![]() |
Ketua Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nusron Wahid |
JAKARTA - wartaexpress.com – Terkait
dengan pemblokiran media Islam yang menuai banyak kritikan dan kecaman, Ketua
Umum Gerakan Pemuda (GP) Ansor Nusron Wahid menyatakan, bahwa dirinya mendukung
langkah pemerintah, dalam hal ini Kementerian Komunikasi dan Informatika
(Kemkominfo) dan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) yang memblokir
situs-situs Islam karena dianggap penyebar paham radikal.
"Kalau situs-situs itu mengajarkan antitoleransi, mengkafirkan orang yang berbeda pemikiran, tentu itu membahayakan bagi keindonesiaan kita sebagai bangsa. Pemerintah memang sudah berkewajiban melakukan upaya-upaya nyata untuk menghentikan gerakan semacam itu, termasuk dengan cara memblokir situs yang menjadi ajang kampanye dan penyebarannya," kata Nusron seperti dikutip beritasatu.com, Rabu (1/4/2014).
Bahkan menurutnya, selain memblokir situs-situs yang ia anggap intoleran, pemerintah juga harus menindak penggunaan media lain, seperti televisi dan radio, yang juga mengajarkan anti perbedaan.
"Yang sering menayangkan ajaran atau paham mem-bid’ah-kan orang yang tidak sepaham atau mengangggap yang tidak sama dengan pandangan mereka tidak Islam, harus ditindak," ujar Nusron.
Sadar atau tidak, kata Nusron, situs yang direkomendasikan oleh BNPT agar diblokir tersebut sudah menjurus anti keindonesiaan.
"Apa yang disebarkan dalam situs-situs
tersebut, sadar atau tidak, telah menganggap bahwa nilai-nilai keindonesiaan
tidak sesuai dangan Islam. Ini salah," pungkasnya.
Seperti diketahui, para pimpinan media Islam
sejak kemarin Selasa (31/3) sudah melakukan delegasi dengan pihak Kominfo dan
BNPT untuk mengklarifikasi masalah ini. Kominfo mengakui hanya menjalankan
perintah dari BNPT untuk memblokir 19 situs Islam. Kominfo sendiri tidak
meneliti situs-situs itu apakah radikal atau tidak.
"Kami hanya meneruskan dari BNPT," aku
Ismail Cawidu, Kepala Pusat Informasi dan Humas Kemkominfo.
Sedangkan BNPT, saat ditanyakan oleh perwakilan media Islam kenapa diblokir tanpa pemberitahuan dan diminta ditunjukkan dimana salahnya, diminta bukti satu berita saja yang dianggap salah, ternyata itu tidak bisa dijawab dan dibuktikan oleh BNPT.
Sedangkan BNPT, saat ditanyakan oleh perwakilan media Islam kenapa diblokir tanpa pemberitahuan dan diminta ditunjukkan dimana salahnya, diminta bukti satu berita saja yang dianggap salah, ternyata itu tidak bisa dijawab dan dibuktikan oleh BNPT.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar