta api di Papua itu harus
ditindaklanjuti dengan aksi nyata terkait pembangunan jaringan kereta api.
"Setelah studi dilakukan,
jangan berhenti, harus dimulai, ada uang berapa ya mulai. Studi itu butuh waktu
6-8 bulan," ujarnya yang disambut sorak gembira warga Papua yang hadir
dalam pertemuan tatap muka itu.
Hanya saja, Jokowi meminta Gubernur
Papua beserta bupati dan wali kota agar membantu membebaskan lahan yang hendak
dipergunakan untuk membangun jaringan kereta api.
Menurut Presiden, di banyak daerah,
kendala utama pembangunan infrastruktur yakni pembebasan lahan.
"Jadi, saya minta gubernur,
bupati, wali kota turut membantu membebaskan lahan, setelah itu yakin akan
jalan dengan baik (terlaksana sesuai harapan)," ujarnya.
Wacana pembangunan jaringan kereta
api di Papua, cukup lama didengungkan para pihak, mengingat sejauh ini untuk menjangkau
sebagian besar kabupaten/kota di Pulau Papua, lebih banyak mengandalkan pesawat
terbang. (BeritaSatu)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar