KPK Bidik Pejabat Negara Terkait Kasus BLBI

Ketua KPK Abraham Samad, Wakil Ketua KPK Zulkarnaen, Adnan Pandu Praja (kanan) mengikuti Rapat Kerja bersama Komisi III DPR di Kompleks Parlemen Senayan

Jakarta - WARA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengisyaratkan tengah mengincar unsur penyelenggara negara dalam perkara penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI).

Ketua KPK, Abraham Samad, bahkan menyebut bahwa jika perkara yang masih dalam tahap penyelidikan ini naik ke penyidikan, maka pihak penyelenggara negara yang akan menjadi tersangka lebih dulu.

"Penyelenggara negara dulu lah untuk bisa menggantungkan pihak terkait," kata Abraham di Gedung KPK, Senin 29 Desember 2014.

Setelah itu, akan dikembangkan ke arah pihak terkait lainnya. Termasuk pihak obligor yakni penerima BLBI. "Obligor kan pihak terkait," kata dia.

Wakil Ketua KPK, Zulkarnain, menambahkan, pihaknya hingga saat ini terus mendalami permasalahan terkait perkara SKL BLBI ini. Hal tersebut diperlukan agar mendapat gambaran secara utuh mengenai perkara tersebut.

"Makanya kasus itu secara keseluruhan harus didalami. Kapan, di mana, apa yang terjadi, itu kan kita dalami. Jadi tidak sepotong-sepotong melihat suatu permasalahan, bukan hanya sekedar obligor," kata Zul.

Dalam penyelidikan kasus ini, KPK telah meminta keterangan sejumlah mantan Menteri Koordinator Perekonomian, seperti Kwik Kian Gie (1999-2000), Rizal Ramli (2000-2001), dan Dorodjatun Kuntjoro Jakti (2001-2004). KPK juga memeriksa mantan Kepala Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN), I Gede Putu Ary Suta.

Terkait penyelidikan kasus BLBI, KPK telah melayangkan surat permintaan cegah kepada Direktorat Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan HAM atas nama Lusiana Yanti Hanafiah. Lusiana dicegah sejak 4 Desember 2014 untuk enam bulan ke depan.

Juru Bicara KPK, Johan Budi SP, menyatakan, pencegahan terhadap Lusiana berkaitan dengan pemberian sesuatu kepada penyelenggara negara berupa perizinan pemanfaatan lahan tanah. (VIVAnews)