Penghayat Sunda Wiwitan: Agama Tak untuk Dilembagakan

“Agama bukan lembaga, tapi sebuah tuntunan perilaku hidup. 

Ketika sudah dilembagakan akan dengan mudah terjadi konflik."

Dewi Kanti dari komunitas keyakinan Sunda Wiwitan menunjukkan sejumlah permasalahan tentang keyakinan yang memberi dampak bagi anak-anak ke depan karena ketidakadilan negara mengayomi keberadaannya.

Jakarta - WARA,

Dewi Kanti, pegiat dan penghayat Sunda Wiwitan menilai sebuah agama seharusnya tidak dilembagakan, tapi dijadikan sebuah tuntunan perilaku hidup karena jika sudah dilembagakan akan rentan konflik.

“Agama bukan lembaga, tapi sebuah tuntunan perilaku hidup. Ketika sudah dilembagakan akan dengan mudah terjadi konflik. Banyak tali-temali kepentingan yang akhirnya esensi ajaran agama menjadi tidak murni lagi,” kata dia saat ditemui satuharapan.com di Lembaga Bantuan Hukum, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta pada Sabtu (22/11).

Sunda Wiwitan, menurut Dewi, selama ini telah mendapat labelisasi dari negara dan masyarakat sebagai sebuah agama yang ingin dilembagakan.

“Negara menganggap kami ini ingin dilembagakan. Kami menyadari bahwa secara sistematis kami ingin dihabisi dari tarik-menarik kepentingan kapitalisme yang bermain mata dengan oknum aparatur negara dengan kedok beragama,” kata dia.

Tarik-menarik kepentingan ini tampak ketika penganut Sunda Wiwitan, kata Dewi, dipaksa untuk menulis enam agama yang diakui negara di kolom Kartu Tanda Penduduk (KTP).

“Penulisan di KTP kami macam-macam. Saya sendiri dipaksa untuk menuliskan Islam, yang lain ada yang Katolik, Konghucu, dan segala macam. Kami merasa selama ini ada unsur pemaksaan dan penggiringan agar kami menyerah dan akhirnya harus menutupi jati diri kami,” Dewi menjelaskan.

Kalaupun pada kolom agama dikosongkan, penganut Sunda Wiwitan akan berhadapan dengan label ateis dan komunis.

Labelisasi ini pada akhirnya membuat para penganut Sunda Wiwitan memilih bungkam dan sembunyi karena takut dengan tekanan sosial. Ini yang membuat penganut tersebut hingga saat ini tidak dapat dideteksi secara administratif.

“Secara administratif, penganut Sunda Wiwitan banyak yang sembunyi karena takut dengan tekanan sosial. Seharusnya negara hadir menjadi pembela. Negara tidak boleh absen dalam kesetaraan warga negara,” kata Dewi.

Dewi dan penganut Sunda Wiwitan lainnya mengaku hanya ingin hidup dengan damai di tanah tempat mereka tinggal tanpa pengkotak-kotakan agama.

“Seberapapun kami, inilah kami yang bertahanan. Kami hanya ingin hidup merdeka lahir dan batin di tanah sendiri,” ujar Dewi. (SATUHARAPAN.COM)

Orang Kaya RI Berburu Properti Mewah di Luar Negeri

Suasana pameran properti. (VIVAnews/Ikhwan Yanuar) (VIVAnews/Ikhwan Yanuar)

Jakarta - WARA,

Papan, kini tak lagi menjadi kebutuhan pokok seperti sandang dan pangan. Seiring perkembangan kelas menengah di Tanah Air, papan atau properti telah menjadi “kebutuhan investasi”.

Sebagian orang kaya Indonesia, kini bahkan mulai menyasar investasi properti di luar negeri. Dan, ini menjadi tren di kalangan orang berduit RI itu.

Tak hanya menjadi salah satu alat investasi, memiliki properti juga gengsi bagi mereka.

Direktur Eksekutif Indonesia Property Watch, Ali Tranghanda, menuturkan, banyak masyarakat kelas menengah atas Indonesia tertarik membeli properti di luar negeri, bukan semata-mata untuk berinvestasi, tapi juga karena prestise atau gengsi.

”Sebetulnya kalau orang kaya beli properti di luar negeri, bukan hanya sebatas investasi. Kalau hitung-hitungannya, sebenarnya lebih menguntungkan investasi di Indonesia daripada luar negeri,” ujar Ali, kepada VIVAnews di Jakarta, Selasa 25 November 2014.

“Tetapi, lebih ke prestise atau gengsi. Kalau punya properti di luar negeri jadi terlihat mewah”.

Selain karena faktor gengsi, alasan lainnya adalah kebanyakan anak orang kaya Indonesia bersekolah di luar negeri. “Selain gengsi, karena anak-anaknya juga sekolah di sana,” paparnya.

Adapun, negara yang paling diminati orang Indonesia dalam investasi properti adalah Singapura, Australia, Inggris, dan Amerika. “Selain dekat (Singapura), anak-anak orang kaya yang bersekolah di sana banyak,” tuturnya.

Biasanya, kata Ali, apartemen yang banyak dibeli berkisar di atas harga Rp2 miliar hingga Rp5 miliar. “Hitungannya setiap negara kan beda, tapi Rp2 miliar ke atas jadi primadona, bahkan bisa lebih dari Rp5 miliar,” ujarnya.

Ali menambahkan, yang ditawarkan para pengembang luar negeri pada peminat properti di Indonesia, selain lokasi yang strategis, juga menawarkan kualitas hidup yang bermutu.

”Kalau di Singapura khususnya, menawarkan atmosfer lingkungan yang betul-betul bermutu. Misalnya, tidak adanya polusi seperti di Jakarta. Lebih menawarkan kualitas hidup,” tuturnya.

Serbu apartemen mewah

Gambaran yang ditulis media Inggris BBC News, mengulas bagaimana gaya hidup sosialita dan orang kaya baru Indonesia. BBC News memaparkan, salah satu gaya hidup yang dijalani adalah, mereka tergabung dalam kelompok-kelompok arisan mahal, mengenakan tas branded, dan mengendarai mobil mewah.

Kelompok ini yang menjadi salah satu sasaran empuk pengembang properti di luar negeri.

Apartemen mewah di Australia, misalnya. Chief Executive Officer (CEO) dan Founder Crown Group, Iwan Sunito, memamerkan penjualan apartemennya, Sidney by Crown, ludes dalam beberapa jam. Penjualannya pun mencapai puluhan juta dolar AS.

Di Grand Hyatt, Jakarta, Iwan mengatakan, ada sekitar 24-25 unit apartemen Sidney by Crown untuk warga Jakarta ludes dalam waktu satu jam. Totalnya pun mencapai US$35 juta.

”Itu record sejarah Crown Indonesia. Record pertama,” kata dia kepada wartawan.

Iwan mengatakan, penjualan tersebut melebihi ekspektasi mereka dan diminati orang Indonesia. “Sebenarnya target (penjualan) ini adalah target setahun,” kata dia.

Country Manager Crown Group, Michael Ginarto, mengatakan, perusahaan juga akan memasarkan apartemen Sidney by Crown ke Surabaya dan Bali. “Kami mengambil jatah dari Singapura,” kata Michael.

Sekadar informasi, Sidney by Crown adalah proyek menara apartemen terbaru dari Crown Group senilai Rp2,5 triliun. Apartemen 25 lantai yang terletak di jantung kota Australia ini dirancang oleh arsitek internasional, Koichi Takada.

Iwan mengungkapkan, ada beberapa alasan orang Indonesia begitu tertarik untuk membeli properti tersebut.

”Pertama, mungkin kondisi ekonomi Indonesia membaik dan kedua, investor juga melakukan diversifikasi,” kata taipan berdarah Indonesia itu.

Alasan lainnya, dia menjelaskan, ekonomi Australia stabil, sekolah bagus, dan lokasinya penting, karena terletak di jantung kota Australia. “Arsitektur kami juga sangat unik dan bisa memikat selera orang Indonesia dalam waktu sejam,” kata taipan berdarah Indonesia itu.

Tak hanya itu, Iwan melanjutkan, pembeli Indonesia menyukai cara pembayaran apartemen di Sidney by Crown. Mereka membayar 10 persen harga ketika membeli apartemen dan sisanya dibayar ketika apartemen sudah jadi.

”Pertama, uang yang masuk kecil. Kedua, aman karena uang nggak ditaruh di developer,” kata dia.

Faktor geografis pun menjadi salah satu pertimbangan orang Indonesia membeli properti di Australia.

”Orang mikirin anak sekolah di luar negeri dan Austalia itu culture-nya bule, culture Amerika. Tapi, Australia deketnya luar biasa (dari Indonesia),” kata dia.

Permudah kepemilikan

Selain alasan yang diungkap tersebut, orang berkantong tebal Indonesia juga tertarik dengan kemudahan kepemilikan properti asing di luar negeri. Di Singapura misalnya, negeri Singa Putih itu memberlakukan ketentuan orang asing memiliki hak pakai (leasehold) selama 99 tahun.

Menyusul Amerika Serikat yang memudahkan orang asing membeli properti, Abu Dhabi, ibu kota Uni Emirates Arab (UAE), akhirnya juga mengeluarkan aturan baru yang membebaskan warga negara asing untuk membeli properti dengan hak milik (freehold) pada lokasi-lokasi yang telah ditentukan.

Dilansir Al Arabiya, UAE mengumumkan kebijakan baru tersebut sebagai upaya untuk menarik lebih banyak investor asing masuk ke sektor real estate.

Salah satu pejabat Kotamadya Abu Dhabi menuturkan, wilayah itu membuat zona-zona tertentu di mana unit perumahannya boleh dimiliki orang asing.

Sebelumnya, seperti di Singapura, Abu Dhabi memberlakukan ketentuan orang asing hanya memiliki hak pakai selama 99 tahun.

Pernyataan singkat dari pejabat itu belum memberikan rincian secara jelas bagaimana aturan baru freehold tersebut. Selain itu, apa yang membedakan freehold yang diterapkan Abu Dhabi dibandingkan negara lain yang sudah menerapkan kebijakan serupa.

Abubaker Seddiq al-Khoori, Chairman Aldar Properties, menuturkan, keluarnya kebijakan itu menandai peluncuran fase yang sangat penting bagi pengembangan real estate di Abu Dhabi.

”Fase itu memberi kesempatan baru bagi pertumbuhan dan perkembangan yang ditawarkan oleh ekonomi Abu Dhabi,” ujarnya.

Akhir-akhir ini, Abu Dhabi sedang menggencarkan usaha untuk meningkatkan pasar properti perumahan melalu regulasi dan langkah-langkah lain, setelah sektor properti merosot tajam selama krisis ekonomi global pada 2008-2009.

Pada 2012, Abu Dhabi meminta agar karyawan sektor publik yang tinggal di luar Emirat untuk pindah ke kota perbatasannya. Lalu, pada November tahun lalu, Abu Dhabi membatalkan kenaikan sewa properti 5 persen.

Sayangnya, di Indonesia saat ini kepemilikan properti oleh asing hanya mengantongi hak pakai selama 25 tahun. Jika masa itu habis, asing harus memperpanjang izinnya untuk 25 tahun lagi, dan harus memperpanjang izinnya lagi untuk 20 tahun ke depan setelah masa izin sebelumnya habis. (VIVAnews)

Ricuh Rapat Golkar, 12 Kader Kena Hantam Balok Hingga Ditusuk

Massa Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) pimpinan Yoris Raweyai bentrok dengan AMPG kubu Aburizal Bakrie di DPP Golkar, Jakarta, Selasa (25/11).

Jakarta – WARA,

Kericuhan yang terjadi di kantor DPP Golkar, Slipi, Jakarta Barat, mengakibatkan belasan anggota Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) pimpinan Ahmad Dolly Kurnia terluka.

Menurut Ketua Komandan Brigade AMPG Indonesia, Panglima Ali, lebih dari 10 orang anggota AMPG mengalami luka-luka.

“Mereka mengalami luka-luka karena terkena pukul menggunakan balok batu di bagian kepala, tangan, badan dan kaki. Bahkan, ada anggota kita yang terkena tusuk dan sabetan senjata tajam,” kata Panglima Ali kepada VIVAnews di Rumah Sakit Pelni, Slipi, Jakarta Barat, Selasa 25 November 2014.

Ali menyatakan sejumlah korban langsung dilarikan ke tiga rumah sakit, antara lain RS Harapan Kita, Royal, dan Pelni, usai kericuhan. Lebih lanjut, ia menegaskan bahwa para korban merupakan anggota AMPG yang sah dan sebenarnya.

“Seharusnya Yorrys tidak menggunakan AMPG lagi, karena sudah tidak menjabat,” tegasnya.

Ali menuturkan, peristiwa ini merupakan bagian dari aksi premanisme. Sebab, di antara anggota AMPG yang menjadi korban, terdapat salah satu kader Golkar yang bukan AMPG ikut menjadi korban, yaitu Olivia Elvira.

Ali menambahkan, setidaknya masih banyak para korban lainnya yang mengalami luka-luka. Namun, lanjut Ali, para korban ada yang memilih pulang ke rumah masing-masing.

Dari pantauan VIVAnews, hingga berita ini diturunkan, para korban masih berada di Rumah Sakit Pelni. Menurut korban yang tidak ingin disebutkan namanya itu, kejadian tersebut begitu cepat. Pasalnya, mereka baru turun dari sepeda motor dan hendak melakukan apel rutin.

“Saya sudah minta ampun, tapi masih diserang. Kita baru mau apel, sekitar 5 menit, langsung diamuk,” ucapnya.

12 korban insiden pemukulan oleh kubu Yorrys Raweyai yaitu, Darusalam, Wahyu, Iwan, Aziz, Chandra, Shandi, Hendra, Iwan, Tohid, Syahrian, Suryadi dan Ramdi. (Sumber : VIVAnews)

Grup Bakrie Minta Penundaan Utang Rp 16,7 Triliun

Sejumlah mahasiswa berunjukrasa di depan Kantor KPK Jakarta (11/2). Mereka menutut KPK mengusut kasus dugaan pidana pajak tiga perusahaan tambang milik Grup Bakrie sekitar Rp 2,1 Trilun.

Jakarta – WARA,

Tiga anak perusahaan perseroan PT Bumi Resources Tbk mengajukan penundaan pembayaran utang sebesar US$ 1,375 miliar atau setara Rp 16,7 triliun. Anak-anak perusahaan tambang milik Grup Bakrie ini kemarin telah mengajukan permohonan di Singapura untuk mengikuti proses peradilan formal berdasarkan Section 210(10) Undang-Undang Perusahaan dari Negara Republik Singapura sebagai bagian dari upaya untuk merestrukturisasi kewajiban utang itu.

Tiga anak perusahaan yang meminta penundaan pembayaran utang adalah Bumi Capital Pte Ltd yang merupakan penerbit Surat Berharga Bergaransi Senior senilai US$ 300 juta berkupon 12 persen; Bumi Investment Pte Ltd, yaitu penerbit Surat Berharga Bergaransi Senior senilai US$ 700 juta berkupon 10,75 persen; dan Enercoal Resources Pte Ltd, penerbit Obligasi Konversi Bergaransi senilai US$ 375 juta berkupon 9,25 persen.

Ketiga perusahaan tersebut berhasil memperoleh penundaan pembayaran utang selama enam bulan terhadap upaya hukum dan paksa yang dapat dilakukan oleh kreditor. Hal itu dilakukan untuk memfasilitasi pembicaraan dengan para pemegang surat utang (noteholders) dan pemegang obligasi (bondholders) dalam melanjutkan upaya restrukturisasi.

Sebelumnya, PT Bumi Resources Tbk (BUMI) mengalihkan 19 persen saham senilai US$ 950 juta di PT Kaltim Prima Coal (KPC) kepada China Investment Corporation (CIC). Pelepasan itu dilakukan sebagai bagian dari perjanjian penyelesaian utang yang sudah diumumkan 9 Oktober 2013.

Sekretaris Perusahaan BUMI Dileep Srivastava mengatakan BUMI memiliki utang kepada CIC sebesar US$ 1.989 juta atau Rp 23,77 triliun. Utang tersebut terdiri atas pokok utang, bunga yang ditangguhkan, dan penalti atas pelunasan yang dipercepat. “Setelah pengalihan ini, utang kami tersisa US$ 1.039,” kata Dileep dalam keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia, Kamis, 3 Juli 2014. (TEMPO.CO)