 |
PT Freeport Indonesia (sumber:
Antara/Puspa Perwitasari)
|
"Saya bilang kepada petinggi
Freeport: 'This is a non-negotiable obligation'. Silakan dipikirkan. Take
it or leave it," kata Wakil Presiden Muhammad Jusuf Kalla dalam
pertemuan dengan para pemimpin redaksi, di rumah jabatan Wapres, Rabu (28/1).
Wapres menceritakan hasil
pertemuannya dengan CEO Freeport McMoran James R Moffet di Jakarta bulan lalu.
Ia meminta James untuk melaksakan tiga hal, yakni pembangunan smelter,
peningkatan penerimaan negara lewat pajak dan royalti, dan pembangunan industri
hilir.
Freeport, kata Wapres, sudah banyak
mereguk keuntungan dari Indonesia. Selama ini, kandungan tembaga, perak dan
emas dalam konsentrat tidak diketahui persis oleh pemerintah karena langsung
diekspor.
Pemisahuraian konsentrat dengan tailing atau ampas bebatuan
mulia dilakukan di dekat lokasi tambang. Tailing dibuang ke sungai,
sedang konsentrat dialirkan dari puncak di sekitar wilayah tambang ke pelabuhan
sepanjang 110 km. Setelah dikeringkan, konsentrat itu dikapalkan ke luar
negeri.
"Siapa orang Indonesia yang
tahu berapa tembaga, perak, dan emas di konsentrat yang diekspor? Dengan
pembangunan smelter di dalam negeri, pemerintah akan tahu dengan cermat
kandungan logam mulia yang ada di dalamnya," ujar JK.
Pajak dan royalti yang diterima
negara dari Freeport Indonesia tahun 2014 hanya US$ 500 juta. "Ini tidak
besar dibanding nilai tambah yang sudah diraih Freeport sejak beroperasi di
Indonesia 48 tahun lalu," tukas Wapres.
Wapres menegaskan, jika Freepprt
tidak bersedia memenuhi permintaan pemerintah Indonesia, mereka silakan
meninggalkan negeri ini. "Saya yakin, orang Indonesia mampu melanjutkan
kegiatan di Freeport. Sekitar 95% karyawan Feeport adalah orang Indonesia.
Mereka pasti bisa melanjutkan kegiatan produksi," kata JK. (BS)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar