Ini Komentar Jokowi soal Penghapusan Subsidi Untuk Premium

Jakarta - WARA  - Pemerintah mencabut subsidi untuk bahan bakar (BBM) RON 88 atau premium. Presiden Joko Widodo menyatakan, dengan pencabutan subsidi itu, pemerintah akan makin mudah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

"Kemarin juga sudah kita turun lagi BBM, karena harga minyak dunia turun, sehingga harga premium kita akan mengikuti harga pasar. Ini lebih menggampangkan kita dalam menghitung APBN kita," ujar Presiden yang akrab dipanggil Jokowi ini di Gedung Bursa Efek Indonesia, Jakarta, Jumat (2/12/2014).

Dengan situasi fiskal yang lebih baik di tahun 2015, Presiden pun mengatakan optimistis ekonomi Indonesia akan jauh lebih baik. "Ini menambah optimisme kita ekonomi kita lebih baik. Jangan ada satu orang pun yang pesimis karena ke depan saya optimis," ucap dia.

Pada kesempatan itu dia pun menjelaskan kembali mengenai alasan pemerintah sempat menaikan harga BBM pertengahan November lalu. Menurut Jokowi, hal itu terpaksa dilakukan karena situasi fiskal yang sangat menekan APBN.

"Tetapi memang secara kalkulasi harus dinaikan tidak ada alternatif dan itu melonggarkan ruang fiskal kita, ada sekitar Rp 240 trliun yang bisa digunakan untuk membangun infrtastuktur. Semuanya kita bangun," kata dia.

Seperti diberitakan, mulai 1 Januari 2015, premium tidak masuk lagi ke dalam BBM tertentu bersubsidi alias tidak akan mendapatkan subsidi lagi. Premium RON 88 masuk dalam jenis BBM khusus penugasan dan BBM umum nonsubsidi. Sedangkan BBM tertentu bersubsidi tinggal  minyak tanah dan solar masuk dalam BBM tertentu bersubsidi.

Meski tidak disubsidi, harga premium turun menjadi Rp 7.600 per liter, seiring dengan anjloknya harga minyak dunia yang mendekati level 50 dollar AS per barel. (KOMPAS.com)

Masyarakat Kecewa Pertamina Naikkan Harga Elpiji 12 Kg

Jakarta - WARA - Kemarin, PT Pertamina (Persero) resmi menaikkan harga gas elpiji nonsubsidi 12 kilogram (kg) sebesar Rp 1.500 per kg. Alasannya untuk menekan kerugian Pertamina dalam penjualan gas elpiji 12 kg yang mencapai Rp 5 triliun.

 

Dengan begitu, harga gas elpiji nonsubsidi 12 kg menjadi Rp 134.700 per tabung. Kenaikan harga gas elpiji 12 kg disesalkan masyarakat. Apalagi, tidak ada pemberitahuan terlebih dulu.

Salah satu pengguna elpiji nonsubsidi, Dessy (23) mengaku kecewa dengan keputusan Pertamina. "Kecewa sih, enggak ada pemberitahuan dulu," ujar Dessy kepada merdeka.com di Jakarta, Sabtu (3/1).

Karena harga gas elpiji 12 kg semakin mahal, Dessy menegaskan bakal beralih menggunakan gas elpiji subsidi atas gas 3 kg. Dia bisa memberi beberapa tabung gas 3 kg untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

Wajar Desy memilih membeli gas 3 kg yang jauh lebih murah. Dia hanya mengeluarkan uang sebesar Rp 72.000 untuk mendapatkan gas setara 12 kg yang kini harganya mencapai Rp 134.700.

"Harga gas elpiji 3 kg kan harganya Rp 18.000 per tabung. Jadi saya keluarin Rp 72.000 untuk 4 tabung (3 kg) dan itu setara gas elpiji 12 kg," kata dia.

Sebelumnya, Tanpa pemberitahuan ke publik, PT Pertamina (Persero) memutuskan untuk menaikkan harga elpiji nonsubsidi kemasan 12 Kg sebesar Rp 1.500 per Kg. Harga baru ini berlaku mulai tanggal 2 Januari pukul 00.00 waktu setempat atau hari ini.

Vice Presiden Corporate Communication Pertamina Ali Mundakir mengatakan kebijakan korporasi ini merupakan pelaksanaan Roadmap Penyesuaian Harga Elpiji 12 kg secara berkala untuk menuju harga keekonomian sesuai dengan kaidah bisnis korporasi.

Dengan penyesuaian ini, harga jual rata-rata elpiji 12 Kg nett dari Pertamina menjadi Rp 9.069 per Kg dari sebelumnya Rp 7.569 per Kg.

"Apabila ditambahkan dengan komponen biaya lain untuk transport, pengisian di SPPBE, margin Agen dan PPN, maka harga jual di agen menjadi Rp 11.225 per Kg atau Rp 134.700 per tabung dari sebelumnya Rp 9.575 per Kg atau Rp 114.900 per tabung," ucap Ali ketika dihubungi merdeka.com di Jakarta, Jumat (2/1).

Dengan harga baru ini maka harga elpiji 12 Kg telah mencapai harga keekonomian. Penurunan harga minyak dunia yang berpengaruh pada penurunan harga CP Aramco telah membantu mempercepat pelaksanaan Roadmap penyesuaian harga elpiji 12 Kg lebih awal dari yang seharusnya dijadwalkan pada pertengahan Juli 2016.

Tahun 2015 Jabatan Wakil Lurah Akan Dihapus

Jakarta - WARA - Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi perangkat daerah. Dalam aturan tersebut sebanyak 1.500 jabatan yang ada akan dipangkas. Termasuk jabatan wakil lurah.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengaku, mulai tahun depan jabatan wakil lurah akan ditiadakan. Hal itu juga sudah diatur dalam Perda yang baru saja disahkan oleh DPRD DKI Jakarta.

"Mulai tahun depan jabatan wakil lurah sudah tidak ada, itu masuk ke eselon IV," kata Saefullah, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (29/12).

Dia mengatakan slot untuk jabatan wakil lurah tetap ada, namun untuk pejabatnya ditiadakan. Sehingga di tingkat kelurahan hanya akan diisi oleh lurah, sekretaris lurah, dan tiga kepala seksi. Dengan formasi tersebut dianggap telah cukup untuk tingkat kelurahan. Terlebih mulai tahun depan juga sudah dibantu dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP).

Di Jakarta sendiri terdapat 267 kelurahan. Dia berharap meski dihilangkan, pelayanan masyarakat tetap maksimal.

"Kita akan coba tanpa wakil lurah, mudah-mudahan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Karena sudah ada PTSP juga," harapnya.

2015, Jabatan Wakil Lurah Akan Dihapus Jakarta, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baru-baru ini telah mengeluarkan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi perangkat daerah. 

Dalam aturan tersebut sebanyak 1.500 jabatan yang ada akan dipangkas. Termasuk jabatan wakil lurah. Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah mengaku, mulai tahun depan jabatan wakil lurah akan ditiadakan. Hal itu juga sudah diatur dalam Perda yang baru saja disahkan oleh DPRD DKI Jakarta. 

"Mulai tahun depan jabatan wakil lurah sudah tidak ada, itu masuk ke eselon IV," kata Saefullah, di Balaikota DKI Jakarta, Senin (29/12). 

Dia mengatakan slot untuk jabatan wakil lurah tetap ada, namun untuk pejabatnya ditiadakan. Sehingga di tingkat kelurahan hanya akan diisi oleh lurah, sekretaris lurah, dan tiga kepala seksi. Dengan formasi tersebut dianggap telah cukup untuk tingkat kelurahan. Terlebih mulai tahun depan juga sudah dibantu dengan adanya Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Di Jakarta sendiri terdapat 267 kelurahan. 

Dia berharap meski dihilangkan, pelayanan masyarakat tetap maksimal. "Kita akan coba tanpa wakil lurah, mudah-mudahan pelayanan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Karena sudah ada PTSP juga," harapnya. (Goesti)

4.676 Pejabat Resmi Dilantik Gubernur DKI Jakarta

Jakarta – WARA - Sebanyak 4.676 pejabat di lingkungan Pemprov DKI Jakarta hari resmi dilantik Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Silang Monas, Jakarta Pusat. Dari ribuan pejabat tersebut, terdapat tiga walikota dan satu bupati yang juga ikut dilantik.

Pejabat walikota yang dilantik yakni Walikota Jakarta Pusat Mangara Pardede, Walikota Jakarta Utara Rustam Effendi, dan Walikota Jakarta Timur Bambang Musyawardana. Serta satu Bupati Kepulauan Seribu Tri Margianto.

Dari kelima walikota dan satu bupati, hanya Walikota Jakarta Selatan Syamsuddin Noor dan Walikota Jakarta Barat Anas Effendi saja yang masih merupakan pejabat lama.

Uniknya ribuan pejabat yang dilantik menggunakan pakaian khas Betawi, di mana kebaya encim dipakai pejabat wanita dan pakaian sadariah dipakai pejabat pria.

Namun, dari 6.511 jabatan yang ada, hanya 4.676 pejabat yang dilantik. Sementara sisanya 1.835 jabatan masih dikosongkan.

"Kita masih mengkosongkan, ada 1.835 jabatan struktural. Karena kita merasa intinya bukan di jabatan struktural. Tapi di fungsi layanan masyarakat," kata Ahok, Jumat (2/1).

Dia menegaskan akan melakukan evaluasi setiap tiga bulan sekali terhadap pejabat yang dilantik hari ini. Sehingga pejabat diminta untuk tidak terlalu santai dalam menjalankan tugasnya.

"Setiap tiga bulan kami akan evaluasi. Tidak beri kesempatan untuk berdiam diri. Kalau tiga bulan tidak bagus akan kita ganti lagi," tegasnya.

Adapun pejabat lainnya yang dilantik yakni, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan DKI Purba Hutapea, Kepala Dinas Pelayanan Pajak Agus Bambang, Kepala Dinas Pendidikan Arie Budhiman, Kepala Dinas Perhubungan Benjamin Bukit, Kepala Dinas Perumahan dan Gedung Pemda Ika Lestari Adji, dan Sekretaris Dinas Pelayanan Pajak Made Swarjaya. (Goesti)

Gedung Baru KPK Di Topping Off

Jakarta – WARA - Lika-liku proses pembangunan gedung baru KPK, tidak serta merta berjalan dengan mulus. Mulai dari rumitnya pembebasan lahan dimana sebagian penghuni enggan meninggalkan kawasan yang sudah mereka tempati, sampai tarik-ulurnya pengesahan anggaran pembangunan proyek oleh DPR.

Melihat kondisi tersebut, masyarakat tidak tinggal diam. Pada 2013, mereka dengan sukarela menghimpun dana “saweran” untuk pembangunan gedung, setelah sebelumnya Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto memberikan pernyataan dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR bahwa KPK akan mengumpulkan dana untuk penambahan gedung agar KPK bisa berjalan dengan lebih baik.

Hingga akhirnya, parlemen menyetujui proyek gedung baru KPK yang dibangun mulai Tahun Anggaran 2013-2015. Ground Breaking pembangunan gedung KPK yang berlokasi tidak jauh dari gedung yang saat ini ditempati, dilakukan pada 9 Desember 2013 bertepatan dengan peringatan Hari Antikorupsi Sedunia.

Bertepatan dengan Hari Ulang Tahun ke-11 Komisi Pemberantasan Korupsi, Pimpinan KPK bersama kontraktor dan tim pembangunan gedung KPK melakukan topping off gedung baru.

Ketua KPK Abraham Samad menyampaikan terima kasih atas dukungan masyarakat selama ini. Dia mengatakan bahwa mimpi besar pemberantasan korupsi tidak mungkin berhasil tanpa dukungan yang kuat dari masyarakat. Saat ini, semakin banyak serangan terhadap KPK, maka solidaritas seluruh pegawai KPK dan semangat pemberantasan korupsi tidak boleh tenggelam. Harapannya, di usia 11 tahun ini, KPK semakin dicintai dan dilindungi oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. (Goesti)