Tokoh Muslim di Solo Minta Jokowi Tak Ulur Waktu Selamatkan KPK

Solo - WARA - Sejumlah tokoh muslim di Solo berkumpul untuk menyatakan dukungan kepada KPK. Mereka menilai KPK sedang dalam target pelemahan sistematis yang digempur dari berbagai arah oleh kelompok tertentu yang disebut sebagai bagian dari kelompok pro koruptor.

“Kalau ada yang mau melemahkan KPK berarti mereka itu termasuk kelompok koruptor. KPK harus diselamatkan. Semoga Presiden Jokowi segera siuman. Jangan diulur-ulur, selamatkan segera KPK,” ujar tokoh muslim Solo, Mudrick SM Sangidoe, Jumat (13/2/2014).

Hal senada juga disampaikan Ketua Tim Penasehat Tim Pembela Muslim (TPM), Mahendradatta. Dia menilai telah terjadi upaya sistematis untuk pelemahan terhadap KPK dan itu harus segera dihentikan.

“KPK ini sedang dilemahkan dari segala sisi. Bahkan sistemnya akan dicoba untuk diubah. Padahal sistem KPK sduah sangat efektif, terbukti semua kasus yang diajukan KPK selalu berhasil hingga tuntas. Kami merasa harus membela dan mengawal KPL karena lembaga tersebut beroperasi dana umat dan menyelamatkan aset umat,” ujarnya.

Hadir dalam pernyataan dukungan terhadap KPD tersebut sejumlah pimpinan organisasi muslim dan pengasuh sejumlah lembaga pendidikan Islam di Solo. Nampak hadir juga Ketua MUI Kota Surakarta, Zainal Arifin Adnan.

Dukungan terhadap KPK juga tidak hanya dilakukan lewat pernyataan sikap. Pada siang hari, ratusan pemuda yang mengatasnamakan sebagai Umat Islam Surakarta, melakukan aksi di depan gedung Pengadilan Negeri Surakarta.

Mereka mengingatkan agar pengadilan benar-benar obyektif dalam menutuskan praperadilan yang diajukan Komjen Budi Gunawan. (detik)

Jimly: Jika Nekat Melantik BG, Jokowi Melanggar Etika dengan Rakyat

Anggota Tim Independen, Jimly Asshiddiqie.

Solo - WARA - Usulan supaya Presiden Joko Widodo tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri diutarakan oleh anggota Tim Independen, Jimly Asshiddiqie.

Jimly menilai Jokowi tidak perlu menanggapi usulan sebagian kalangan untuk memintanya melantik Jenderal Bintang Tiga ini.

Usai menghadiri Musyawarah Nasional (Munas) Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) di Diamond Convention Center, Solo, Jumat (13/2/2015), Jimly mengatakan ada dua pilihan yang dihadapi Jokowi.
Dia menjelaskan bahwa pembatalan pengangkatan Budi Gunawan sebagai Kapolri melanggar etika hubungan presiden dengan lembaga legislatif.

Sebaliknya, jika Budi Gunawan jadi dilantik, Jimly menyebut bahwa pemerintah melanggar etika dengan rakyatnya. "Presiden perlu waktu untuk memilih di antara dua pilihan ini," di pintu keluar Diamond Convention Center.

Jokowi diharapkan tidak mengulangi kesalahan saat memberhentikan Sutarman sebagai Kapolri.

Pemberhentian Kapolri tanpa alasan yang jelas pernah dilakukan oleh Jokowi saat memberhentikan Jenderal Sutarman sebagai Kapolri.

Jimly menyebut bahwa pemberhentian tanpa alasan itu sebagai hal yang tidak tepat. "Hal yang tidak tepat jangan diulangi lagi," tandas pria berkacamata ini. (Tribun)

Megawati Resmikan Patung Bung Karno di Solo

Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri menyampaikan pidato saat perayaan HUT PDI Perjuangan ke-42 di DPP PDIP, Jakarta, Sabtu (10/01/2015).

Solo - WARA - Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Megawati Soekarnoputri mengunjungi kota Solo, Jumat 13 Februari 2015. Selain menghadiri Munas II Partai Hanura, Megawati berkesempatan meresmikan patung Bung Karno di kantor cabang partainya itu.

Megawati telah tiba di Solo pukul 11.30 WIB. Setelah mendarat di Bandara Adi Soemarmo Solo, kemudian Megawati yang didampingi oleh Plt  Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto dan sejumlah pengurus DPP PDIP langsung menuju rumah dinas Wali Kota Solo, Loji Gandrung untuk makan siang.

Setelah itu, rombongan Megawati tersebut langsung menuju kantor DPC PDIP Solo di Brengosan untuk meresmikan patung Bung Karno yang terletak di depan kantor tersebut.

“Kedatangan saya ke Solo karena mendapat undangan dari Hanura yang sedang melakukan munas di Solo. Jadi, saya hadir untuk ikut merayakan Munas Partai Hanura,” kata dia.

Partai Hanura merupakan salah satu partai politik anggota Koalisi Indonesia Hebat (KIH) yang di dalamnya terdapat PDIP. Koalisi tersebut dibentuk saat mengusung Jokowi sebagai calon presiden pada pemilihan presiden tahun lalu.

“ Ketika kami mengusung capres pada pilpres lalu, yang kini Pak Jokowi sudah menjadi Presiden, sejumlah partai politik bergabung yang kemudian disebutnya sebagai Koalisi Indonesia Hebat. Sebenarnya, saya itu kurang setuju dengan istilah koalisi karena dalam aturan konstitusi tidak ada koalisi,” kata dia.

Sementara itu, Plt Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto mengat akan, kehadiran ketua umum PDIP dalam pembukaan Munas Partai Hanura karena diundang oleh parpol pimpinan Wiranto tersebut. Selain Megawati, sejumlah pimpinan partai politik juga dijadwalkan akan hadir.

“Beliau hadir bersama ketua partai politik lainnya. Dalam munas tersebut tidak ada pertemuan khusus antar pimpinan partai politik, hanya pertemuan dalam pembukaan munas,” ujar dia.

Munas II Partai Hanura akan dibuka pada Jumat malam di Diamond Convention Center Solo. Selain Megawati dan pimpinan parpol, acara pembukaan tersebut juga akan dihadiri oleh Presiden Jokowi. (Viva)

Massa Pro Komjen Budi Ini Bubar Karena Uang yang Dijanjikan Tak Kunjung Datang

Jakarta – WARA - Sidang praperadilan Komisaris Jenderal Polisi Budi Gunawan diwarnai aksi unjuk rasa dari kelompok yang pro maupun kontra terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Massa yang didominasi oleh kaum perempuan ini terdiri dari puluhan orang. Mereka mengatasnamakan dirinya Aliansi Masyarakat Pro KPK (AMPK). Mereka melakukan orasi di pintu masuk Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Jakarta, Kamis (12/2/2014).

“Kita berasal dari Tanah Tinggi (Jakarta Pusat). Pagi-pagi kita disuruh kumpul dan berangkat ke mari (PN Jaksel),” kata Pipi kepada wartawan.

Pipi mengaku datang bersama puluhan perempuan dan dijanjikan akan menerima imbalan setelah aksi. Mereka dijanjikan menerima uang sebesar Rp 50 ribu tiap orang dan makan siang. Namun, orasi tersebut tidak berlangsung lama karena belum adanya kejelasan dari pihak yang menjanjikan mereka.

“Lebih baik kita bubar. Sampai sekarang kita belum terima apa-apa,” kata massa pendukung AMPK lainnya.

Berbeda dengan pendukung KPK yang melakukan orasi di pintu masuk, massa pendukung Budi Gunawan tampak melakukan orasi di halaman PN Jaksel. Mereka meminta Presiden Joko Widodo untuk melantik Budi Gunawan.

Pantauan Tribunnews.com tampak dua spanduk yang bertuliskan “BG, Korban Kriminalisasi Pimpinan KPK.” Spanduk ini dibentangkan oleh beberapa orang pemuda yang menggunakan masker. Satu spanduk lainnya tampak bertuliskan “DPR-RI Sudah Menyetujui Komjen Pol Budi Gunawan Sebagai Kapolri. Kini Saatnya Presiden Melantik BG Sebagai Kapolri.” (Tribun)

Sekjen PBB Desak Indonesia Hapuskan Hukuman Mati

PBB menolak hukuman mati dalam berbagai keadaan.

Presiden Joko Widodo melakukan pertemuan dengan Sekjen PBB Ban Ki-moon dan delegasi di sela-sela KTT ASEAN ke-25 di kota Nay Pyi Taw, Myanmar, Kamis (13/11).

Jakarta - WARA - Sekretaris Jenderal PBB, Ban Ki-moon, pada Jumat kemarin turut memohon agar hukuman mati yang selama ini diberlakukan di Indonesia dihapuskan. Menurut juru bicara PBB, Stephane Dujarric, keberatan terhadap eksekusi mati di RI, telah disampaikan Ban kepada Menteri Luar Negeri Retno L.P. Marsudi pada Kamis kemarin.

Stasiun berita Channel News Asia, Sabtu, 14 Februari 2015 melansir dalam pembicaraan antara Ban dengan Retno, diplomat asal Korea Selatan itu menyampaikan keberatannya terhadap eksekusi mati yang baru-baru ini kembali dihidupkan di Indonesia.

“PBB menentang hukuman mati dalam segala situasi. Sekjen memohon kepada otoritas Indonesia agar eksekusi terhadap sisa terpidana kasus narkoba tidak dilakukan,” ungkap Dujarric menirukan pernyataan Ban.

Berdasarkan informasi, Presiden Joko Widodo telah menolak grasi bagi 64 terpidana mati kasus narkoba. Sementara, eksekusi mati gelombang kedua, diprediksi akan dilakukan di akhir bulan ini. Dua napi di antaranya yang akan ikut dieksekusi mati merupakan anggota gembong Bali Nine, Myuran Sukumaran dan Andrew Chan.

Permohonan grasi keduanya telah ditolak Jokowi pada akhir Desember dan awal Januari lalu. Kasus eksekusi ini diduga bisa mengancam hubungan yang rapuh antara Indonesia dengan Australia.

Mengomentari permohonan dari Sekjen PBB, juru bicara Kementerian Luar Negeri, Arrmanatha Christiawan Nasir, mengatakan hukuman mati tetap bisa diterapkan untuk para pelaku tindak kejahatan serius.

“Hal tersebut juga tercantum di dalam Konvensi Internasional mengenai Hak-Hak Sipil dan Politik,” ungkap diplomat yang akrab disapa Tata melalui pesan pendek.

Sementara, lanjut Tata, Pemerintah Indonesia memandang tindak kejahatan narkoba merupakan perbuatan serius yang dapat menyebabkan penderitaan dan kematian banyak orang tanpa pandang bulu.

Dalam eksekusi gelombang kedua, diprediksi akan ada 11 terpidana mati yang dieksekusi di akhir bulan ini. Sebanyak 7 di antaranya merupakan warga asing.

Menlu Australia, Julie Bishop, pada Kamis kemarin menyampaikan permohonan terakhir di hadapan anggota parlemen di Canberra untuk menghindarkan Chan dan Sukumaran dari eksekusi mati. Bishop menyebut kedua warga Australia itu telah menjadi pribadi yang berbeda selama hampir 10 tahun ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kerobokan, Denpasar.

Bahkan, Bishop menyebut justru RI yang akan dirugikan jika Indonesia tetap akan mengeksekusi mati Chan dan Sukumaran. Seakan belum cukup, pada Jumat pagi saat diwawancarai stasiun radio 3AW, Bishop memberikan sinyalemen kemungkinan adanya boikot kunjungan warga Negeri Kanguru ke Indonesia.

Sebelumnya, Bishop juga pernah mengatakan bisa saja terjadi penarikan Duta Besar yang tengah bertugas di Jakarta untuk menyatakan ketidaksukaan keputusan RI dengan tetap mengeksekusi Chan dan Sukumaran. Langkah serupa juga telah ditempuh Pemerintah Kerajaan Belanda dan Brasil yang menarik Dubesnya untuk berkonsultasi.

Pada pertengahan bulan lalu, 6 terpidana mati narkoba, termasuk warga Belanda dan Brasil dieksekusi di Pulau Nusakambangan. (Viva)

Taliban Pakistan Serang Umat yang Sedang Salat Jumat, 19 Tewas

Masjid di Peshawar yang diserang Taliban Pakistan.

Peshawar - WARA - Sedikitnya 19 orang kaum Syiah tewas ketika sedang menjalankan salat Jumat di sebuah Masjid di Peshawar akibat serangan Taliban Pakistan.

Polisi menyatakan sekelompok pria bersenjata menerobos masjid kemudian memuntahkan pelurunya secara membabi buta. Setelah itu terdengar ledakan keras sebanyak tiga kali. Satu di antaranya diduga bom bunuh diri.

"Kami akan mencari pelakunya," geram Mian Saeed, kepala Polisi Peshawar, Jumat (13/2). Taliban Pakistan menyatakan bertanggung jawab atas serangan tersebut.

Seorang korban selamat, Shahid Hussain, menceritakan bahwa ia bersama umat baru saja menyelesaikan salat Jumat ketika lima sampai enam orang berseragam masuk dalam masjid dan menembaki mereka. "Kami tidak tahu apa yang terjadi. Tapi salah satu dari merea meledakkan dirinya dalam masjid," ungkapnya.

Serangan ini diduga sebagai peringatan pada Pemerintah Pakistan yang akan menggunakan Undang-Undang teroris baru menyusul serangan pada sekolah swasta akhir tahun lalu yang meyebabkan 134 siswa tewas.

Sebelumnya Pakistan sudah merespon cepat atas serangan ke sekolah itu dengan memberlakukan hukuman mati bagi teroris dan menyerang persembunyian Taliban. (BS)

Jokowi Masih Mencla-mencle Soal Nasib Komjen BG Jadi Kapolri

Budi Gunawan jadi Kapolri

Jakarta - WARA - Presiden Joko Widodo hingga saat ini belum memutuskan melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Padahal Jokowi sudah meminta pertimbangan berbagai pihak, salah satunya dengan membentuk Tim Independen.

Awalnya Jokowi memberi sinyal akan menentukan sikap pekan ini. Namun sepertinya itu tidak akan terealisasi jika melihat ucapan mantan gubernur DKI itu di Istana Bogor, kemarin.

Jokowi hanya menjawab singkat ketika ditanya soal Komjen Budi Gunawan. Jokowi bahkan mengulang-ulang jawaban secepatnya sebanyak 9 kali.

Mantan wali kota Solo itu membeberkan alasan mengapa belum bisa mengambil keputusan. Menurutnya, saat ini tengah melakukan kalkulasi baik dari segi politik dan hukum.

"Sebetulnya sudah ada proses tapi belum bisa disampaikan hari ini. Ini perlu kalkulasi perlu perhitungan yang benar-benar matang," ujarnya, Jumat (13/2).

Lambatnya Jokowi mengambil keputusan memunculkan berbagai spekulasi. Wakil Ketua Komisi III DPR, Desmon J Mahesa mengaku mendapat informasi jika Jokowi sudah membatalkan pelantikan Komjen Budi Gunawan.

Politikus Gerindra itu mengatakan, pada Rabu malam lalu Jokowi menghubungi Ketua DPR, Setya Novanto memberitahukan hal tersebut. Selanjutnya, Setya, kata Desmond, berkomunikasi dengan Benny K Harman (wakil ketua Komisi III).

"Pak Setya minta pendapat hukum mengenai tidak dilantiknya Budi Gunawan," kata Desmond kepada merdeka.com, Jumat (13/2). (Meredeka.com)