Seskab : Wajar Jokowi Dipengaruhi Mega dan Paloh

Megawati Sukarnoputri, Joko Widodo, dan Jusuf Kalla, dalam acara Partai Nasdem di Jakarta, 27 Mei 2014.

Jakarta - WARA - Sekretaris Kabinet Andi Widjojanto mengakui bahwa kebijakan Presiden Joko Widodo dipengaruhi oleh elit politik. Dia menganggap pengaruh itu wajar.

"Pasti betul, kebijakan adalah politik, pasti ada pengaruh elit politik. Menteri itu elit politik, eselon itu elit politik. Masa enggak dipengaruhi oleh siapa-siapa," kata Andi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin 22 Desember 2014.

Bahkan, kata Andi, wajar jika publik berpersepsi bahwa kebijakan itu dipengaruhi oleh Ketua Umum PDIP, Megawati Soekarnoputri, dan Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh.

"Ya normal, kalau elitnya yang mempengaruhi itu Pak Amien Rais, Prabowo, baru bingung," kata dia.

Sebab menurut Andi, Jokowi punya komitmen bersama-sama memelihara interaksi dengan tokoh politik yang mendukungnya. "Jadi kalau Pak Jokowi tidak melakukan komunikasi dengan Ibu Mega dan Surya Paloh baru bingung," kata dia.

Sebelumnya hasil survei Cyrus Network menunjukkan bahwa masyarakat berpersepsi bahwa kebijakan Jokowi dipengaruhi oleh elit politik.

Megawati adalah tokoh yang paling mempengaruhi Jokowi dalam mengambil kebijakan, yaitu sebanyak 83 persen publik berpendapat begitu.

Disusul Wakil Presiden Jusuf Kalla dengan persentase 72,8 persen, kemudian Surya Paloh sebanyak 49,1 persen, Wiranto 35,7 persen, Muhaimin Iskandar 26,8 persen, dan yang menilai pengaruh Luhut Panjaitan 21,9 persen. (VIVAnews)

Survei : Masyarakat Ragukan Independensi Jaksa Agung

Seskab Andi Widjajanto (kiri) berbincang dengan Jaksa Agung HM Prasetyo usai pelantikan di Istana Negara, Kamis (20/11).

Jakarta - WARA - Mayoritas masyarakat meragukan independensi Jaksa Agung, HM Prasetyo dalam menegakan hukum. Keraguan itu disebabkan latar belakang Prasetyo yang merupakan kader dan politikus Partai Nasdem.
 

"Masyarakat masih ragu dengan potensi Jaksa Agung HM Prasetyo," kata Direktur Eksekutif Cyrus Network, Hasan Nasbi saat menyampaikan hasil survei tentang Approval Rating Pemerintahan Jokowi-JK kepada wartawan di Jakarta, Ahad (21/12).

Hasan mengatakan, sebelum diberitahu latar belakang politik Prasetyo, ada sebanyak 40 persen responden yang menyatakan mantan anggota Komisi III DPR tersebut mampu independen. Sedangkan, 46 responden lainnya mengatakan tidak tahu, dan 12,1 persen mengatakan tidak mampu.

Ekspetasi publik langsung menurun begitu surveyor memberitahu bahwa Prasetyo merupakan politikus Nasdem. Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Prasetyo menurun, dan ketidakpercayaan meningkat.

"Ketika responden diberikan informasi mengenai latar belakang HM Prasetyo yang merupakan kader dan politikus dari Partai Nasdem, yang menyatakan mampu turun sedikit menjadi 38,3 persen, yang menyatakan tidak akan mampu 18,3 persen, dan yang menjawab tidak tahu 43,5 persen," ujarnya.

Survei Cyrus Network dilakukan selama periode 1 sampai 7 November 2014. Ada sebanyak 1.220 responden di 33 provinsi yang dilibatkan dalam survei tatap muka langsung. Margin of error survei kurang lebih 3,1 persen. (Republika)

GP Ansor Ikut Amankan Perayaan Natal

WARA -  Gerakan Pemuda (GP) Ansor ikut berperan aktif membantu kepolisian dalam pengamanan perayaan Natal. Ketua Umum GP Ansor Nusron Wahid mengatakan untuk beberapa daerah sudah meminta bantuan langsung ke GP Ansor guna membantu mengamankan perayaan Natal.

“Sejumlah daerah itu yakni Bogor, Bekasi, dan di wilayah Bandung barat,” kata Nusron saat dihubungi CNN Indonesia, Sabtu malam (20/12).

GP Ansor yang berafiliasi dengan organisasi agama terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama, selama ini juga sudah berperan ikut membantu mengamankan setiap perayaan Natal. “Ini sudah rutin, biasa saja, normatif,” kata Nusron.

Nusron mengatakan pihaknya ikut berpartisipasi karena merasa berkewajiban untuk membantu kaum Nasrani. “Kewajiban umat mayoritas untuk melindungi umat minoritas,” ujar Nusron yang pada November lalu diangkat oleh Presiden Joko Widodo sebagai Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan TKI (BN2TKI).

Dengan memiliki jumlah anggota yang mencapai jutaan orang, Nusron mengatakan GP Ansor selalu siap untuk dimintai bantuan. “Total jumlah anggota kita ada 4,7 juta orang,” ungkap Nusron. Jumlah tersebut tersebar di seluruh daerah. “Kalau sama yang simpatisan jumlah anggota GP Ansor mencapai 8 juta orang,” lanjut dia.

Nusron menjelaskan bahwa semakin mendekati tanggal 25 Desember pihaknya banyak dimintai bantuan untuk mengamankan perayaan Natal. “Biasanya 2 hari sebelum Natal banyak yang meminta bantuan pengamanan,” kata Nusron. “Kita selalu siap pokoknya, on call,” tutur Nusron menambahkan.

Pada pengamanan Natal tahun ini dan juga Tahun Baru Kepolisian Republik Indonesia (Polri) akan mengerahkan  145.756 personel. Operasi pengamanan dijalankan terhitung mulai 24 Desember pukul 00.00 hingga 2 Januari 2015. (SP)

Di Tengah Kota Jangan Ada Sepeda Motor

Jakarta - WARA - Mantan Gubernur DKI Jakarta Sutiyoso mendukung upaya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang melarang sepeda motor melintasi Jalan MH Thamrin dan Jalan Medan Merdeka Barat. Menurut pria yang akrab disapa Bang Yos itu, kebijakan pemprov itu sudah tepat. Malah, menurut Bang Yos, apabila diperlukan, di tengah kota Jakarta jangan ada sepeda motor.

"Saya setuju. Jangan sampai di situ saja (MH Thamrin dan Medan Merdeka Barat), kalau perlu di tengah kota jangan ada sepeda motor, di mana-mana di negara lain seperti itu," tutur Sutiyoso ditemui dalam acara puncak Hari Ulang Tahun ke-17 kelompok suporter The Jakmania di Stadion Lebak Bulus, Jakarta, Minggu (21/12/2014).

Sutiyoso mengatakan pelarangan sepeda motor bisa terus dilakukan, namun dengan catatan Pemda DKI Jakarta menyiapkan transportasi yang baik.

"Tetapi dengan catatan menyiapkan transportasi yang baik. Makanya pelarangan itu bertahap. Saat ini sarana transportasi masih kurang," kata Sutiyoso.

Kebijakan pelarangan sepeda motor itu menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Apabila masyarakat tidak setuju dengan kebijakan tersebut, kata Sutiyoso, dapat menyampaikan saran secara baik kepada pemerintah. "Kalau memang ada saran disampaikan secara baik," kata Sutiyoso.

Bang Yos mengatakan jangan sampai penyampaian pesan dilakukan dengan cara membuat 'Gubernur Tandingan' seperti yang beberapa waktu lalu dilakukan Gerakan Masyarakat Jakarta (GMJ) melantik Fahrurrozi Ishaq, anggota Forum Umat Islam (FUI) di depan DPRD DKI Jakarta.
"Kalau itu hanya dagelan," ujar Bang Yos. (Warta Kota)

Ibunda Pengeritik Bupati Gowa Menangis di Kejaksaan

Tulisan tangan Fadli Rahim terkait ktitik dan tuduhannya kepada Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo. 

Gowa – WARA - Hanya karena kritikan sistem Pemerintahan Kabupaten Gowa di bawah kepemimpinan Bupati Ichsan Yasin Limpo, Fadli Rahim (33), pegawai negeri sipil (PNS) Gowa, di Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Pemkab Gowa, kini di penjara di Rumah Tahanan Gunungsari Makassar, dan menunggu sidang pengadilan di Gowa.


Bupati Gowa, Ichsan Yasin Limpo, melalui Kabag Humas dan Protokol Pemkab Gowa Arifuddin Saeni, mengatakan, Fadli tidak mengeritik, namun justru menuduh bupati menerima fee atau komisi proyek.

Karena dianggap tak bisa membuktikan tuduhannya, Fadli diadili, setelah diproses di Badan Pengawasan Daerah (Bawasda) Gowa dan diperiksa oleh polisi dan jaksa sejak Mei 2014 lalu.

Tanggal 24 November lalu, setelah lima bulan wajib lapor di Mapolres Gowa, Fadli yang bicara kinerja orang nomor satu Gowa tersebut melalui jejaring sosial, LINE, grup alumni SMA 149 Sungguminasa, Gowa.
Selain itu, dia juga sudah diturunkan pangkatnya dari golongan III A ke Golongan III B.

Bukan hanya itu, ibu kandungnya yang juga guru Bahasa Inggris di SMA 1 Sungguminasa, Gowa, juga dimutasi ke SMAN 1 Parangloe, atau 30 kilometer dari rumahnya.

Karena kejadian itu, Fadli didakwa hukuman penjara maksimal enam tahun karena melanggar undang-undang ITE pasal 21 dengan tuduhan pencemaran nama baik.

Di chatroom group LINE alumni Salis (atau alumnus SMA 1 Gowa ini Fadli menuliskan pesan yang dianggap kritik namun oleh bupati disebut tuduhan dan pencemaran nama baik.

Kepada Tribun di kediamannya di Jl Andi Tonro, Somba Opu, Sungguminasa, Gowa, Jumat (19/12/2014), Rukmini mengaku tegar dan menyebut apa yang dialami putranya sebagai cobaan, meski dia harus menerima SK mutasi.

"Itulah saya pikir, mungkin semua itu menjadi akibatnya. Saya terima saja. Bagaimana ketika itu saya diminta oleh kepala sekolah untuk pergi ke dinas pendidikan mengambil SK. Awalnya saya tidak tahu itu apa.
Setelah saya buka ada tulisan Parangloe, saya tidak baca semua suratnya. Karena saya sudah mengerti kalau saya dipindahkan. Dan saya langsung minta izin pulang meski kala itu saya masih ada jam pelajaran," lanjut Rukmini yang sudah 15 tahun menjadi guru.

Sikap tegar juga diperlihatkan Eni (36), istri Fadli.Saat Tribun datang, istri terdakwa kasus pencemaran nama baik itu, terlihat sibuk menyajikan prasmanan ala kadarnya.

Setelah duduk, wanita yang lebih tua tiga tahun dari Fadli inipun menceritakan kronologis penahanan suaminya.

"Saat itu, 6 Mei Waktu itu. Jam 10.00 wita Fadli ke Polres Gowa. Kemudian langsung dibawa ke tahanan kejaksaan Sungguminasa. Tapi saya baru dihubungi sekira pukul 13.00 wita. Oleh polisi. Katanya diminta ke kejaksaan. Tiba disana saya lihat Fadli sudah didalam sel. Waktu saya tanya kenapa tidak hubungi, dia bilang handphonenya sudah diambil sebelum dia sempat menelepon," ujarnya.
Ibu Fadli baru mengetahui anaknya ditahan menjelang magrib.

"Ibu saya beritahu menjelang magrib. Tiba di kejaksaan, ibu hanya bisa menangis. Setelah itu Fadli langsung dibawa ke Rutan Makassar dengan menggunakan kendaraan tahanan.(Tribun)