Demo FPI |
Jakarta - WARA - Partai Persatuan Pembangunan (PPP) berjanji akan perjuangkan
hak-hak umat Islam melalui pemerintahan. Sebagai permulaan, PPP kubu Djan
Faridz saat ini telah menduduki 10 kursi di DPRD DKI.
Selain memperbanyak kepengurusan, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz juga mengimbau kepada Lulung untuk terus memperjuangkan nasib Front Pembela Islam (FPI).
"FPI ini musti dibantu lagi ini. Karena FPI itu kan lawannya pemerintah, nanti akan diperjuangkan lagi oleh Haji Lulung," ujar Djan Faridz di kantor DPW PPP DKI Jakarta, Buaran, Jakarta Timur, Minggu (22/2).
Sedangkan Haji Lulung hanya tertawa sambil menganggukkan kepala mendengar permintaan Djan Faridz melalui sambutannya dalam acara peringatan milad PPP yang ke-42.
Djan Faridz memberi contoh pelarangan pengeras suara di masjid saat mengaji yang pernah diatur oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, jangan sampai terjadi lagi. Oleh karena itu, dengan banyaknya pengurus yang berasal dari PPP, maka bisa dipastikan pergerakan Islam akan tetap lancar.
"Kita harus menghasilkan peraturan yang bermanfaat untuk umat Islam melalui DPRD dan DPR. Kita perlu perwakilan PPP di sana, karena kalau tidak ada, akan sulit untuk ke depannya," lanjut Djan Faridz. (Merdeka,com)
Selain memperbanyak kepengurusan, Ketua Umum PPP versi Muktamar Jakarta, Djan Faridz juga mengimbau kepada Lulung untuk terus memperjuangkan nasib Front Pembela Islam (FPI).
"FPI ini musti dibantu lagi ini. Karena FPI itu kan lawannya pemerintah, nanti akan diperjuangkan lagi oleh Haji Lulung," ujar Djan Faridz di kantor DPW PPP DKI Jakarta, Buaran, Jakarta Timur, Minggu (22/2).
Sedangkan Haji Lulung hanya tertawa sambil menganggukkan kepala mendengar permintaan Djan Faridz melalui sambutannya dalam acara peringatan milad PPP yang ke-42.
Djan Faridz memberi contoh pelarangan pengeras suara di masjid saat mengaji yang pernah diatur oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla, jangan sampai terjadi lagi. Oleh karena itu, dengan banyaknya pengurus yang berasal dari PPP, maka bisa dipastikan pergerakan Islam akan tetap lancar.
"Kita harus menghasilkan peraturan yang bermanfaat untuk umat Islam melalui DPRD dan DPR. Kita perlu perwakilan PPP di sana, karena kalau tidak ada, akan sulit untuk ke depannya," lanjut Djan Faridz. (Merdeka,com)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar