Menteri Desa Respon Keluhan Perdesaan Lewat "Call Centre"

Ilustrasi

Jakarta - WARA - Sejak diluncurkannya call centre desa pada 8 Januari 2015, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes) telah menerima ribuan aduan, saran, keluhan pribadi dan lainnya dari masyarakat.
 

"Ini menjadi tugas serius yang harus saya lakukan untuk segera bertindak. Karena menyangkut rakyat di perdesaan, kawasan tertinggal, dan Transmigrasi," ujar Menteri Desa Marwan Jafar, Selasa (20/1).

"Ada tim seleksi yang memilah aduan dan keluhan yang masuk ke call centre yang harus saya respon. Tapi saya minta, informasi apapun harus saya ketahui. Jangan ada yang ditutupi. Ini menyangkut kehidupan rakyat," ujar Menteri Marwan.

Hasil pencatatan aduan yang diterima call centre, 60 persen kebanyakan menyampaikan keluhan soal infrastruktur, 20 persen informasi dugaan korupsi yang terjadi di desa, sisa lainnya soal kesehatan, pendidikan, dan janji sarana kawasan transmigrasi yang belum dipenuhi.

"Inilah pentingnya call centre. Sebagai kementerian baru, aspirasi rakyat desa tidak boleh diabaikan," ujar Menteri Marwan.

Marwan mengungkapkan salah satu aduan dari seorang bernama Ayu Nurhamzah asal Desa Boyongsari, Dusun Ciseupan, Kecamatan Bantar Gadung, Sukabumi, Jawa Barat. Yang disampaikan soal kondisi keadaan desanya yang pembangunannya sangat tertinggal dibandingkan desa tetangganya.

"Katanya, jatah Raskin (beras miskin) sudah empat terakhir tidak menerima," ujarnya.

"Saya meminta agar aparatur daerah setempat untuk segera bersikap dan menyelesaikan aduan semacam ini. Saya tidak inginkan hal ini diremehkan dan harus ada perbaikan mental aparatur," ujar Menteri Marwan.

Aduan lainnya melalui pesan pendek seluler, Marwan mengungkapkan, aduan dari masyarakat Bangko Kiri yang merasa kecewa dengan kinerja pemerintahan desa dan Kecamatan Bangko Pusako.

Di sana, kata dia, perkebunan rakyat masih kurang sarana jalan dan diperparah dengan curah hujan yang tinggi.

"Sejak awal menjadi Menteri, masalah infrastruktur sudah harus segera menjadi skala prioritas. Karena infrastruktur yang memadai, maka akan menunjang arus usaha perekonomian perdesaan," ujar Menteri Marwan.

Tidak sekedar aspirasi, Menteri Marwan mengatakan, juga mendapatkan pertanyaan dari pendamping Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Perdesaan di distrik Kwamki, Mimika, Papua. Yang ditanyakan, papar Menteri Marwan, soal status PNPM tahun 2015.

"Fasilitator harus ada, karena syarat wajib dari UU Desa. Satu fasilitator akan membawahi 4 sampai 5 desa," ujarnya.

"Akan mengevaluasi secara konprehensif keberadaan fasilitator Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Perdesaan yang sudah berakhir masa kerjanya pada 31 Desember 2014. Kita masih butuh pendampingan untuk jelang pencairan dana desa, jadi kita perpanjang," ujar Menteri Marwan.

"Sekitar April atau Mei, keberadaan fasilitator ini akan dievaluasi secara komprehensif, termasuk apakah PNPM-PM mandiri berhasil atau tidak. produktivitas fasilitator juga akan dievaluasi. Yang produktif bisa dipertahankan dan yang tidak produktif tidak dilanjutkan," ujar Menteri Marwan. (BeritaSatu)