Terbunuh, Tubuh Ulama ISIS Dipenuhi Tato Wanita Telanjang

Diyala - WARA - Seorang ulama kelompok radikal Negara Islam Irak dan Suriah (ISIS) dilaporkan terbunuh oleh pasukan keamanan di utara Muqdadiyah, seperti dilansir Shafaq News, Ahad (25/1).

Sumber lokal di wilayah Diyala mengatakan pasukan keamanan tersebut membunuh seorang pemimpin senior ISIS yang bernama Mullah Bassam. Mullah Bassam merupakan salah satu pemimpin terkemuka dari jaringan Alqaeda pada 2008.

Bassam sempat melarikan diri ke luar provinsi dan kembali bersama pasukan ISIS selama penyerbuan ke desa-desa di utara Muqdadiyah. Pasukan keamanan menemukan beberapa gambar tato yang tidak senonoh di tubuh Mullah. Salah satunya adalah tato dengan gambar seorang wanita tanpa busana alias telanjang.

Saat ini, para pasukan keamanan melanjutkan operasi-operasi untuk menyapu bersih desa-desa yang berada di utara Muqdadiyah dari kelompok radikal ISIS. (Republika)

7 Tokoh Jadi Tim Independen Redam Kisruh KPK-Polri

Jakarta - WARA - Presiden Joko Widodo mengundang tujuh tokoh senior untuk membantu meredam kisruh di KPK-Polri. Timi ini nantinya akan memberikan masukan masukan kepada Presiden dalam mengambil keputusan yang menyelimuti dua institusi penegak hukum tersebut.

“Diminta memnerikan masukan terkait dengan masalah dalam hubungan antara KPK dan Polri, termasuk mengenai performance Polri dan KPK yang menghadapi proses hukum,” kata Mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, di Istana Negara, Jl Medan Merdeka Utara, Minggu (25/1/2015).

Jimly mengatakan, dia dan enam tokoh serta ahli diundang secara pribadi. Belum diputuskan pembentukan tim independen secara formal dalam pertemuan tersebut.

“Tapi sewaktu-waktu kami diminta untuk memberikan masukan sehubungan dengan masalah ini,” kata dia.

Masukan-masukan itu nantinya diharapkan menjadi peredam ketegangan di tengah masyarakat dan memberi kesempatan untuk proses hukum yang efektifm, rasional, dan transparan.

“Dan terpenting, berusaha untuk memberi dukungan, memperkuat dan memastikan baik KPK atau polri mendapat dukungan dari kita semua,” ujar Jimly.

Adapun tujuh tokoh yang diundang adalah mantan Ketua MK Jimly Asshiddiqie, mantan Wakil Ketua KPK Erry Riyana Hardjapamekas, mantan Wakapolri Komjen (purn) Oegroseno, pengamat kepolisian dan akademisi Bambang Widodo Umar, Guru Besar Hukum Internasional Universitas Indonesia (UI) yang juga mantan Tim-8 kasus cicak vs Buaya Hikmahanto Juwana, mantan pimpinan KPK Tumpak Hatorangan Panggabean, sementara Syafii Maarif berhalangan hadir karena berada di Yogyakarta. Turut juga Mensesneg Pratikno mendampingi Presiden Jokowi. (detik)

Jokowi Harus Berani Lepas dari Bayangan Patron

Jakarta - WARA - Polemik pergantian Kapolri yang berkepangkangan ini dinilai menunjukkan bahwa Presiden Joko Widodo tak berani melawan kehendak trio penguasa partai pengusung; Megawati, Surya Paloh, dan Jusuf Kalla. 
 

Pengamat Politik dari Universitas Tirtayasa Serang, Dahnil Anzar Simanjuntak, menilai, polemik Budi Gunawan yang berlanjut menjadi konflik KPK versus Polri, harusnya jadi momentum bagi Jokowi untuk menunjukkan dia independen dan tidak dikendalikan oleh siapa pun.

"Itu yang sekarang dinanti dan jadi harapan publik. Namun, hingga saat ini, harapan publik tersebut tidak kunjung hadir," katanya di Jakarta, Minggu 25 Januari 2015.

Bagi Dahnil, penyebabnya sederhana. Jokowi tidak berani kehilangan "tahta" dan fasilitas kepresidenan yang dia miliki, karena menganggap mereka-mereka itu adalah pusat kekuasaan yang bisa menggulingkannya. 

Sementara itu, Pengamat Politik dari UIN Syarif Hidayatullah, A. Bakir Ihsan mengatakan lepas dari bayang-bayang partai, sepertinya sulit bagi Jokowi, karena ia harus bermitra dengan partai dan kehadirannya sebagai Presiden juga tak lepas dari partai.  

" Semakin menjadi dilema bagi Jokowi karena Jokowi bukan "orang penting" di PDIP. Karena itu, langkah terbaik bagi Jokowi adalah membangun kedekatan dengan semua partai dengan mempublikkan dan mengkomunikasikan semua kebijakannya dengan semua partai dan kekuatan civil society, termasuk media massa," katanya.

Bakir melihat, selama ini Jokowi cenderung melawan arus civil society.  Terakhir dengan "memaksakan" Budi Gunawan sebagai Kapolri yang dipersoalkan oleh kalangan civil society. 

"Sekaranglah saatnya Jokowi mendengarkan suara publik. Bila tidak, suara publik bakal balik menggerusnya. Padahal, dukungan publik adalah 'benteng terakhir' Jokowi ketika ia dihadapkan pada badai tekanan politik," ujarnya. (Viva)

Ulama Pakistan : Perceraian Bertentangan Dengan Islam

Maulana Mohammad menekan pemerintah untuk menyatakan perceraian sebagai tindak pidana yang diancam dengan hukuman karena termasuk kriminal.

Maulana Mohammad Khan Sherani

WARA - Pemimpin Badan Ideologi Islam (CII) Pakistan, Maulana Mohammad Khan Sherani, menyatakan perceraian atau talak tiga bertentangan dengan hukum agama. Sehingga, dia menekan pemerintah untuk menyatakan perceraian sebagai tindak pidana yang diancam dengan hukuman.

“Pengulangan kata talak (cerai) 'tiga kali' berturut-turut bertentangan dengan ajaran Islam,” tutur Maulana Mohammad Khan Sherani, sebagaimana dikutip Dream dari laman On Islam, Sabtu 24 Januari 2015.

“Syariah menyatakan suami harus mengucapkan kata-kata ini selama periode waktu tertentu,” tambah pemimpin badan agama tertinggi di Pakistan ini.

Menurut Maulana, pelarangan cerai ini sangat mendesak untuk saat ini, karena kebanyakan orang dengan mudahnya menceraikan pasangan mereka tanpa memberi berpikir serius untuk ke dua kalinya. Dia menambahkan, kasus-kasus perceraian seperti itu tidak pernah muncul selama era Nabi Muhammad.

“Ini adalah kecenderungan yang berbahaya yang harus dihindari untuk mengakhiri hubungan 'sakral' seperti pernikahan tidak harus dengan terburu-buru,” kata dia.

Sehingga, kata dia, pengadilan negara harus menetapkan hukum pidana untuk perceraian yang dilakukan dengan mudah itu.

Dalam Islam, pernikahan adalah ikatan suci yang menyatukan seorang pria dan wanita berdasarkan ajaran Alqur'an dan Sunnah. Masing-masing pasangan dalam hubungan suci ini harus memperlakukan yang lain dengan baik dan dengan hormat.

Menurut Maulana Mohammad, perceraian dipandang tidak menguntungkan dalam Islam dan tidak dianjurkan kecuali dibenarkan oleh alasan yang sah.  (Dream)

Ditanya Soal Pelantikan Budi Gunawan, Ini Reaksi Jokowi

Jakarta - WARA - Presiden Joko Widodo diisukan akan melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kepala Kepolisian RI besok, Senin 26 Januari 2015. Kabar ini, sempat beredar di kalangan wartawan. Namun, ketika dikonfirmasi masalah ini, Jokowi mengelak.

"Tadi sudah saya sampaikan, ya tadi sudah saya sampaikan," kata Jokowi menjawab pertanyaan wartawan, usai melakukan konfrensi pers mengenai tim independen di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu 25 Januari 2015.

Namun, ketika wartawan terus mendesaknya untuk melakukan klarifikasi, Jokowi lagi-lagi mengelak. "Sudah malam, saya ada rapat," ujar dia.

Namun, untuk terakhir kalinya, wartawan kembali mendesak mengenai pelantikan Budi Gunawan, apakah dilakukan besok pagi.

"Iya besok ada pelantikan," kata Jokowi.

Namun, ketika ditanya lebih jauh, pelantikan siapa yang dimaksud, Jokowi justru berkelakar. "Pelantikan Badan Ekonomi Kreatif," kata dia, sambil berlalu menuju wisma negara. (Viva)

KontraS Pesimis Pemerintahan Jokowi Bertahan 5 Tahun

Jakarta - WARA - KontraS kerap mengeluarkan pernyataan keras terkait perselisihan Polri dan KPK. Terlebih sikap Presiden Jokowi yang dianggap tak jelas makin membuat Kontras gregetan, sampai-sampai Kontras pesimis pemerintahan Jokowi langgeng.

"Mudah-mudahan Jokowi selamat sampai 5 tahun dan khusnul khotimah. Makanya sekarang menteri di-reshuffle, kalau mau diperbaiki dan tunjukkan daripada kecemplung jauh," terang aktivis KontraS Haris Azhar di Eatology Sabang, Jakarta, Minggu (25/1).

Bahkan, menurut Haris, dibandingkan performanya saat ini, Jokowi lebih terlihat mentereng saat menjadi calon presiden.

"Dia tampil dengan cara tidak on the track kelihatan sekali, saya mau bilang masih mendingan jadi capres daripada jadi presiden," sambung dia.

Menurut peneliti Cyrus Network Hasan Batupahat, jika Jokowi ingin tenang di tahun pemerintahannya ke depan harus berani melawan orang-orang yang mempunyai kepentingan.

"Dia harus merevisi idealisme politik, apa mau seperti ini 5 tahun ke depan karena masih banyak persoalan kapan memerintahnya atau dia berpikir realistis pahit hari ini, 4,5 tahun ini jadi lebih tenang," jelas Hasan. (Merdeka.com)