Sejuta Lebih Warga Prancis Turun ke Jalan Kutuk Terorisme

Jutaan warga Prancis berkumpul di Place de la Republique untuk mengikuti aksi solidaritas paska Paris diguncang aksi terorisme. (11/01/2015) (REUTERS/Youssef Boudlal)

Paris - WARA - Lebih dari satu juta warga Prancis berkumpul di pusat Kota Paris, pada Minggu siang waktu setempat, 11 Januari 2015. Ini sebagai bentuk solidaritas untuk menolak aksi terorisme.

Bersama para pemimpin dunia lainnya, mereka berjalan kaki dari tempat bersejarah, Place de la Republique, menuju ke Place de la Nation. 

Menurut Stasiun berita Al-Jazeera, beberapa pemimpin dunia yang hadir antara lain Perdana Menteri Inggris, David Cameron, Kanselir Jerman, Angela Merkel, Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, Raja dan Ratu Yordania, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, John Kerry dan Menlu Rusia, Sergei Lavrov. Tidak ingin kecolongan lagi, otoritas keamanan di Prancis menyiagakan sekitar 2.200 personil keamanan di sepanjang rute jalan kaki. 

Belum lagi pasukan penembak jitu juga ikut disiagakan di atap beberapa rumah dan gedung. Sementara, untuk mempermudah akses menuju ke tempat aksi dama itu, otoritas transportasi di Paris menggratiskan biaya transportasi umum. Sementara, operator internasional kereta, Thalys, mengaku juga memotong tarif mereka yang menuju ke Paris untuk hari ini. 

"Kami menantikan akan ada lebih banyak lagi warga yang akan ikut mendukung. Mereka semua datang dari berbagai lapisan masyarakat, termasuk komunitas Muslim," ungkap koresponden Al-Jazeeraa, Jacky Rowland. 

Selain itu, juga akan ada perwakilan dari seluruh partai politik, sebagai lambang untuk menyampaikan pesan bahwa ini saatnya untuk bersatu dan perbedaan agenda politik untuk sementara waktu harus dikesampingkan. 

Perdana Menteri Prancis, Manuel Valls, pada Sabtu kemarin mengatakan, dalam aksi damai hari ini, harus ditunjukkan sebuah kekuatan. 

"Martabat warga Prancis akan menyuarakan cinta kebebasan terhadap kebebasan dan toleransi," kata Valls. 

Aksi jalan kaki itu dilakukan sebagai bentuk penolakan terhadap terorisme setelah pada Rabu hingga Jumat kemarin, Paris dalam keadaan mencekam. Saat itu terjadi dua penyanderaan di dua lokasi berbeda. Akibat dua peristiwa itu, sebanyak 17 orang tewas. 

Kejadian dimulai pada hari Rabu kemarin, ketika kakak beradik Kouachi menyerbu ke kantor majalah satir, Charlie Hebdo. Di sana, mereka membantai 12 orang, termasuk kartunis yang terkenal di Prancis. Sementara, Amedy Coulibaly menembak mati seorang polisi wanita dan 4 sandera ketika tengah menyandera di Supermarket Kosher. 

Menurut seorang anggota senior kelompok militan Al-Qaeda di Semenanjung Peninsula (AQAP) pada Rabu kemarin mengklaim operasi semacam itu dilakukan untuk membalaskan dendam atas penghinaan kepada Nabi Muhammad. (VIVAnews)

Jokowi Diminta Tarik Nama Komjen Budi Gunawan

Budi Gunawan

Jakarta - WARA - Penunjukan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai calon tunggal Kapolri dinilai janggal dan terburu-buru. Sebab, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melibatkan KPK dan PPATK dalam pengajuan calon Trunojoyo-1 sebagaimana dilaksanakan sebelumnya dalam proses seleksi menteri.
 

Peneliti Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia (PHSK) Miko Genting mengatakan Presiden Jokowi harus menarik surat pengajuan nama Komjen Budi Gunawan. Apabila tidak, maka harapan publik akan berada di tangan DPR.

"DPR seharusnya tidak begitu saja menerima usulan calon Kapolri yang diajukan oleh Presiden. Sesuai dengan Pasal 11 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian RI, dalam waktu 20 (dua puluh) hari, DPR dapat menyetujui atau tidak menyetujui usulan calon Kapolri dari Presiden."

Oleh sebab itu, pihaknya mendorong DPR melakukan uji kepatutan dan kelayakan secara optimal. Terutama dengan melakukan penelusuran secara mendalam kepada mantan ajudan Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri ini.

"Penelusuran tersebut harus memberikan penekanan pada sisi integritas, independensi, dan harta kekayaan calon. Untuk itu, pelibatan KPK dan PPATK menjadi penting dan mendesak. Ini adalah waktu yang tepat bagi DPR untuk menunjukkan komitmennya terhadap masa depan penegakan hukum dan pemberantasan korupsi," ujar dia.

Soal tidak melibatkan KPK dan PPATK, kata Miko, Presiden Jokowi telah menyampingkan prinsip kehati-hatian dan pertimbangan integritas dalam pemilihan calon Kapolri. Menurut dia, Jokowi harus mampu memegang komitmennya dalam memilih Jaksa Agung dan Kapolri yang bersih, kompeten, anti korupsi, dan komit pada penegakan hukum.

"Proses pemilihan yang berintegritas, termasuk pelibatan KPK dan PPATK, menjadi penting sebagai bentuk nyata penerjemahan visi-misi tersebut," katanya.

Lebih lanjut, pihaknya mempertanyakan peningkatan harta kekayaan Komjen Budi Gunawan yang tercantum dalam Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara menjadi Rp 22,6 miliar.

"Proses pemilihan yang akuntabel dan berintegritas baik sangatlah penting. Masih ada banyak pertanyaan terhadap figur calon Kapolri yang diajukan Presiden. Besarnya peningkatan harta kekayaan Budi Gunawan menimbulkan pertanyaan dan dugaan publik mengenai keterlibatannya dalam kasus rekening gendut." (Merdeka.com)

Masjid Syiah Dibom Tadi Malam, 6 Tewas dan Belasan Luka

Ilustrasi

Pakistan - WARA - Polisi Pakistan mengatakan, setidaknya enam orang tewas dan belasan terluka dalam serangan bom bunuh diri Jumat (9/1/2015) malam di luar masjid minoritas Muslim Syiah di Kota Rawalpindi.

Saksi mata mengatakan, pembom bunuh diri mencoba masuk ke dalam masjid di mana sedang berlangsung acara tetapi meledakkan bom itu setelah petugas keamanan mencegatnya.

Perdana Menteri Nawaz Sharif mengutuk ledakan itu. Pernyataan dari kantornya menyebutkan, "pemerintah bertekad memberantas ancaman terorisme."

Belum ada yang menyatakan tanggungjawab atas pengeboman tersebut.

Masjid Syiah itu terletak di kawasan padat kota garnisun Rawalpindi, dekat Islamabad. Serangan terjadi ketika keamanan di seluruh negara itu ditingkatkan menyusul serangan bulan lalu terhadap sekolah di Peshawar yang menewaskan 150 orang, umumnya anak-anak.

Sejak itu, pemerintah mengambil langkah-langkah administratif dan legislatif guna melawan teroris dan ekstremis. Langkah-langkah itu mencakup diberlakukannya lagi hukuman mati dan undang-undang baru yang disahkan parlemen pekan ini, yang memungkinkan dibentuknya pengadilan militer untuk mengadili warga sipil tersangka teroris. Hari Jumat, militer mengatakan pemerintah mulai menyiapkan pengadilan itu. Untuk tahap awal, sembilan pengadilan dibuat di seluruh negeri, dan "pengadilan-pengadilan itu akan segera mulai berfungsi."

Sejak serangan mematikan terhadap sekolah di Peshawar, Pakistan telah menghukum mati sembilan orang yang dinyatakan bersalah melakukan terorisme sebelumnya.

Taliban Pakistan mengaku bertanggungjawab atas serangan terhadap sekolah itu dan bersumpah melakukan serangan lagi.(Tribun/voice of america)

DPR Tantang Menteri Susi Wujudkan Swasembada Garam 2015

Pekerja memanen garam di pegaraman Desa Bunder, Pademawu, Pamekasan, Jatim.

Jakarta - WARA - Kebijakan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) untuk mempercepat realisasi swasembada garam di tahun 2015 harus didukung basis konsep yang memadai dan strategi implementasi yang aplikatif.

Anggota DPR RI Komisi IV, Rofi Munawar, menuturkan, mengingat selama ini gagalnya swasembada garam terjadi karena lemahnya manajemen produksi dan tata niaga garam yang tidak transparan.

Pemerintah menargetkan swasembada garam RI tercapai pada 2017. Meski begitu, Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, tetap ingin swasembada garam tercapai tahun 2015 ini.

Dia menilai bahwa proses perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi harus dilakukan dengan seksama dalam realisasi program swasembada garam, sebelum secara tergesa-gesa membuat target.

"KKP harus menjelaskan roadmap swasembada garam yang sedang disusun saat ini, serta bagaimana proses implementasi dan teknis koordinasi multisektor yang akan dilaksanakan. Di sisi lain dalam tata niaga, importasi garam yang selama ini dilakukan harus dibuka secara transparan dalam proses maupun peruntukannya,” kata Rofi, seperti dikutip dalam keterangan persnya, Minggu 11 Januari 2015.  

Anggota parlemen dari Jawa Timur ini mengingatkan, jika pemerintah serius, tentu semuanya bisa terealisasi dan tercapai dengan baik. Namun, apa yang tergambar dalam tiga bulan terakhir masih menunjukkan bahwa proses koordinasi dan komunikasi antarkementerian masih buruk.

Menurutnya, Susi ingin swasembada garam akhir 2015, namun keinginan tersebut bertolak belakang dengan roadmap garam yang dibuat KKP dengan Kementerian Perdagangan bahwa swasembada garam baru dapat dilakukan pada 2017.

Dia memaparkan, berdasarkan data dari KKP sepanjang tahun 2014, konsumsi garam nasional mencapai 3,8 juta ton. Dengan capaian produksi garam nasional sebanyak 2,2 juta ton, selama ini kepemilikan lahan garam rakyat hanya seluas 0,27 hektare per orang dengan produktivitas garam rakyat sekitar 80-90 ton per hektare per musim.

Adapun saat ini total kebutuhan garam industri nasional yang mencapai hampir 1,8 juta ton diimpor dari Australia, Tiongkok, Eropa, dan negara lainnya.

Rofi menjelaskan, langkah penting yang harus diambil pemerintah adalah penguatan dari sisi para petani garam lokal, dengan bantuan inovasi teknologi tepat guna dan manajemen tata kelola.

Selain itu, di dalam proses tata niga, pemerintah harus serius menekan harga garam dengan memaksimalkan peran Badan Urusan Logistik (Bulog) sebagai stabilisator harga dan proaktif untuk menyerap langsung garam dari para petani.

“Pemerintah harus memberikan kepastian kesejahteraan yang jelas untuk para petani garam, agar kemampuan produksinya terus meningkat. Memangkas mafia importasi agar tata niaga sehat,” tegas Rofi.

Dia menambahkan, swasembada garam harus memberikan dampak langsung kepada petani lokal, bukan hanya target pencapaian produksi pemerintah semata. (VIVAnews)

Pemilihan Kapolri di Era SBY Libatkan KPK, Jokowi Tidak

Komisaris Jenderal Budi Gunawan. (ANTARA/Rosa Panggabean)

Jakarta - WARA - Presiden Joko Widodo telah mengajukan calon tunggal Kapolri kepada DPR, yakni Komisaris Jenderal Budi Gunawan, yang sekarang menjabat sebagai Kepala Lembaga Pendidikan Polisi. Dalam proses penunjukan itu, Presiden Jokowi tidak melibatkan pihak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Wakil Ketua KPK, Bambang Widjojanto mengungkapkan, pada masa pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), pihaknya dilibatkan dalam pemilihan Kapolri.

"Pada pemilihan Kapolri di era SBY, KPK melakukan uji sahih laporan harta kekayaan penyelenggara negara (LHKPN) para calon dan hasilnya diserahkan langsung pada presiden, sebagai bahan untuk presiden menentukan calonnya. Pada saat ini, KPK tidak diminta untuk melakukan itu," kata Bambang, dalam pesan singkat kepada wartawan, Minggu 11 Januari 2015.

Bambang mengakui bahwa sesuai dengan Undang Undang, presiden mempunyai kewenangan untuk menentukan siapa yang akan menjadi Kapolri. Menurut dia, KPK hanya bisa meminta agar pergantian itu dilakukan sesuai tradisi terbaik yang pernah dilakukan.

"Dan juga meminta agar calon Kapolri mendatang punya integritas, akuntabilitas dan dapat bekerja sama dengan KPK," paparnya.

Lebih lanjut, Bambang mengatakan, KPK tentu akan melakukan yang terbaik, bila dilibatkan atau dimintai pendapatnya soal calon Kapolri, termasuk melakukan profil assessment. Salah satunya, adalah dengan melakukan kajian yang mendalam atas LHKPN.

Menurutnya, kajian tersebut dapat membantu untuk melakukan klarifikasi terhadap beberapa hal. Antara lain, apakah dia patuh dalam melakukan pelaporan asetnya, apakah aset yang dimiliki sesuai dengan profil penghasilannya, serta untuk melihat apakah ada potensi dan indikasi gratifikasi, atau indikasi tindak pidana korupsi lainnya.

"KPK berharap semoga yang terbaik untuk bangsa ini yang terjadi, dan presiden konsisten untuk membangun program, sistem dan strategi serta mencitrakan tradisi-tradisi yang bisa menunjukkan dan memberikan jaminan, bahwa pemberantasan korupsi dilakukan secara sungguh dan tidak melakukan tindakan yang potensial kolusif dan nepotistik," tutur Bambang. (VIVAnews)