Bantu Pengamanan Gereja 200 Banser Dibekali Tenaga Dalam

WARA - Sebanyak 200 anggota Barisan Ansor Serbaguna (Banser) Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur, dibekali dengan ilmu tenaga dalam untuk menjaga gereja saat perayaan Natal 25 Desember.

“Kami sengaja bekali anggota kami dengan ilmu tenaga dalam. Untuk jaga-jaga saja jika sewaktu-waktu ada hal-hal yang tidak diinginkan," kata Ketua GP Ansor Bondowoso, Muzammil, kepada KOMPAS.com, Senin (15/12/2014).

Muzammil mengatakan, upaya membekali dengan tenaga dalam ini dilakukan karena Banser tidak bisa memiliki senjata. Karena itu tenaga dalam dirasa cukup sebagai pengganti senjata api atau senjata tajam.

Menurut Muzammil, 200 anggota Banser tersebut akan disebar ke seluruh gereja yang ada di Kabupaten Bondowoso. “Khusus gereja yang ada di kawasan kota, kami akan langsung berkoordinasi dengan aparat kepolisian setempat. Sebab, sifatnya kami hanya mendukung pengamanan saja,” katanya.

Muzammil berharap, pelaksanaan ibadah Natal yang akan dirayakan umat kristiani dapat berjalan dengan lancar dan khidmat. Dengan demikian, Banser berharap bisa menumbuhkan toleransi di antara umat beragama.

“Kita harus tunjukkan kepada dunia, bahwa Islam mengajarkan yang namanya toleransi dan sikap saling menghormati antar umat beragama. Kita ini hidup di negara yang sangat majemuk, untuk itu persatuan dan kesatuan bangsa harus kita dahulukan di atas kepentingan pribadi maupun golongan,” ucapnya. (Kompas)

Dapaykan di PONDOK PUJIAN dan TOKO BUKU KRISTEN

Komnas HAM: TNI Harus Berhenti Sebar Kabar Bohong Soal Paniai

Tim investigasi Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) untuk kasus penembakan di Paniai, Otto Nur Abdullah, meminta TNI berhenti menyebarkan kabar bohong. Kabar tersebut terkait dengan tudingan terlibatnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam pelaku penembakan.

Jakarta - WARA - Tim investigasi Komisi Nasional HAM (Komnas HAM) untuk kasus penembakan di Paniai, Otto Nur Abdullah, meminta TNI berhenti menyebarkan kabar bohong. Kabar tersebut terkait dengan tudingan terlibatnya Organisasi Papua Merdeka (OPM) dalam pelaku penembakan.

"Pihak TNI harus berhenti memberikan kabar bohong tentang kondisi faktual di lapangan. Ini bantahan bahwa tidak ada OPM," kata Otto kepada CNN Indonesia, Jumat petang (12/12).

Menurutnya, bantahan ini perlu dipaparkan lantaran pihak TNI kerap menjadikan OPM sebagai kambing hitam dalam kasus penembakan oleh aparat. Hal tersebut menjadi skenario yang lazim dijabarkan sebagai dalih TNI.

Lebih jauh Otto menambahkan, pemetaan aktor sudah dilakukan. "Pelaku penembakan dari pihak aparat TNI, Tim Khusus Batalyon 753," ujarnya. Kendati demikian dia belum dapat menjelaskan detil identitas tiap pelaku, baik yang terlibat dalam penganiayaan yang terjadi Minggu (7/12) malam, ataupun pada penembakan, Senin (8/12) pagi.

Setelah menggelar kajian dengan Dewan Adat Paniai dan Polda Papua pekan ini, Otto menyebut, pihak aparat TNI sengaja menembak dengan menggunakan senjata. "Penembakan dari depan dan jarak dekat," katanya.

Dari data yang dia temukan, pihaknya juga menyangkal pernyataan Kepala Pusat Penerangan TNI Fuad Basya, yang dilontarkan pada Kamis (11/12) lalu, di Mabes TNI, Cilangkap. Kala itu, Fuad menyebut adanya penembakan dari atas gunung dan dari arah kerumunan massa. "Tidak ada, gunungnya jauh. Sekalipun pakai senapan laras panjang, tidak akan bisa," kata Otto.

Sebelumnya, penembakan oleh aparat terjadi pada Senin pagi (8/12) di lapangan, di depan kantor Koramil, Enrotolli, Painai. Penembakan menewaskan lima orang remaja, yakni Simo Degei (18), Octianus Gobai (18), Alfius Youw (17), Yulian Yeimo (17) dan Abia Gobay. Tak hanya itu, belasan anak-anak di bawah umur ikut terluka dan dirawat di rumah sakit.

"Empat orang meninggal di tempat, satu di rumah sakit. Ada 17 anak lainnya juga yang dibawa ke rumah sakit," ujarnya.

Menurut hasil investigasi Otto, penembakan dipicu kejadian pada malam sebelumnya, ketika dua orang aparat sedang mengendarai mobil Toyota Rush berwarna hitam dan merah di sebuah jalan. Lantaran tak menyalakan lampu sorot, empat orang remaja memberhentikan mobil dan meminta pengemudi untuk menyalakan lampu.

Tak terima, aparat tersebut malah melakukan ancaman dan mengajak kawannya kembali ke pos tempat remaja berkumpul. "Mereka kembali lagi dengan jumlah yang banyak, ada sekitar tujuh sampai delapan orang, membawa senjata semua. Di situ, tinggal satu orang remaja SMA yang disiksa dari malam sampai dini hari," ujarnya.

Pada pagi harinya, masa berkumpul di lapangan di depan Koramil. "Ketika massa berkumpul, aparat TNI dan Polri mengepung masa, lalu di situ terjadi penembakan terhadap massa," kata Otto.

Mulanya, jelas Otto, aparat menembak ke arah udara sebagai tembakan peringatan. Namun, mendengar adanya ancaman penembakan, warga justru menarikan sebuah tarian adat. Warga tak kunjung bubar hingga akhirnya terjadi penembakan yang menewaskan satu orang remaja lainnya.  (CNN Indonesia)

ULMWP : Jokowi Pakai Pendekatan Militer Hadapi Konflik Papua

Anggota ULMWP, Jacop Rumbiak

Australia - WARA – Anggota Unitied Liberation Movement for West Papua (ULMWP), Jacop Rumbiak menilai Jokowi menggunakan pendekatan militer untuk menangani persoalan Papua, sama seperti yang diterapkan Presiden Soeharto di zaman Orde Baru.
 
Seperti dilansir dari merdeka.com, Rumbiak juga mengatakan usia pemerintahan Joko Widodo belum genap dua bulan, namun darah kembali membasahi Papua Barat, setelah lima orang tewas dibunuh oleh TNI/Polri di Kabupaten Paniai, Papua Barat.

"Jokowi bukan saja membohongi Papua tapi juga menipu Sang Pencipta yang memberikan beliau suara, karena Suara rakyat adalah suara kebenaran dan suara kebenaran adalah suara Allah," kata Rumbiak.

Rumbiak mengatakan, bahwa pihaknya sangat kecewa dengan penembakan yang terjadi di Paniai, TNI/Polri bukan mengamankan tetapi membunuh orang Papua. Mereka mereka yang ditembak kebanyakan anak usia SMA, negara sudah melakukan pelanggaran HAM berat.

“Saya sangat kecewa dengan insiden ini, TNI/Polri adalah aktor pembunuh orang Papua. Kasus Paniai adalah salah satu bukti TNI/Polri adalah pembunuh orang Papua,” ungkap Rumbiak.

"TNI/Polri di Papua hingga sampai saat ini adalah aktor dari konflik Papua yang sampai saat ini tidak kunjung usai. Orang Papua bukan bangsa yang terus dibohonhi terus-menerus, rakyat Papua hanya ingin masalah Papua diselesaikan di tingkat Internasional yaitu PBB," tegasnya.

Rumbiak juga menambahkan, bahwa Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla yang mampu menyelesaikan konflik Aceh tetapi untuk Keputusan Papua dimasukkan ke dalam Indonesia itu adalah masalah Internasional.

"Jusuf Kalla tidak mungkin menyelesaikan konflik Papua kecuali konflik Papua diselesaikan di Internasiolan dan PBB," kata salah satu dplomat Papua Merdeka ini.

Terkait insiden di Paniai, sejumlah pimpinan gereja di tanah Papua dengan tegas menolak kehadiran Presiden Joko Widodo yang akan merayakan natal dengan menghamburkan puluhan milyar.

“Rakyat Papua sedang berduka karena pembantaain di Paniai, sedangkan Jokowi ingin merayakan natal di Jayapura dengan habiskan dana puluhan miliar, damai apa yang Jokowi mau bawah, kami dengan tegas menolak kedatangan Jokowi di Papua,” kata Giay.

Giay mengatakan, saat Jokowi akan datang ke Papua, penculikan, pembunuhan dan pembantaian orang asli Papua masih terus terjadi, karena itu tidak ada artinya Presiden Indonesia merayakan natal di tanah Papua. 

“Jokowi sama saja dengan presiden-presiden terdahulu, datang satu hari natal, tapi kekerasan jalan terus, yang kami minta Jokowi buat kebijakan yang benar-benar menyentuh hati orang Papua,” kata Giay.

Pemerintah Selandia Baru Kutuk Aksi Brutal TNI/Polri di Paniai

Perdana Menteri Selandia Baru, John Key

Selandia Baru – WARA - Perdana Menteri Selandia Bru, John Key, mengutuk aksi brutal aparat Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) di Kabupaten Paniai, Papua, yang menewaskan lima warga sipil, dan menyebabkan puluhan orang luka-luka berat. 

Dilansir dari situs pacific.scoop.co.nz, Key  juga menuntut pertanggungjawaban Pemerintah Indonesia atas pembunuhan yang terjadi di Paniai, dan sejumlah wilayah di Papua Barat.

“Ini kejadian yang tidak manusiawi, kami mengutuk dan meminta pertanggungjawaban pemerintah Indonesia," kata Key, di Green Party, hari ini (12/12/2014).

Key mengatakan, dirinya telah mendapatkan laporan bahwa lima orang tewas dan puluhan luka-luka, ketika TNI/Polisi Indonesia menembaki masyarakat di Paniai.

"Perdana Menteri Selandia Baru sangat mengutuk pembunuhan yang tidak manusiawi ini," tambah juru bicara John Key dari Green Party, Catherine Delahunty.

Menurut Catherine, pemerintah Selandia Baru selama ini memberikan dana dan melatih TNI/Polri Indonesia, tetapi yang terjadi malah militer Indonesia terus membunuh orang Papua.

"Pemerintah juga telah menjalin hubungan dengan Indonesia, meskipun perlakuan TNI/Polri sangat tidak manusiawi. Kami sangat menyesali akan hal itu," ujarnya.

"Pemerintah telah terus membina hubungan dengan Indonesia meskipun Pelanggaran HAM di Papua sangat mengerikan, hal ini perlu diberhentikan," tambahnya.

Key juga mengatakan, masalah inI harus dituntaskan secara hukum, karena telah melanggar hak asasi warga Papua, secara khusus penduduk Paniai.

"Kami kira masalah ini perlu dibicarakan di tingkat Internasional dan PBB," tambahnya.(SUARAPAPUA.com)

Menko Puan : Uang Duka Longsor Banjarnegara Rp 5 Juta Per Jiwa

Jakarta - WARA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Puan Maharani lewat akun Twitter resmi miliknya, berkicau mengenai langkah penanganan bencana longsor di Banjarnegara, Jawa Tengah. Menurut dia, pemerintah bertindak cepat dalam menangani bencana ini.

"Pemerintah langsung cepat kerjakan 6 upaya penanganan bencana di Banjarnegara," kicau Puan Minggu (14/12).

Puan memaparkan 6 langkah tersebut yakni pertama, upaya tanggap darurat diprioritaskan pada pencarian korban yang belum ditemukan. "Terdapat 35 rumah tertimbun," ujarnya.

Langkah kedua, ujar dia, adalah menangani pengungsi sebanyak 592 jiwa di 10 titik. "Pemberian uang duka kepada sebagian keluarga korban oleh Kemensos dengan nilai Rp 5 jt per jiwa" imbuh Puan.

Berikutnya, lanjut Puan, pihaknya melakukan penilaian terhadap kerusakan dan kerugian sebanyak 8 hektar sawah dan lahan Palawija 5 hektar yang rusak akibat longsor. Selain itu sungai tertutup sedimen 1 Km dan jalan rusak 500 meter.

"Merencanakan pembangunan Hunian Sementara atau Hunian Tetap," kata Puan.

Langkah terakhir, Puan mengatakan, masa tanggap darurat dimulai dari tanggal 8 dan berakhir pada tanggal 21 Desember.

Sebelumnya, Kementerian Sosial (Kemensos) telah mengirimkan sejumlah paket bantuan bagi para korban bencana tanah longsor di Dusun Jimblung, Desa Sampang, Kecamatan Karang Kobar, Banjarnegara, Jawa Tengah. Bencana tanah longsor itu telah menewaskan 17 orang dan puluhan luka-luka. Jumlah korban diperkirakan bertambah karena masih banyak warga yang belum ditemukan.

"Kemensos telah menerjunkan 100 personel dari Taruna Siaga Bencana (Tagana)" kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam keterangan persnya di Jakarta, Sabtu (13/12).

Para Tagana itu difokuskan untuk membantu pada masa evakuasi korban bencana tanah longsor. Selain itu, mereka juga ditugaskan mendirikan Pos Komando dan Pengendalian (Poskodal) dan menyediakan dapur umum lapangan.

Saat ini, truk-truk bantuan sedang dalam perjalanan darat dengan membawa pasokan sejumlah kebutuhan logistik menuju gudang di Kabupaten Banjarnegara. Paket bantuan yang dibawa tersebut, berupa makanan anak 500 paket (56.250), family kit 327 paket (36.7650), per dapur keluarga 250 paket (277.640), serta selimut sebanyak 300 potong (59.000).

"Jumlah paket bantuan sebesar Rp 235.456.550," ujarnya.

Sementara itu, paket bantuan ke Provinsi Jawa Tengah, berupa lauk pauk sebanyak 3.000 paket (58.520), makan anak 1.500 paket, mie instant 60.000 bungkus (1577), serta selimut 501 potong (59.000). "Total semua bantuan Rp 384.121.500," katanya. (Merdeka.com)