Nusron Wahid Dukung Pemblokiran Media Islam

Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nusron Wahid

JAKARTA - wartaexpress.com – Terkait dengan pemblokiran media Islam yang menuai banyak kritikan dan kecaman, Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nusron Wahid menyatakan, bahwa dirinya mendukung langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memblokir situs-situs Islam karena dianggap penyebar paham radikal.

"Kalau situs-situs itu mengajarkan antitoleransi, mengkafirkan orang yang berbeda pemikiran, tentu itu membahayakan bagi keindonesiaan kita sebagai bangsa. Pemerintah memang sudah berkewajiban melakukan upaya-upaya nyata untuk menghentikan gerakan semacam itu, termasuk dengan cara memblokir situs yang menjadi ajang kampanye dan penyebarannya," kata Nusron seperti dikutip beritasatu.com, Rabu (1/4/2014).

Bahkan menurutnya, selain memblokir situs-situs yang ia anggap intoleran, pemerintah juga harus menindak penggunaan media lain, seperti televisi dan radio, yang juga mengajarkan anti perbedaan.

"Yang sering menayangkan ajaran atau paham mem-bid’ah-kan orang yang tidak sepaham atau mengangggap yang tidak sama dengan pandangan mereka tidak Islam, harus ditindak," ujar Nusron.

Sadar atau tidak, kata Nusron, situs yang direkomendasikan oleh BNPT agar diblokir tersebut sudah menjurus anti keindonesiaan. 

"Apa yang disebarkan dalam situs-situs tersebut, sadar atau tidak, telah menganggap bahwa nilai-nilai keindonesiaan tidak sesuai dangan Islam. Ini salah," pungkasnya.

Seperti diketahui, para pimpinan media Islam sejak kemarin Selasa (31/3) sudah melakukan delegasi dengan pihak Kominfo dan BNPT untuk mengklarifikasi masalah ini. Kominfo mengakui hanya menjalankan perintah dari BNPT untuk memblokir 19 situs Islam. Kominfo sendiri tidak meneliti situs-situs itu apakah radikal atau tidak. 

"Kami hanya meneruskan dari BNPT," aku Ismail Cawidu, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo.

Sedangkan BNPT, saat ditanyakan oleh perwakilan media Islam kenapa diblokir tanpa pemberitahuan dan diminta ditunjukkan dimana salahnya, diminta bukti satu berita saja yang dianggap salah, ternyata itu tidak bisa dijawab dan dibuktikan oleh BNPT.

Apel Gelar Pasukan Operasi Simpatik dan Pengamanan Paskah 2015

MANADO – wartaexpress.com - Segenap personel Polda Sulut yang ditugaskan dalam Operasi Simpatik dan Pengamanan Paskah 2015, dicek kesiapannya secara langsung oleh Kapolda Sulut Brigjen Pol. Drs. Wilmar Marpaung, SH. Pengecekan ini berlangsung dalam Apel Gelar Pasukan Operasi Simpatik dan Pengamanan Paskah 2015, Rabu (1/4), di lapangan upacara Mapolda, yang ditandai dengan penyematan pita kepada perwakilan personel.

Dalam sambutannya, Kapolda Sulut mengatakan bahwa Operasi Simpatik tahun 2015 kali ini akan berbeda dengan operasi sebelumnya, karena akan mengusung Semangat Polantas Profesional Penggerak Revolusi Mental Guna Mewujudkan Pelayanan Prima. Hal ini sesuai dengan program “Quick Wins” yang sedang dilaksanakan oleh Polri salah satunya adalah Bulan Tertib Berlalu Lintas Secara Tematik, yang dinilai sangat tepat bila kegiatan tersebut dikaitkan dengan operasi simpatik 2015.

Lanjut disampaikan Kapolda, dalam pelaksanaan Operasi Simpatik ini ada dua hal yang ingin dicapai yaitu intern dan ekstern.

“Faktor intern, berupa Polisi lalu lintas yang dapat menjadi contoh, tauladan, dan panutan oleh masyarakat. Sedangkan ekstern, berupa pengawasan, penertiban yang dilakukan oleh Polantas kepada masyarakat pengguna jalan berupa kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan dengan membiasakan tertib dimana saja kita berada dan akan membentuk suatu perilaku yang baik,” ujar Kapolda.

Kapolda berharap kepada seluruh personel yang terlibat dalam Operasi Simpatik agar menghindari sifat dan perbuatan yang dapat menyinggung dan menyakiti masyarakat sebagai pengguna jalan yang akhirnya dapat menjadi penilaian negatif tentang kepolisian terutama Polisi lalu lintas.

“Utamakan keamanan dan keselamatan dalam pelaksanaan tugas di lapangan selama operasi baik petugas Polri maupun masyarakat pada umumnya,” harap Kapolda.

Terkait pengamanan hari Paskah, Kapolda mengajak seluruh personel untuk memaknainya dengan meningkatkan keimanan dan ketaqwaan.

“Dengan memaknai dan menghayati makna Paskah, mari kita tingkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta dapat melaksanakan tugas-tugas pengamanan kegiatan yang berkaitan dengan hari raya Paskah tersebut,” pungkas Kapolda.

Pada pelaksanaan Operasi Simpatik yang berlangsung sejak tangal 1 hingga 21 April mendatang, Polda Sulut menurunkan kurang lebih 30 Personel dari Ditlantas dan fungsi lain diantaranya Bid Propam Polda Sulut. Sedangkan untuk pengamanan Hari Paskah, personel yang ditugaskan sebanyak 250 orang, yang merupakan gabungan dari berbagai fungsi antara lain: Dit Intelkam, Dit Sabhara, Dit Pamobvit, Sat Brimobda dan Ditlantas. 250 personel tersebut akan ditempatkan diberbagai tempat seperti Gereja, pusat perbelanjaan dan tempat-tempat strategis lainnya baik menjelang, saat maupun setelah perayaan Paskah.

Alasan pemerintah menganggap kenaikan harga BBM wajar

JAKARTA - wartaexpress.com - Pemerintah kembali menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Premium dan Solar untuk daerah luar Jawa, Madura, dan Bali sebesar Rp 500 per liter. Atas kenaikan BBM tersebut, kini harga premium baru sebesar Rp 7.300 per liter dan solar baru Rp 6.900 per liter.

Pemerintah menganggap bahwa kenaikan BBM kali ini adalah hal yang wajar. Mengingat tidak adanya anggaran subsidi dalam APBN yang jika tidak dinaikkan kerugian akan ditanggung sendiri oleh Pertamina.

Protes dari masyarakat dianggap sebagai sesuatu yang biasa terjadi ketika adanya perubahan baru pada hal-hal tertentu yang bersinggungan langsung dengan kehidupan sehari-hari. Pemerintah tak terlalu ambil pusing dengan banyaknya keluhan masyarakat.

Di antara alasan pemerintah terkait kenaikan BBM menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, bahwa kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebesar Rp 500 per liter yang resmi diberlakukan pemerintah pada Sabtu (28/3), disebabkan nilai Rupiah yang melemah.

"Kita tahu Rupiah sekarang masih Rp 13.000 lebih per dolar AS, minyak juga naik lagi," kata JK, Minggu (29/3)

JK sapaan akrabnya mengatakan kenaikan harga BBM tersebut tentu ada pengaruhnya baik pengaruh positif maupun negatif.

Di lain sisi, JK komentar bahwa harga BBM akan terus berubah karena pemerintah sudah memberikan subsidi tetap untuk Solar dan mencabut subsidi Premium.

JK menyebut, pencabutan subsidi Premium dan sistem subsidi tetap untuk Solar adalah kebijakan yang baik. Dana subsidi bisa dialihkan ke tempat lebih produktif dan berguna seperti untuk pembangunan sekolah.

Namun demikian, JK menyadari banyak protes dari masyarakat maupun dari mahasiswa terkait kenaikan harga BBM kali ini. JK menanggapi santai dan menilai masyarakat Indonesia memang suka protes.

"Di Indonesia apa saja orang protes, naik sedikit diprotes. Tapi kita ingin membuat lebih banyak jalan yang bagus, sekolah dari dana subsidi. Sekarang BBM naik karena Rupiah melemah, itu saja kebijakan yang diambil," katanya.

Sementara Staf Khusus Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Widhyawan Prawiraatmaja mengatakan, keputusan pemerintah kembali menaikkan harga BBM bukan tanpa sebab. Menurutnya, kenaikan harga yang dilakukan pada tanggal 28 Maret itu sudah disesuaikan dengan melihat perkembangan dan penyesuaian harga berdasarkan biaya dasar.

"Ada beberapa hal yang pemerintah lihat seperti melihat pajak, pajak daerah, biaya pengolahan dan distribusi," kata Widhyawan dalam diskusi mingguan dihelat merdeka.com, Radio Republik Indonesia, Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI), dan Institut Komunikasi Nasional (IKN) yang bertajuk 'naik turun harga BBM apa untungnya untuk rakyat?' di Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (29/3).

Selain itu, keputusan pemerintah menaikkan harga BBM sudah sesuai dengan RAPBNP tahun 2015. "Kita juga sudah menyesuaikan dengan nilai tukar," lanjutnya.

Eksekusi Bali Nine, Jaksa Agung ‘Lempar Bola’

Jaksa Agung HM. Prasetyo. (Foto: Antara)

JAKARTA - wartaexpress.com - Eksekusi mati duo Bali Nine dan terpidana mati lainnya, belum bisa dipastikan waktunya. Eksekusi mati Andrew Chan dan Myuran Sukumaran serta terpidana mati lainnya masih menunggu proses hukum. Demikian dikatakan Jaksa Agung H.M Prasetyo ketika ditanyakan tentang eksekusi tersebut.

Ada dua terpidana yang mengajukan Peninjauan Kembali (PK), yakni Serge Areski Atlaoui. “Kita tunggu prosedur hukumnya selesai semua dulu,” kata Prasetyo, di Istana Negara Jakarta, Senin 30 Maret 2015.

Prasetyo menjelaskan eksekusi mati terhadap terpidana tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus serentak. “Supaya praktis dan cepat selesai dan jangan ada kesan kami ditekan-tekan,” katanya.

Disinggung soal kapan eksekusi itu, Prasetyo tidak bisa memastikan. Mengingat proses hukum PK masih berlangsung, dan ada juga yang ditunda. “Tanya ke Mahkamah Agung. Yang memutuskan di sana,” ujar mantan politikus Partai Nasdem itu. Dia mengaku, saat ini masih terus berkoordinasi dengan MA.

Martin Anderson adalah WN Ghana yang ditangkap polisi dalam kepemilikan heroin 50 kg. Grasi sudah diajukan ke Presiden Joko Widodo tapi ditolak.

Sementara, Serge Areski Atlaoui adalah WN Prancis. Divonis terlibat pengoperasian pabrik ektasi. Dia mengajukan PK setelah MA memvonis dirinya pada 2007. PK diajukan 10 Februari 2015 di PN Tangerang. Sidang perdana baru 11 Maret 2015.

Warga Perbatasan Gunakan Dua Mata Uang

Seorang pedagang menghitung uang rupiah dan ringgit Malaysia hasil penjualan berbagai jenis kebutuhan sehari-hari di Pasar Sei Pancang, Kecamatan Sebatik Utara, Nunukan, Kaltara, 29 Maret 2015

NUNUKAN – wartaexpress.com - Warga perbatasan di Pulau Sebatik Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, sampai saat ini masih menggunakan dua mata untuk melakukan transaksi jual beli.

Sebagaimana dikemukakan, Haniah, pedagang kue di Pasar Sei Pancang, Minggu (29/3), telah menjadi tradisi bagi masyarakat setempat setiap berbelanja dipastikan menggunakan salah satu dari dua mata uang, tergantung mata uang yang dimiliki.

Namun, kata dia lagi, seluruh masyarakat Pulau Sebatik khususnya yang berada di wilayah tapal batas memiliki dua jenis mata uang tersebut yakni ringgit (Malaysia) dan rupiah (Indonesia).

Haniah yang berdomisili di RT 06 Desa Sei Pancang ini mengaku, tidak pernah menentukan sendiri kepada pelanggannya jenis mata uang tertentu yang diterimanya tetapi menyerahkan sepenuhnya kepada mereka akan membayar dengan mata uang apapun.

Mengenai masyarakat setempat yang bertransaksi dengan menggunakan dua mata uang itu, memang telah lama berlangsung karena kedekatan emosional antara pulau itu dengan Malaysia yang berbatasan daratan.

Ia menerima mata uang ringgit Malaysia saat memasarkan barangnya di sejumlah pasar karena dapat membantunya apabila akan berbelanja ke negara tetangga tersebut dengan tidak perlu bersusah payah ke "money changer".

Secara terpisah, Haji Tamir yang berbelanja di pasar itu mengatakan, masalah berlakunya dua mata uang saat bertransaksi di sejumlah pasar di Pulau Sebatik bukan barang baru tetapi telah berlangsung sejak pulau itu terhuni pada 1960-an silam.

Menurut dia, berlakunya mata uang rupiah dan ringgit di wilayah perbatasan itu karena seluruh bahan kebutuhan sehari-hari masyarakat setempat diperoleh dari Malaysia yang dipasok oleh pedagang setiap hari.

Berdasar pantauan di Pasar Sei Pancang Kecamatan Sebatik Utara dan Pasar Minggu Desa Ajikuning Kecamatan Sebatik Tengah, seluruh masyarakat di pulau yang berbatasan langsung dengan Negeri Sabah, Malaysia ini proses jual beli menggunakan mata uang ringgit Malaysia dengan rupiah.

Pemerintahan Jokowi Lebih Buruk Dari Soeharto

Ichsanuddin Noorsry

wartaexpress.com - Menyikapi kondisi politik dan ekonomi yang terus bergolak, pengamat Ekonomi UGM, Ichsanuddin Noorsry menilai, pemerintaha Presiden Joko Widodo saat ini sangat jauh dari prinsip Good Governance.

Dalam hal stabilitas ekonomi khususnya, Jokowi telah gagal memandirikan Indonesia dari tekanan asing. Bebrbeda dengan pemerintahan Soeharto pada masa orde baru yang jauh lebih kuat dalam segi ekonominya.

"Era Soeharto lebih berhasil menggunakan stabilitas harga untuk stabilitas politik, saat ini persoalan di Indonesia enggak pernah bisa lepas dari ketergantungan kita dengan Amerika," ujar Ichsanuddin, Sabtu (28/3).

Ichsan mengatakan, salah satu dampak dari tidak stabilnya ekonomi Indonesia adalah kondisi politik yang carut marut. Pada era Soeharto, kendali atas stabilitas negara berada dibawah genggamannya. Jokowi sendiri saat ini kerap mendapatkan kritikan karena banyak mengeluarkan kebijakan yang tak berpihak pada rakyat.

Gagalnya Jokowi mempertahankan stabilitas harga berdampak pada tidak stabilnya politik. Ketidakstabilan ekonomi akan memicu inflasi, ketika angka inflasi tinggi, maka angka kemiskinan juga semakin tinggi, hal ini akan meningkatkan kerusuhan sosial sehingga akan memicu kerusuhan politik juga.