Jakarta - WARA - Direktur Eksekutif SMRC Djayadi Hanan, mengatakan bahwa saat
ini sudah cukup bagi Presiden Jokowi untuk mengambil keputusan mengenai
calon Kapolri baru. Dia menilai, Jokowi sebagai kepala pemerintahan
tertinggi harusnya berani mengambil segala resiko, dari apapun keputusan yang
akan diambilnya.
"Saat ini legitimasi politik juga harus didapat dari publik secara umum. Itulah yang harus melekat dalam sebuah kebijakan. Kemungkinannya memang cuma dua, melantik atau tidak. Maka saya rasa presiden sudah cukup untuk memutuskan yang mana yang akan menjadi keputusannya," kata Hanan di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2).
Sudah satu bulan lebih semenjak calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, namun Jokowi belum juga bersikap. Partai pendukungnya PDIP dan Komisi III DPR secara mayoritas meminta agar Jokowi tetap melantik, sementara masyarakat khususnya pegiat antikorupsi minta Presiden ganti sosok Budi Gunawan dengan petinggi Polri lainnya.
"Tapi apa dampaknya? Akan ada komplikasi hukum dan tuduhan bahwa presiden melanggar konstitusi. Maka kalau tidak jadi melantik, presiden harus memastikan bahwa pendapat hukum yang mengatakan hal itu nggak masalah, dan tentunya harus didukung dengan pendapat publik," katanya menambahkan.
Ketika ditanya lebih lanjut, kemungkinan resiko apa saja yang harus dihadapi oleh presiden jika keputusannya batal melantik BG sebagai Kapolri, Hanan mengatakan, hal itu bisa bermacam-macam. Bahkan dirinya tak menutup kemungkinan jika sampai salah ambil keputusan, presiden bisa langsung kehilangan kepercayaan publik yang selama ini menopangnya hingga sampai pada posisinya sekarang.
"Resikonya bisa ditanyai oleh DPR, diinterpelasi, atau bahkan di hak angket. Presiden harus memperhitungkan hal tersebut. Sebab kontroversi Kapolri ini sepertinya akan terus berlanjut, karena keterkaitan hubungan dengan KPK dan publik. Bisa saja ujungnya nanti ada resiko bagi presiden berupa penurunan kepercayaan publik kepadanya," kata Hanan. (Merdeka.com)
"Saat ini legitimasi politik juga harus didapat dari publik secara umum. Itulah yang harus melekat dalam sebuah kebijakan. Kemungkinannya memang cuma dua, melantik atau tidak. Maka saya rasa presiden sudah cukup untuk memutuskan yang mana yang akan menjadi keputusannya," kata Hanan di Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (14/2).
Sudah satu bulan lebih semenjak calon Kapolri Komjen Pol Budi Gunawan ditetapkan sebagai tersangka, namun Jokowi belum juga bersikap. Partai pendukungnya PDIP dan Komisi III DPR secara mayoritas meminta agar Jokowi tetap melantik, sementara masyarakat khususnya pegiat antikorupsi minta Presiden ganti sosok Budi Gunawan dengan petinggi Polri lainnya.
"Tapi apa dampaknya? Akan ada komplikasi hukum dan tuduhan bahwa presiden melanggar konstitusi. Maka kalau tidak jadi melantik, presiden harus memastikan bahwa pendapat hukum yang mengatakan hal itu nggak masalah, dan tentunya harus didukung dengan pendapat publik," katanya menambahkan.
Ketika ditanya lebih lanjut, kemungkinan resiko apa saja yang harus dihadapi oleh presiden jika keputusannya batal melantik BG sebagai Kapolri, Hanan mengatakan, hal itu bisa bermacam-macam. Bahkan dirinya tak menutup kemungkinan jika sampai salah ambil keputusan, presiden bisa langsung kehilangan kepercayaan publik yang selama ini menopangnya hingga sampai pada posisinya sekarang.
"Resikonya bisa ditanyai oleh DPR, diinterpelasi, atau bahkan di hak angket. Presiden harus memperhitungkan hal tersebut. Sebab kontroversi Kapolri ini sepertinya akan terus berlanjut, karena keterkaitan hubungan dengan KPK dan publik. Bisa saja ujungnya nanti ada resiko bagi presiden berupa penurunan kepercayaan publik kepadanya," kata Hanan. (Merdeka.com)
