Jumat, 02 Januari 2015

Empat Kritik Ipar Ani Yudhoyono ke Jokowi


Merdeka.com - Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto terus melakukan kritik terhadap Presiden Jokowi. Baik sebagai politisi maupun wakil ketua DPR, Agus kerap menyampaikan kritik terhadap kebijakan dan aksi Jokowi dalam memimpin pemerintahannya.

Agus yang juga adik Ipar istri Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono ini menyebut jika dalam kepemimpinannya Jokowi hanya kerap melakukan pencitraan saja. Termasuk saat wacana pemerintah untuk menurunkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi sebagai kado tahun baru.

Tidak hanya soal kebijakan politik, Agus juga menyindir Jokowi dalam kasus jatuhnya pesawat AirAsia QZ 8501 di Pangkalanbun, Kalimantan Tengah. Menurut dia, Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) justru lebih sigap dalam menanggapi insiden tersebut.

Berikut kritikan Agus Hermanto kepada Jokowi mulai dari wacana menurunkan harga BBM sampai insiden jatuhnya AirAsia seperti dihimpun merdeka.com, Rabu (31/12):

Mau turunkan BBM, Jokowi kerjanya pencitraan saja

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Sofyan Djalil memastikan, pemerintah sudah menetapkan harga baru untuk bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi per 1 Januari 2015. Keputusan ini setelah adanya perubahan kebijakan dalam pemberian subsidi BBM.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengatakan, sebaiknya Presiden Jokowi berhenti melakukan pencitraan-pencitraan dalam upaya menarik simpati publik. Menurut Agus, tidak etis rasanya bila pemerintah menaikkan harga BBM di tengah-tengah harga minyak dunia sedang mengalami penurunan.

"Kita tunggu saja, kita sudah bosen dengan kabar-kabar. Yang jelas, pada saat itu pemerintahan Jokowi menaikkan BBM betul-betul melukai hati masyarakat," kata Agus kepada wartawan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/12).

Wakil Ketua DPR itu menambahkan, sekarang ini rakyat sudah banyak menanggung beban besar. Mulai dari kenaikan TDL (tarif dasar listrik), gas dan kemudian ditambah kenaikan harga BBM di tengah harga minyak dunia mengalami penurunan.

Oleh sebab itu, tegas Agus, pemerintah tidak usah basa-basi dan mengumbar janji semata. Pemerintah Presiden Jokowi dituntut memberikan bukti-bukti atas janji-janji kampanyenya dibandingkan menebar janji kembali.

"Pencitraan saja yang dilaksanakan, sekarang memberi sinyal BBM akan turun, kita tunggu saja. Kemarin mewacanakan menghilangkan premium," ketusnya.


JK lebih sigap cari AirAsia ketimbang Jokowi

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mengapresiasi langkah Wakil Presiden Jusuf Kalla bergerak cepat dalam penanganan pencarian pesawat AirAsia QZ 8501. Pesawat itu hilang sejak Minggu (28/12) lalu.

"Saya melihat bahwa Pak JK sudah improv terus, sehingga itu sesuatu yang cukup baik, pun PM Malaysia sudah sewajarnya karena juga AirAsia ini sentralnya ada di Malaysia, dan ada juga penduduk Malaysia yang terkena musibah. Sehingga, sudah pada selayaknya seperti itu," kata Agus di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (30/12).

Atas insiden nahas itu, Jusuf Kalla lebih cepat menyampaikan rasa prihatin dan simpatinya dibandingkan Presiden Joko Widodo. JK langsung berkoordinasi dengan Basarnas untuk segera melakukan pencarian dan menemui keluarga penumpang pesawat di Surabaya.

"Memang yang terbaik kalau presiden langsung (mengucapkan turut prihatin) jauh lebih baik. Tapi secara perwakilan pemerintah, saya melihat Pak Jk sudah melaksanakan itu," jelasnya.


Rupiah melemah, Tim Jokowi sangat lemah

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto kembali menuding bila tim ekonomi pemerintahan Presiden Joko Widodo lemah. Menguatnya nilai tukar rupiah terhadap dolar dalam beberapa hari terakhir ini karena disebabkan intervensi Bank Indonesia (BI).

"Tim ekonominya Pak Jokowi kan lemah. Dolar turun rupiah naik, ini intervensi BI prestasinya," kata Agus kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (24/12).

Oleh sebab itu, tegas Agus, pemerintahan Presiden Jokowi sebaiknya tidak mengkambinghitamkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terkait anjloknya nilai tukar rupiah terhadap dolar.

"Kami melihat memang sekali lagi tim ekonomi Pak Jokowi sangat lemah. Ini perlu banyak belajar, perlu banyak juga mengetahui kelemahan-kelemahan itu," jelasnya.

Wakil Ketua DPR itu menjelaskan, sewaktu SBY menjabat sebagai presiden, nilai tukar rupiah terhadap dolar stabil. Tidak separah ketika Presiden Jokowi baru menjabat.

"Timnya Pak Jokowi lemah, jangan menyalahkan pemerintahan sebelumnya. Tim ekonomi ini tak punya kemampuan betul, rupiah menguat itu kan karena BI," tegasnya.


Jokowi tenggelamkan perahu kecil, bukan kapal

Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Agus Hermanto mengkritik keras kebijakan Presiden Joko Widodo dalam menyikapi kapal-kapal asing yang mencuri ikan di perairan Indonesia. Menurut Agus, pengeboman dan penenggelaman kapal asing tersebut hanya sebagai upaya pencitraan besar-besaran yang dilakukan pemerintahan Jokowi.

"Memang putusannya orang itu bersalah, sehingga kapalnya itu dibom padahal kalau menurut saya itu bukan kapal, perahu mungkin barang kali," kata Agus dengan nada menyindir, Jakarta, Rabu (24/12).

Agus menambahkan, yang ditenggelamkan dan dibom oleh pemerintah sebetulnya bukan kategori kapal. Tetapi hanya perahu kecil yang diketahui sudah tidak beroperasi.

"Sehingga kita negara ini beli alutsista mahal-mahal hanya untuk mengebom perahu, bisa dibayangkan ini kebijakan yang mana yang bagus," jelas Agus yang juga menjabat sebagai wakil ketua DPR ini.

"Jadi kebijakan pencitraan yang tidak benar lah seperti ini hanya pencitraan wah Indonesia sekarang berani mengebom kapal, kapal dongkrong ditarik ke tengah laut kemudian di bom, ini kan hanya berani beranian enggak pada tempatnya," imbuhnya.

Diakui Agus, memang perahu-perahu yang dibom itu sudah selesai untuk semua urusannya. Perahu itu melanggar, sudah ditangkap, ikannya sudah dilelang kemudian orangnya sudah disuruh turun dan sudah di proses hukum.

"Apa sekarang hubungan kita dengan negara lain menjadi lebih baik? kan tidak. Apa sekarang pencuri ikan menjadi lebih takut? apakah dengan ngebom itu tidak merusak biota laut? biota lautnya juga rusak, sehingga proses berani berani ini proses berani yang tidak benar ini," jelas Agus.

"Sehingga ini perlu dikoreksi, sehingga kebijakan seperti ini kebijakan pencitraan yang tidak bagus," tandasnya. (Merdeka.com)

Usai Dilantik, PNS DKI Diminta Ahok Beristigfar



Jakarta - WARA - Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama, meminta seluruh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang baru dilantik untuk beristigfar. "Bagi yang Muslim dan menerima jabatan [baru] ini, jangan ucapkan 'Alhamdulillah', tapi katakan 'Astaghfirullah' sebanyak 3 kali," kata Ahok.

Dia memberikan pengarahan di hadapan ribuan pejabat baru Pemprov DKI di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jakarta Pusat, Jum'at 2 Januari 2015.

Menurut Ahok, mengucapkan istigfar adalah bentuk kesadaran para PNS tanggungjawab dari amanah yang diberikan untuk diemban dan agar PNS tidak lupa diri.

"Saya selalu percaya bahwa Allah yang Maha Esa itu baik kepada kita semua. Dia menganggap kita setia, maka kita dikasih amanah hari ini untuk menunaikan tugas kita untuk melayani rakyat dengan menjadi pejabat di Pemprov DKI," ujar Ahok.

Ahok menambahkan, bahwa dengan menjadi pejabat di Pemprov DKI, maka para PNS itu harus benar-benar mendedikasikan pekerjaannya untuk melayani masyarakat Jakarta.

Kepada para PNS yang merasa tidak sanggup untuk memikul tanggung jawab itu, atau merasa malas bekerja karena hanya berorientasi kepada harta, bukannya melayani warga Jakarta, Ahok meminta agar mereka segera mengundurkan diri.

"Kalau bapak dan ibu merasa sudah kaya, sudah punya bunga deposito yang besar dan merasa kalau kerja itu repot, lebih baik berhenti saja. Kasih kesempatan menjadi pejabat DKI ini ke orang yang hidupnya memang ingin melayani dan hanya mendapat gaji dari rakyat," ujar Ahok. (VIVAnews)

DPR Minta Basarnas Percepat Pencarian Kotak Hitam AirAsia



Jakarta - WARA - Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI meminta Badan SAR Nasional (Basarnas) dan Tim SAR gabungan mempercepat evakuasi pesawat AirAsia QZ 8501. Ini terutama pencarian kotak hitam pesawat, yang merekam data percakapan pilot pesawat AirAsia tipe Airbus 320-200 itu.

"Ini sebuah kerja kompak. Kita berkejaran dengan waktu. 24 hari lagi baterei kotak hitam habis," ujar Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Yudi Widiana, di Lapangan Udara Iskandar, Pangkalan Bun, Kalimantan Tengah, Jumat 2 Desember 2014

Ia mengatakan, parlemen mengapresiasi kinerja Basarnas dan SAR gabungan.
"Dalam tiga hari sudah menemukan korban. Ini kerja luar biasa," katanya menambahkan.

Menurut dia, Basarnas dan Tim SAR gabungan layak mendapat apresiasi dari negara lain. Ia mengklaim, semua pujian itu membuktikan kinerja DPR RI mengesahkan UU tentang SAR tahun lalu tak sia sia.
"Sebelumnya banyak yang menganggap Indonesia rawan. Indonesia tidak siap bila ada bencana. Setelah ada undang undang kita buktikan. Kita siap," ujarnya bangga.

Politisi PKS ini meminta, Basarnas dan tim SAR gabungan tetap menjaga kekompakan dan stamina.

"Stamina penting. Kita kerja kejar kejaran dengan waktu," katanya.

Sebelumnya, Yudi bersama empat anggota komisi V lain datang ke Pangkalan Bun. Mereka berkomunikasi dengan pimpinan Basarnas, Kapolda, Muspida, Kabupaten Kota Waringin dan Provinsi Kalimantan Tengah. Selain itu, rombongan ini juga berkomunikasi dengan komandan Lapangan Udara Iskandar terkait kesiapan armada udara melakukan evakuasi. (VIVAnews)

Ingin PNS DKI Selalu Ingat Allah, Ahok Akan Bangun Masjid



Jakarta - WARA - Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama heran dengan kompleks Balai Kota yang menurutnya begitu besar, namun tidak memiliki fasilitas masjid memadai untuk melayani kebutuhan ibadah PNS DKI yang sebagian besar umat Muslim.

Hal ini disampaikan Ahok, sapaan Basuki, saat memberikan pengarahan di hadapan 4.676 orang PNS DKI yang dilantik menjadi pejabat eselon II, III, atau IV di Lapangan Monumen Nasional (Monas), Jumat, 2 Januari 2015.

"Kantor walikota saja masjidnya lebih bagus dari masjid Balai Kota," ujar Ahok.

Saat ini di Balai Kota DKI Jakarta, hanya ada sebuah musala kecil bernama 'Mushola Fatahillah' yang berada di ujung barat Kompleks Balai Kota. Musala tersebut berukuran sekitar 20x15 meter, dan hanya mampu menampung 300 jamaah.

Saat melaksanakan ibadah salat Jumat, jamaah biasanya akan meluber hingga ke selasar Balai Kota yang berada di samping Gedung Blok B tempat Gubernur dan Wakil Gubernur DKI berkantor.

Maka dari itulah, Ahok menyatakan keinginannya untuk membangun sebuah masjid yang lebih besar dan lebih layak. Masjid itu tidak akan dibangun dengan menggunakan dana APBD, namun dengan menggunakan dana urunan dari setiap PNS DKI.

"Kalau ada 2.000 hingga 3.000 orang masing-masing sumbang Rp500 ribu, kita bisa bangun masjid senilai Rp1 miliar. Nanti saya akan ikut nyumbang. Saya samain jumlah sumbangannya sama sumbangan bapak dan ibu, atau saya sumbang lebih tinggi," ujar Ahok.

Alasan utama Ahok ingin membangun sebuah masjid yang besar di Balai Kota DKI adalah untuk membuat seluruh PNS DKI, terutama para pejabat eselon II, III, dan IV yang baru saja dilantik, bisa selalu mengingat Tuhan dalam melaksanakan pekerjaan.

"Masjid ini mau kita bangun biar kita selalu ingat Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui. Bahwa sumpah jabatan yang kita lakukan dengan mengatasnamakan Allah adalah bukan sumpah yang main-main," ujar Ahok. (VIVAnews)

Polda NTT Selidiki Dugaan Keterlibatan Perwira dalam Perdagangan Manusia



Kupang - WARA - Kepolisian Daerah Nusa Tenggara Timur menindaklajuti laporan Brigadir Polisi (Brigpol) Rudy Soik soal dugaan keterlibatan petinggi Polda NTT dalam kasus perdagangan manusia di daerah itu. Sebelumnya, Brigadir Rudy Soik melaporkan mantan komandannya, Komisaris Besar Polisi (Kombespol) MS, ke Komnas HAM, Ombudsman dan Mabes Polri lantaran diduga terlibat dalam human trafficking.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Polda NTT Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Agus Santosa kepada Kompas.com, Kamis (11/12/2014) malam mengatakan, saat ini, pihaknya telah membentuk tim internal yang khusus menangani hal itu.

“Bapak Kapolda (NTT) sudah membentuk tim internal yang melibatkan Propam dan Irwasda untuk melakukan penyelidikan terhadap dugaan oknum pejabat Polda. Saat ini tim sudah bergerak untuk melakukan penyelidikan tersebut," kata Agus.

Menurut Agus, apabila kemudian dalam penyelidikan ditemukan oknum pejabat tersebut terlibat, maka akan ditindak sesuai ketentuan yang berlaku.

Sebelumnya, Polda NTT menetapkan Rudy Soik sebagai tersangka dalam dugaan penganiayaan terhadap Ismail. Dugaan itu muncul setelah Rudy yang menjabat penyidik di Direktorat Kriminal Khusus Polda NTT menjemput Ismail dan memintanya memberi tahu keberadaan Tony Seran yang diduga terlibat perdagangan manusia. Ketika Ismail menjawab tidak tahu, terjadilah cekcok di antara mereka. Saat itu, Rudy diduga memukul dan menendang dada Ismail. [Brigadir Rudy Soik Membantah Dakwaan Jaksa]

Sebelum tuduhan penganiayaan Ismail ini, Rudy telah mengadukan atasannya, Direktur Krimsus Polda NTT Komisaris Besar MS ke Komnas HAM di Jakarta pada 19 Agustus 2014. Menurut Rudy, MS telah menghentikan secara sepihak penyidikan kasus calon TKI ilegal yang sedang ia tangani. Rudy mengatakan, kasus calon TKI ilegal itu terjadi pada akhir Januari 2014. [Perkara Brigpol Rudy Soik Ibarat Menabrak "Matahari"]

Terkait laporannya ke Komnas HAM, Rudy menyatakan siap dipecat jika aduannya terbukti merupakan rekayasa. Namun, jika komandan yang terbukti bersalah, maka dia meminta masyarakat dan pemerintah untuk menghukum atasannya itu. (KOMPAS.com)