Megawati Soekarnoputri dan Joko Widodo. |
Jakarta – WARA - Politisi senior
PDI-P, Pramono Anung menegaskan bahwa Presiden Joko Widodo sering berbeda
pendapat dengan Ketua Umum PDI-P, Megawati Soekarnoputri dalam pengambilan
putusan.
Menuruntnya, Megawati selalu
mengalah dan menyerahkan keputusan sepenuhnya kepada Presiden yang juga kader
PDI-P.
Perbedaan pertama, katanya, terjadi
pada saat pembentukan Rumah Transisi Jokowi-JK sebelum pelantikan presiden dan
wakil presiden.
"Ketika sedang proses di MK,
sebelum diputuskan, ada namanya Rumah Transisi. Saya terbuka, kalau Bu Mega
enggak setuju ide Rumah Transisi. Karenanya, beliau tidak pernah datang ke sana
(Rumah Transisi)," ujar Pramono
Megawati juga tidak setuju dengan
pembentukan rumah transisi karena tidak sesuai dengan konstitusi. Namun,
Megawati menghormati keputusan Jokowi membentuk Rumah Transisi.
"Karena? hormati putusan
Jokowi, dia terima. Saat pembentukan (Rumah Transisi), Bu Mega sedang di luar
negeri," tuturnya.
Kedua, lanjut
Pramono, adalah saat pemilihan anggota Kabinet Kerja. Megawati menilai, ada
beberapa nama yang tidak cocok menjadi menteri. Namun, Jokowi tetap memilihnya
dan Megawati menghormati hal tersebut.
"Tapi karena Pak Jokowi
putuskan, Bu Mega hormati dan tak beri kritik. Saya tahu nama itu, tapi tak
etis kalau disampaikan di sini," ucap anggota Komisi I DPR ini.
Ketiga, terkait
RUU yang sebelumnya ditolak secara terbuka oleh PDI-P. Tetapi, Presiden Jokowi
memasukan kembali RUU tersebut pada Prolegnas.
"Ada tiga RUU yang pernah ditolak secara terbuka oleh
PDI-P, tetapi dimasukan oleh Presiden Jokowi, yakni RUU Kamnas, Cadangan
Strategis, dan satu saya lupa. Padahal menterinya dekat dengan Bu Mega yaitu
Pak Ryamizard. Bu Mega hormati hal tersebut," katanya.
Perbedaan lain, tambah Pramono adalah ketika PDI-P mengusulkan
nama kabinet Trisakti untuk kabinet pemerintahan Jokowi-JK.
Nama tersebut, merupakan keputusan
Rakernas PDI-P di Semarang sebelum muncul nama Kabinet Kerja. Namun, lagi-lagi
Jokowi, katanya memilih nama lain untuk kabinet, yaitu Kabinet Kerja.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar