Raja Arab Bagi-bagi Uang Rp 419 Triliun ke Rakyatnya

Presiden AS Barack Obama berjalan bersama Pangeran Arab Saudi yang baru Raja Salman (kanan), sesaat setelah tiba di Bandara Internasional King Khalid Riyadh pada 27 Januari 2015. (sumber: AFP Photo)

WARA - Raja Salman bin Abdulaziz Al Saud merayakan pengangkatan dirinya sebagai penguasa baru Arab Saudi dengan membagi-bagikan uang.

Tidak tanggung-tanggung, uang sebanyak 21 miliar pound sterling atau sekitar Rp 419 triliun dibagi-bagikan kepada semua pegawai negeri (dlam bentuk dua bulan gaji), prajurit, pelajar, dan pensiunan.

"Rakaytku yang tercinta, kalian berhak mendapatkan lebih dan apa pun yang saya lakukan, saya tidak akan bisa memberi hak yang layak kalian dapatkan," tulis Sang Raja, melalui akun Twitter-nya.

Sebagai gambaran, anggaran untuk program infrastruktur dalam APBN 2015 di Indonesia adalah Rp 290 triliun, masih jauh di bawah "uang terima kasih" negeri kaya minyak tersebut.

Warga Saudi yang berbahagia mengatakan akan membelanjakan uang tersebut untuk liburan, smartphone, jam mewah. Beberapa pria juga dikabarkan akan menggunakan uang tersebut untuk menikah lagi.

"Saatnya berpesta di Arab Saudi," ujar John Sfakianakis, seorang direktur untuk kawasan Timur Tengah di perusahaan investasi Ashmore Group.

Beberpa perusahaan swasta juga dikabarkan membagi-bagikan uang bonus kepada karyawannya.

Raja Salman diangkat setelah kakak tirinya Abdullah meninggal di usia 90 tahun. Hal serupa juga dilakukan Abdullah ketika di menjadi raja pada tahun 2005. Ketika itu, dia menaikan gaji pegawai negeri sebesar 15 persen dan membagi-bagikan bonus satu kali gaji kettika sembuh dari penyakit di 2011.

Pengamat mengatakan dengan jatuhnya harga minyak, maka tradisi royal raja-raja Arab ini akan semakin sulit dilakukan. (BS)

Diam-diam Pimpinan KPK Taufiqurrahman Ruki Sambangi Bareskrim

Taufiequrachman Ruki

Jakarta - WARA - Pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Taufiequrachman Ruki, menyambangi Gedung Bareskrim Mabes Polri, Rabu (25/2) malam. Ruki masuk lewat pintu belakang sehingga kedatangannya luput dari pantauan awak media.

Namun informasi dihimpun di lapangan, Ruki tiba sekitar pukul 19.10 WIB. Dengan menggunakan kemeja, ia langsung masuk ke Gedung Bareskrim Mabes Polri lewat pintu belakang.

"Iya ada pertemuan," kata seorang ajudan Kabareskrim Komjen Budi Waseso, yang enggan disebutkan namanya.

Ruki datang seorang diri menaiki mobil Toyota Lexus bernomor polisi B 2023 BP. Menurut pantauan di lokasi mobil tersebut kini parkir di belakang Gedung Bareskrim.

Hingga berita ini diturunkan sekitar pukul 20.30 WIB, belum ada keterangan resmi dari pihak Polri maupun KPK. Seperti diketahui Taufiequrachman Ruki merupakan pimpinan KPK dari kalangan polisi.

Sebelumnya peraih adimakayasa angkatan 71 sempat memimpin lembaga antirasuah saat kisruh sprindik mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum menjadi tersangka. Saat itu pimpinan KPK melanggar kode etik terkait bocornya Sprindik tersebut. (Merdeka)

Plt Ketua KPK ikut serang BW & Samad

Pimpinan KPK temui Jaksa Agung

Jakarta - WARA - Kasus Ketua dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) non-aktif menuai berbagai persepsi bagi publik. Banyak pihak menyebut hal itu merupakan upaya kriminalisasi untuk KPK.

Namun, tidak untuk Pelaksana tugas (Plt) Ketua KPK, Taufiqurrahman Ruki. Dia menilai kasus kedua pimpinan KPK non-aktif itu lahir lantaran 'ulah' dari sikap ataupun tindakannya selama ini.

"Kan pimpinan KPK lama yang tidak benar," cetus Ruki di gedung KPK, Jakarta, Rabu (25/2).

Ruki mengungkapkan penyataan tersebut usai diberondong banyak pertanyaan oleh media terkait belum terselesaikannya semua perencanaan penuntasan kasus-kasus yang sedang ditangani KPK. Bahkan, rencana yang sudah diangan-angankan harus terhenti oleh penetapan status tersangka dari kepolisian kepada dua pimpinan non-aktif lembaga antirasuah tersebut.

Ruki yang disinggung soal status tersangka Abraham Samad (AS) maupun Bambang Widjojanto (BW) pun enggan menjawab lebih jauh. Dia hanya menjawab dengan diplomatis.

"Kami menghormati Mabes Polri yang punya kewenangan untuk mengusut seseorang siapa pun, sama juga KPK harus dihormati untuk mengusut seseorang siapa pun itu tentu konteksnya korupsi, ini pengertian dalam bangun komunikasi baik antar lembaga maupun personal," jelas Ruki.

Sehingga menyangkut status AS dan BW, kata dia, menjadi catatan khusus bagi lembaga antirasuah.

"Yang sedang kami tangani adalah mengenai kasus dimana saudara AS dan saudara BW dijadikan tersangka. Itu juga menjadi catatan khusus," tandasnya.

Seperti diketahui Ketua dan Wakil Ketua KPK non-aktif, Abraham Samad dan Bambang Widjojanto telah ditetapkan tersangka oleh Bareskrim Mabes Polri saat masih aktif menjabat Ketua dan Wakil Ketua KPK.

Bareskrim Mabes Polri menetapkan AS sebagai tersangka kasus dugaan pemalsuan dokumen. Sementara untuk BW, Bareskrim juga menetapkan status tersangka namun dalam kasus yang berbeda yakni dugaan mengarahkan saksi untuk memberikan keterangan palsu dalam persidangan sengketa Pilkada Kotawaringin Barat, Kalimantan Tengah, di Mahkamah Konstitusi. (Merdeka.com)

Presiden: Utamakan Produk Beras Dalam Negeri

Presiden Joko Widodo melepas puluhan truk bermuatan beras yang akan disalurkan dalam operasi beras dan penyaluran raskin di halaman depan Gudang Bulog No. 20, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Rabu (25/2). (sumber: Suara Pembaruan)

Jakarta - WARA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menginstruksikan Perum Bulog mengutamakan stok beras lokal ketimbang beras impor untuk mengendalikan harga beras di dalam negeri. Hal itu sangat memungkinkan karena stok beras lokal di gudang Perum Bulog saat ini mencapai 1,4 juta ton. Apalagi pada Maret sejumlah daerah di Indonesia memasuki masa panen dan April terjadi panen raya.

“Saya tegaskan bahwa pasokan kita cukup sampai panen berikutnya, stoknya ada 1,4 juta ton. Itu akan disalurkan melalui operasi pasar (OP) maupun program beras untuk rakyat miskin (raskin),” kata Jokowi saat meninjau penyaluran serentak raskin dan OP beras 2015 di Gudang Bulog Divre DKI Jakarta, Rabu (25/2).

Kepala Negara sama sekali tidak menyinggung rencana pemerintah mengimpor beras. Dengan melihat stok yang masih melimpah dan datangnya panen bulan depan, peluang impor menjadi minim. 

“Mulai Maret, Indonesia akan memulai masa panen dan mencapai titik kulminasinya pada April, ada panen raya. Jangan impor (beras), itu harus kita junjung sendiri. Kalau kita impor, itu tergantung kurs,” tutur Presiden.

Di tempat yang sama, Direktur Utama Perum Bulog Lenny Sugihat mengatakan, pihaknya tidak akan mengimpor beras dalam waktu dekat. Impor hanya diperlukan jika pasokan di dalam negeri tidak mencukupi. Apalagi sebagai BUMN, Bulog harus menjalankan amanat pemerintah sebagai pemegang sahamKetika pemerintah menginstruksikan tidak impor beras, Bulog harus menjalankannya. 

“Kami tidak bicara impor. Bulog itu off taker. Kembali lagi kalau produksi nasionalnya melimpah, pengadaan dalam negeri cukup, untuk apa impor?!” ujar Lenny.

Dalam kesempatan itu, Presiden Jokowi juga berjanji segera meredam gejolak harga beras di dalam negeri. Saat ini, stok beras di gudang Bulog masih mampu mencukupi kebutuhan sampai masa panen Maret hingga April 2015, yakni 1,4 juta ton. Di sisi lain, OP akan terus dilakukan dan penyaluran beras untuk rakyat miskin akan ditingkatkan volumenya.

Kepala Negara menegaskan, berapa pun beras yang dibutuhkan akan didorong masuk ke pasar, termasuk Pasar Induk Cipinang yang merupakan pasar beras terbesar di Tanah Air. Pemerintah siap menyalurkan beras hingga 300 ribu ton untuk mengendalikan harga beras melalui OP. 

"Jangan ada lagi pikiran kekurangan stok, tidak ada suplai. Suplai akan terus ada, berapa pun yang diminta. Saya juga sampaikan bahwa stok beras kita cukup sampai masa panen nanti," tegas dia.

Dalam acara yang dihadiri perwakilan Bulog dari Bandung, Palembang, Surabaya, dan Bali itu, Presiden Jokowi pun menginstruksikan mereka segera menyalurkan beras raskin sampai habis, sehingga kebutuhan masyarakat terpenuhi. “Dengan begitu, suplai dan permintaan bisa seimbang dan harga bisa normal kembali,” papar dia.

Dalam laporannya kepada Presiden, Lenny Sugihat mengatakan, pihaknya siap menyalurkan beras raskin dan OP di seluruh Indonesia. Sejak Januari-Februari 2015 telah disalurkan raskin sebanyak 175 ribu ton dan OP 56 ribu ton. Pada Rabu (25/2) disalurkan 25 ribu ton raskin dan 2 ribu ton beras OP yang merupakan bagian dari rencana penyaluran 300 ribu ton. “Dalam OP, kami dibantu TNI yang mengirimkan truknya untuk menyalurkan beras ke masyarakat,” kata dia.

Lenny mengungkapkan, program penyaluran raskin secara serentak ini merupakan komitmen pemerintah untuk menstabilkan harga dan menjaga daya beli masyarakat, sekaligus untuk mengurangi beban pengeluaran penerima raskin melalui pemenuhan sebagian kebutuhan pangan, khususnya beras. Tahun ini, raskin diberikan kepada 15.530.587 rumah tangga sasaran (RTS) dengan alokasi 15 kg per RTS per bulan. Sedangkan OP bertujuan menyediakan beras bagi masyarakat berpendapatan rendah dengan harga jual eceran tertinggi Rp 7.400 per kg di Pulau Jawa dan Rp 7.500 per kg di luar Jawa.

Dari gudang Bulog Divre DKI Jakarta siap disalurkan 1.600 ton beras OP untuk menjaga daya beli masyarakat dengan harga Rp 7.400 per kg. Sedangkan raskin dijual seharga Rp 1.600 per kg. Kepala Divisi Regional Bulog DKI Jakarta Awaluddin Iqbal mengungkapkan, ada 118 truk yang diberangkatkan kemarin untuk penyaluran raskin dan beras OP. OP dilakukan di 12 pasar di Jakarta, yakni Pasar Minggu, Pasar Anyer Bahari, Pasar Jatinegara, Pasar Jembatan Lima, Pasar Klender, Pasar Kramatjati, Pasar Senen, Pasar Boplo, Pasar Kebayoran Lama, Pasar Tomang Barat, Pasar Tanah Abang, dan Pasar Palmerah.

Menteri Perdagangan Rachmat Gobel mengatakan, pemerintah akan menggelar OP sebanyak 300 ribu ton untuk seluruh daerah di Indonesia. OP dilakukan Bulog agar harga yang ditentukan pemerintah bisa sama ketika sampai ke masyarakat. Pemerintah juga menggandeng TNI-Polri untuk mengawasi OP agar tidak terjadi kebocoran. 

"Jika ditemukan menyalurkan beras atau menahan beras akan ditindak. Kami sudah berikan sinyal, jangan main-main. Jika tidak diindahkan akan ditindak karena membuat keresahan," tandas dia.

Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla juga memerintahkan Perum Bulog meningkatkan distribusi raskin guna menekan harga beras yang saat ini tinggi. Kenaikan harga beras lebih disebabkan berkurangnya pasokan karena jumlah raskin yang seharusnya didistribusikan Bulog sebanyak 500 ribu ton hanya didistribusikan 140 ribu ton. Akibat tidak optimalnya distribusi raskin, harga beras di sejumlah daerah mengalami kenaikan.

Kalla menegaskan, walaupun ada kenaikan harga, saat ini belum perlu dilakukan impor karena stok yang ada di Bulog masih cukup, yakni 1,4 juta ton. Stok beras akan bertambah mengingat dalam tiga bulan ke depan terjadi panen dan panen raya. 

“Stok beras saat ini yang mencapai 1,4 juta ton sebenarnya cukup dan jumlah tersebut akan meningkat mengingat Maret, April, dan Mei akan terjadi panen. Stok dan harga aman. Harga pasti akan turun, dalam beberapa hari ini harga bisa terkendali lagi dan stok di masyarakat akan cukup,” tegas dia.

Menurut Wapres, pemerintah juga tidak menginginkan harga beras terlalu rendah karena hal itu justru akan merugikan petani. Namun, di sisi lain, harga beras jangan sampai kelewat mahal karena akan memberatkan masyarakat selaku konsumen. 

"Perlu diingat kalau harga beras terlalu rendah bagaimana petani akan untung. Jangan selalu melihat dari sisi konsumen yang menginginkan harga murah, kita juga harus pikirkan petani," ujar dia.

Tekanan Politik

Ketua PBNU yang juga Guru Besar Sosial Ekonomi Industri Pertanian Fakultas Teknologi Pertanian Universitas Gadjah Mada (UGM) Mochammad Maksum Machfoedz yang dihubungi Investor Daily mengungkapkan, produksi beras saat ini cenderung surplus. Konsumsi rutin juga berlangsung normal. Namun, di lapangan justru harga beras melonjak.

“Ini memang patut dipertanyakan bahwa ada 'sesuatu' yang terjadi saat ini. Ada semacam tekanan politik yang dibuat agar impor beras bisa dilakukan. Ada yang memanfaatkan situasi, sebuah tekanan politik supaya bisa impor,” papar dia.

Menurut Maksum, hal itu wajar mengingat dengan konsumsi beras nasional sebanyak 31 juta ton per tahun, bisnis beras sungguh menggiurkan. Dengan harga beras saat ini rata-rata Rp 8.000-10.000 per kg, nilai bisnis beras berkisar Rp 250-300 triliun per tahun. 

“Apabila 'dimainkan' 1 persen saja, itu sudah setara dengan keuntungan Rp 2,5 triliun per tahun. Di sinilah ada peluang pihak-pihak tertentu untuk mendorong impor. Dengan harga beras dari luar negeri Rp 7.000 per kg, sementara di dalam negeri Rp 10 ribu per kg, ada selisih 30 persen yang merupakan keuntungan apabila impor. Inilah yang dikejar para pemburu rente,” tegas dia.

Maksum mengungkapkan, pemerintah jangan membiarkan hal ini terjadi. Beras adalah komoditas strategis yang harus bisa dikendalikan oleh negara. Produksi harus ditingkatkan dan distribusi harus dibenahi. 

“Adalah tugas negara untuk menyediakan pangan bagi rakyatnya, jangan sampai negara kalah oleh para pemburu rente. Jangan hanya teriak, tapi harus bisa ditangkap dan diberi sanksi,” tutur Maksum.

Sementara itu, Wakil Ketua Umum Kadin Bidang Pemberdayaan Daerah Tertinggal dan Bulog Natsir Mansyur menjelaskan, selama suplai lebih sedikit dari permintaan, para spekulan akan menjadikannya sebagai peluang untuk memainkan harga. Solusinya bukan hanya menambah beras di pasar melalui OP.

Kegiatan OP ibarat Panadol yang hanya mampu mengurangi rasa sakit untuk sementara waktu. Apalagi dalam OP saat ini hanya dialokasikan 300 ribu ton, atau separuh dari kebutuhan. “Harus ada solusi jangka panjang karena saat ini manajemen perberasan di Indonesia sangat rapuh,” ujar dia.

Untuk membenahi manajemen perberasan dan meredam gejolak harga beras, kata Natsir, pemerintah harus memperkuat stok beras, baik stok beras pemerintah melalui Bulog maupun stok beras di masyarakat. 

Caranya, pemerintah perlu meningkatkan cadangan beras pemerintah (CBP) dari saat ini yang hanya 500 ribu ton. Sedangkan untuk memperkuat stok beras rakyat, pemerintah bisa menambah alokasi raskin yang saat ini 15 kg per bulan per orang (untuk 15 hari) menjadi 30 kg (untuk 30 hari). 

“Kalau stok beras pemerintah melimpah, rakyat punya stok yang cukup, siapa yang mau memainkan harga? Konsumennya kan tidak ada?!” tandas Natsir. (BS)